<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Rekomendasi Impor Daging Ditahan Kementan, Pengusaha Pasrah</title><description>Rekomendasi izin impor belum dikeluarkan Kementerian Perdagangan, pengusaha mengaku pasrah karena tidak ingin melawan pemerintah.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2015/06/04/320/1159488/rekomendasi-impor-daging-ditahan-kementan-pengusaha-pasrah</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2015/06/04/320/1159488/rekomendasi-impor-daging-ditahan-kementan-pengusaha-pasrah"/><item><title>Rekomendasi Impor Daging Ditahan Kementan, Pengusaha Pasrah</title><link>https://economy.okezone.com/read/2015/06/04/320/1159488/rekomendasi-impor-daging-ditahan-kementan-pengusaha-pasrah</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2015/06/04/320/1159488/rekomendasi-impor-daging-ditahan-kementan-pengusaha-pasrah</guid><pubDate>Kamis 04 Juni 2015 06:22 WIB</pubDate><dc:creator>Feby Novalius</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2015/06/03/320/1159488/rekomendasi-impor-daging-ditahan-kementan-pengusaha-pasrah-41wGNI4nJt.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi: Okezone</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2015/06/03/320/1159488/rekomendasi-impor-daging-ditahan-kementan-pengusaha-pasrah-41wGNI4nJt.jpg</image><title>Ilustrasi: Okezone</title></images><description>JAKARTA - Asosiasi Importir Daging Indonesia (Aspidi) menilai kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait  pembatasan kuota impor daging sapi akan berdampak pada harga daging yang melambung menjelang lebaran.

Direktur Eksekutif Aspidi Thomas Sembiring mengatakan, rekomendasi izin impor belum dikeluarkan Kementerian Perdagangan atas dasar belum ada rincian teknis dari Kementerian Pertanian.

&quot;Kementan ingin memberikan kuota. Tapi saat ini rekomendasinya saja masih tertahan,&quot;tuturnya kepada Okezone, di Jakarta belum lama ini.

&quot;Kalau dari kita, jika memang dilarang untuk melakukan impor kita tidak masalah. Mau bagaimana lagi masa melawan pemerintah,&quot;tuturnya.

Thomas mengatakan, pembatasan kuota impor lantaran pemerintah mengatakan stok lokal masih cukup dan supaya tidak terjadi spekulasi. Dengan pembatasan kuota impor daging sapi seperti ini, harga daging menjelang lebaran akan melambung tinggi.

&quot;Ketika kuota impor dibatasi, dengan asumsi jumlah sapi lokal masih cukup, saat itu juga harga daging melambung tinggi,&quot;tuturnya.

Dengan demikian, Thomas menegaskan, ketika harga melambung tinggi pihak yang pertama harus bertanggung jawab adalah Kementerian Pertanian, karena lambatnya memberikan rincian teknis kepada Kementerian Perdagangan.
</description><content:encoded>JAKARTA - Asosiasi Importir Daging Indonesia (Aspidi) menilai kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait  pembatasan kuota impor daging sapi akan berdampak pada harga daging yang melambung menjelang lebaran.

Direktur Eksekutif Aspidi Thomas Sembiring mengatakan, rekomendasi izin impor belum dikeluarkan Kementerian Perdagangan atas dasar belum ada rincian teknis dari Kementerian Pertanian.

&quot;Kementan ingin memberikan kuota. Tapi saat ini rekomendasinya saja masih tertahan,&quot;tuturnya kepada Okezone, di Jakarta belum lama ini.

&quot;Kalau dari kita, jika memang dilarang untuk melakukan impor kita tidak masalah. Mau bagaimana lagi masa melawan pemerintah,&quot;tuturnya.

Thomas mengatakan, pembatasan kuota impor lantaran pemerintah mengatakan stok lokal masih cukup dan supaya tidak terjadi spekulasi. Dengan pembatasan kuota impor daging sapi seperti ini, harga daging menjelang lebaran akan melambung tinggi.

&quot;Ketika kuota impor dibatasi, dengan asumsi jumlah sapi lokal masih cukup, saat itu juga harga daging melambung tinggi,&quot;tuturnya.

Dengan demikian, Thomas menegaskan, ketika harga melambung tinggi pihak yang pertama harus bertanggung jawab adalah Kementerian Pertanian, karena lambatnya memberikan rincian teknis kepada Kementerian Perdagangan.
</content:encoded></item></channel></rss>
