Pemerintah dinilai tidak mementingkan kepentingan rakyat, tidak transparan, melanggar konstitusi, dan anggarannya tidak jelas.https://economy.okezone.com/read/2015/03/29/19/1126035/pemerintah-dinilai-tak-transparan-soal-kenaikan-bbmidhttps://economy.okezone.com/read/2015/03/29/19/1126035/pemerintah-dinilai-tak-transparan-soal-kenaikan-bbmhttps://economy.okezone.com/read/2015/03/29/19/1126035/pemerintah-dinilai-tak-transparan-soal-kenaikan-bbmMinggu 29 Maret 2015 16:13 WIBFeby NovaliusIlustrasi: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/03/29/19/1126035/pemerintah-dinilai-tak-transparan-soal-kenaikan-bbm-YyGZpvs9m4.jpgJAKARTA- Pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin premium. Tercatat sudah 16 kali sejak era Megawati harga BBM mengalami penyesuaian. Namun, pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) subsidi tersebut dicabut, sehingga harga BBM mencapai Rp8.500 per liter. Saat ini harga bensin menjadi Rp7.400 per liter dan solar Rp6.900 per liter . "Ada selisih harga keekonomian Rp8.500 per liter dengan harga saat ini Rp7.400 per liter. Jika tidak ada subsidi untuk BBM lagi, siapa yang menanggung selisih harga tersebut?,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika dalam acara Energi Kita di Cikini, Minggu (29/3/2015). Mantan Kepala BP Migas tersebut mengatakan, kebijakan itu tidak sesuai karena dianggap tidak mengikuti aturan. Pemerintah dinilai tidak mementingkan kepentingan rakyat, tidak transparan, melanggar konstitusi, dan anggarannya tidak jelas. "Kesimpulan rapat mengikat antara pemerintah dengan perwakilan rakyat, dan ditandatangani oleh DPR dalam rencana tidak menaikan harga BBM. Tapi itu janji cuma janji, dan tidak pernah ditinjau untuk ditepati. Malah dinaikkan", tegasnya. JAKARTA- Pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin premium. Tercatat sudah 16 kali sejak era Megawati harga BBM mengalami penyesuaian. Namun, pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) subsidi tersebut dicabut, sehingga harga BBM mencapai Rp8.500 per liter. Saat ini harga bensin menjadi Rp7.400 per liter dan solar Rp6.900 per liter . "Ada selisih harga keekonomian Rp8.500 per liter dengan harga saat ini Rp7.400 per liter. Jika tidak ada subsidi untuk BBM lagi, siapa yang menanggung selisih harga tersebut?,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika dalam acara Energi Kita di Cikini, Minggu (29/3/2015). Mantan Kepala BP Migas tersebut mengatakan, kebijakan itu tidak sesuai karena dianggap tidak mengikuti aturan. Pemerintah dinilai tidak mementingkan kepentingan rakyat, tidak transparan, melanggar konstitusi, dan anggarannya tidak jelas. "Kesimpulan rapat mengikat antara pemerintah dengan perwakilan rakyat, dan ditandatangani oleh DPR dalam rencana tidak menaikan harga BBM. Tapi itu janji cuma janji, dan tidak pernah ditinjau untuk ditepati. Malah dinaikkan", tegasnya.