Susi mengatakan, meski bukan warga negara Indonesia, namun kejadian perbudakan tersebut dilakukan di perairan Maluku.https://economy.okezone.com/read/2015/04/02/320/1128384/menteri-susi-minta-benjina-tanggung-jawab-soal-perbudakanidhttps://economy.okezone.com/read/2015/04/02/320/1128384/menteri-susi-minta-benjina-tanggung-jawab-soal-perbudakanhttps://economy.okezone.com/read/2015/04/02/320/1128384/menteri-susi-minta-benjina-tanggung-jawab-soal-perbudakanKamis 02 April 2015 19:05 WIBHendra Kusumailustras (Foto : Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/04/02/320/1128384/menteri-susi-minta-benjina-tanggung-jawab-soal-perbudakan-UBjaLI5MgZ.jpgJAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta, PT Pusaka Benjina Resources (PBR) untuk bertanggung jawab atas kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) asal Myanmar yang terjadi di atas kapal yang dioperasikannya.Susi mengatakan, meski bukan warga negara Indonesia, namun kejadian perbudakan tersebut dilakukan di perairan Maluku, selain itu juga PT PBR merupakan perusahaan Indonesia yang bekerja mengoperasikan kapal-kapal asal Thailand."Karena itu (perbudakan) terjadi di dalam perusahaan dia, kita mau tidak mau melihat ini sebagai yurisdiksi Indonesia karena terjadinya di perusahaan Indonesia dan di wilayah Indonesia," kata Susi di Kantornya, Jakarta, Kamis (2/4/2015).   <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/01/08/17971/112021_medium.jpg"  width="100%" /> Tidak hanya itu, Susi juga menyebutkan bahwa negara-negara yang telah mendapatkan atau mengambil ikan dari kapal PT PBR juga ikut bertanggung jawab. Pasalnya, kapal milik Thailand tersebut kedapatan melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia."Tanggung jawab secara moral, Filipina sendiri kartu kuning, Thailand hampir merah. Persoalan itu apakah illegal fishing yang kita hentikan di Indoensia, mereka akan berhenti," tutupnya.JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta, PT Pusaka Benjina Resources (PBR) untuk bertanggung jawab atas kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) asal Myanmar yang terjadi di atas kapal yang dioperasikannya.Susi mengatakan, meski bukan warga negara Indonesia, namun kejadian perbudakan tersebut dilakukan di perairan Maluku, selain itu juga PT PBR merupakan perusahaan Indonesia yang bekerja mengoperasikan kapal-kapal asal Thailand."Karena itu (perbudakan) terjadi di dalam perusahaan dia, kita mau tidak mau melihat ini sebagai yurisdiksi Indonesia karena terjadinya di perusahaan Indonesia dan di wilayah Indonesia," kata Susi di Kantornya, Jakarta, Kamis (2/4/2015).   <img src="http://i.okezone.tv/photos/2015/01/08/17971/112021_medium.jpg"  width="100%" /> Tidak hanya itu, Susi juga menyebutkan bahwa negara-negara yang telah mendapatkan atau mengambil ikan dari kapal PT PBR juga ikut bertanggung jawab. Pasalnya, kapal milik Thailand tersebut kedapatan melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia."Tanggung jawab secara moral, Filipina sendiri kartu kuning, Thailand hampir merah. Persoalan itu apakah illegal fishing yang kita hentikan di Indoensia, mereka akan berhenti," tutupnya.