Carmelita Hartoto berharap ada kesesuaian yang wajar antara tarif yang berlaku dengan level of service pengurus pelabuhan PT Pelindo II.https://economy.okezone.com/read/2015/06/18/320/1167546/pelayanan-dan-tarif-di-pelabuhan-tanjung-priok-harus-dievaluasiidhttps://economy.okezone.com/read/2015/06/18/320/1167546/pelayanan-dan-tarif-di-pelabuhan-tanjung-priok-harus-dievaluasihttps://economy.okezone.com/read/2015/06/18/320/1167546/pelayanan-dan-tarif-di-pelabuhan-tanjung-priok-harus-dievaluasiKamis 18 Juni 2015 16:32 WIBDanang SugiantoIlustrasi: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/06/18/320/1167546/pelayanan-dan-tarif-di-pelabuhan-tanjung-priok-harus-dievaluasi-rXTq1tsqUd.jpgJAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Carmelita Hartoto berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengevaluasi tingkat pelayanan (level of service) pelabuhan Tanjung Priok yang dirasa tidak sesuai dengan tarif yang diberlakukan. “Presiden Jokowi sebaiknya melihat kinerja pelabuhan kita, apakah level of service-nya sudah sesuai dengan tarif yang diberlakukan atau tidak," tutur Carmelita dilansir dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Dirinya berharap ada kesesuaian yang wajar antara tarif yang berlaku dengan level of service pengurus pelabuhan yakni PT Pelindo II. Pasalnya hingga saat ini banyak pemilik pengusaha yang mengeluhkan pelayanan yang jauh dari yang diharapkan diluar dwelling time yang masih relatif lama. "Buat apa ada level of service kalau tidak ada penaltinya, misalnya memberikan kita sebagai pengguna jasa diskon kalau level of service-nya tidak tercapai,” imbuhnya. Selama ini, lanjut Carmelita, kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok sudah penuh sesak. Bayangkan saja pelabuhan ini menanggung sekitar 70 persen aktivitas bongkar muat di Indonesia. Bahkan, pada saat peak arus bongkar muat, kerap terjadi kemacetan sehingga dwelling time menjadi lebih lama. “Saya yakin, kalau sebagian aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok dialihkan ke Cikarang Dryport pasti akan lebih efektif, sambil kita menunggu pembangunan Marunda Port atau pun Cilamaya,” kata dia. Carmelita berharap pengelola pelabuhan bisa bekerja secara profesional dan baik, agar persoalan klasik seperti dwelling time bisa terselesaikan dengan baik. Hal itulah yang diharapkan oleh seluruh pengusaha yang ada di Indonesia. “Saatnya, kita selesaikan persoalan dwelling time, sebab persaingan makin ketat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” pungkasnya. JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Carmelita Hartoto berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengevaluasi tingkat pelayanan (level of service) pelabuhan Tanjung Priok yang dirasa tidak sesuai dengan tarif yang diberlakukan. “Presiden Jokowi sebaiknya melihat kinerja pelabuhan kita, apakah level of service-nya sudah sesuai dengan tarif yang diberlakukan atau tidak," tutur Carmelita dilansir dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (18/6/2015). Dirinya berharap ada kesesuaian yang wajar antara tarif yang berlaku dengan level of service pengurus pelabuhan yakni PT Pelindo II. Pasalnya hingga saat ini banyak pemilik pengusaha yang mengeluhkan pelayanan yang jauh dari yang diharapkan diluar dwelling time yang masih relatif lama. "Buat apa ada level of service kalau tidak ada penaltinya, misalnya memberikan kita sebagai pengguna jasa diskon kalau level of service-nya tidak tercapai,” imbuhnya. Selama ini, lanjut Carmelita, kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok sudah penuh sesak. Bayangkan saja pelabuhan ini menanggung sekitar 70 persen aktivitas bongkar muat di Indonesia. Bahkan, pada saat peak arus bongkar muat, kerap terjadi kemacetan sehingga dwelling time menjadi lebih lama. “Saya yakin, kalau sebagian aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok dialihkan ke Cikarang Dryport pasti akan lebih efektif, sambil kita menunggu pembangunan Marunda Port atau pun Cilamaya,” kata dia. Carmelita berharap pengelola pelabuhan bisa bekerja secara profesional dan baik, agar persoalan klasik seperti dwelling time bisa terselesaikan dengan baik. Hal itulah yang diharapkan oleh seluruh pengusaha yang ada di Indonesia. “Saatnya, kita selesaikan persoalan dwelling time, sebab persaingan makin ketat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” pungkasnya.