Kebijakan kenaikan DP mobil pejabat negara terus menjadi polemik. Tunjangan kendaraan pejabat pun disarankan untuk sewa daripada beli baru.https://economy.okezone.com/read/2015/04/02/20/1128279/lebih-baik-pejabat-sewa-mobil-daripada-beli-baruidhttps://economy.okezone.com/read/2015/04/02/20/1128279/lebih-baik-pejabat-sewa-mobil-daripada-beli-baruhttps://economy.okezone.com/read/2015/04/02/20/1128279/lebih-baik-pejabat-sewa-mobil-daripada-beli-baruKamis 02 April 2015 16:46 WIBKurniasih Miftakhul JannahIlustrasi mobil. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/04/02/20/1128279/lebih-baik-sewa-mobil-daripada-beli-vDToCXX5rB.jpgJAKARTA - Kebijakan kenaikan DP mobil pejabat negara terus menjadi polemik. Tunjangan kendaraan pejabat pun disarankan untuk sewa daripada beli baru. Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad, menyarankan pemerintah untuk menyewakan kendaraan untuk pejabat negara melalui pihak ketiga, ketimbang menaikkan tunjangan uang muka (down payment/DP) pembelian kendaraan untuk pejabat negara. "Menurut saya enggak usah duit itu dikeluarkan buat pejabat. Lebih bagus pejabat itu kalau mau punya kendaraan sewa kepada pihak ketiga," sebutnya di Ballroom Hotel Kempinski, Kamis (2/4/2015). Dia menilai, akan ada penghematan jika pemerintah menggunakan mekanisme sewa. "Lebih baik uang digunakan untuk menyewa kalau sewa akan lebih hemat saya pernah laksanakan itu, dan banyak pemerintah daerah lakukan itu penghematan 36 persen," katanya. Menurut dia, pemerintah bisa menyewa mobil-mobil pejabat dengan melakukan tender pada pihak swasta. Pasalnya, biasanya biaya perawatan mulai knalpot dan ban yang diminta sangat berlebihan. "Itu enggak benar. Saya sayangkan kebijakan kenaikan DP mobil pejabat di saat kita sedang berusaha melakukan penghematan, sewanya bisa lima tahun, tiga tahun atau satu tahun diperbarui," tandasnya. Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menaikkan tunjangan DP mobil pejabat negara dari Rp116,65 juta menjadi Rp210,89 juta. Pertimbangannya, ketentuan sebelumnya tidak sesuai dengan peningkatan harga kendaraan bermotor. (mrt) JAKARTA - Kebijakan kenaikan DP mobil pejabat negara terus menjadi polemik. Tunjangan kendaraan pejabat pun disarankan untuk sewa daripada beli baru. Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad, menyarankan pemerintah untuk menyewakan kendaraan untuk pejabat negara melalui pihak ketiga, ketimbang menaikkan tunjangan uang muka (down payment/DP) pembelian kendaraan untuk pejabat negara. "Menurut saya enggak usah duit itu dikeluarkan buat pejabat. Lebih bagus pejabat itu kalau mau punya kendaraan sewa kepada pihak ketiga," sebutnya di Ballroom Hotel Kempinski, Kamis (2/4/2015). Dia menilai, akan ada penghematan jika pemerintah menggunakan mekanisme sewa. "Lebih baik uang digunakan untuk menyewa kalau sewa akan lebih hemat saya pernah laksanakan itu, dan banyak pemerintah daerah lakukan itu penghematan 36 persen," katanya. Menurut dia, pemerintah bisa menyewa mobil-mobil pejabat dengan melakukan tender pada pihak swasta. Pasalnya, biasanya biaya perawatan mulai knalpot dan ban yang diminta sangat berlebihan. "Itu enggak benar. Saya sayangkan kebijakan kenaikan DP mobil pejabat di saat kita sedang berusaha melakukan penghematan, sewanya bisa lima tahun, tiga tahun atau satu tahun diperbarui," tandasnya. Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menaikkan tunjangan DP mobil pejabat negara dari Rp116,65 juta menjadi Rp210,89 juta. Pertimbangannya, ketentuan sebelumnya tidak sesuai dengan peningkatan harga kendaraan bermotor. (mrt)