Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, keberadaan Go-Jek dianggap hanya menambah kepadatan jumlah kendaraan yang berada di jalan.https://economy.okezone.com/read/2015/06/30/320/1173203/kemunculan-go-jek-menambah-keruwetan-transportasiidhttps://economy.okezone.com/read/2015/06/30/320/1173203/kemunculan-go-jek-menambah-keruwetan-transportasihttps://economy.okezone.com/read/2015/06/30/320/1173203/kemunculan-go-jek-menambah-keruwetan-transportasiSelasa 30 Juni 2015 05:47 WIBFeby NovaliusGo-Jek (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/06/29/320/1173203/kemunculan-go-jek-menambah-keruwetan-transportasi-HmmdWj0Tt8.jpgJAKARTA – Munculnya moda transportasi seperti Go-Jek menimbulkan pro kontra diberbagai kalangan. Go-Jek dianggap menyalahi aturan karena bukan merupakan angkutan umum.   Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) justru mengizinkan Go-Jek beroperasi. Tapi dengan satu catatan, kedua aplikasi tersebut terdaftar resmi dan membayar pajak. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, keberadaan Go-Jek dianggap hanya menambah kepadatan jumlah kendaraan yang berada di jalan. "Go-Jek melanggar UU 22/2009 LLAJ, dan menambah ruwet," kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno kepada Okezone di Jakarta belum lama ini. Djoko menyebutkan, Go-Jek saat ini belum bisa dikatakan sebagai angkutan transportasi resmi yang diakui pemerintah. Sebab, Go-Jek sendiri hanya ada uji tipe namun tidak ada uji Kir. Dirinya menyebut dengan hadirnya Go-Jek bisa menjadi pertanda bagi pemerintah untuk membenahi transportasi umum di seluruh sektornya. Stigma positif dari masyarakat dengan adanya fasilitas berbayar Go-Jek akibat transportasi umum yang ada saat ini masih jauh dari kata memuaskan. "Itu fenomena ketika transportasi umum masih kurang bagus layanannya," jelas dia. JAKARTA – Munculnya moda transportasi seperti Go-Jek menimbulkan pro kontra diberbagai kalangan. Go-Jek dianggap menyalahi aturan karena bukan merupakan angkutan umum.   Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) justru mengizinkan Go-Jek beroperasi. Tapi dengan satu catatan, kedua aplikasi tersebut terdaftar resmi dan membayar pajak. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, keberadaan Go-Jek dianggap hanya menambah kepadatan jumlah kendaraan yang berada di jalan. "Go-Jek melanggar UU 22/2009 LLAJ, dan menambah ruwet," kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno kepada Okezone di Jakarta belum lama ini. Djoko menyebutkan, Go-Jek saat ini belum bisa dikatakan sebagai angkutan transportasi resmi yang diakui pemerintah. Sebab, Go-Jek sendiri hanya ada uji tipe namun tidak ada uji Kir. Dirinya menyebut dengan hadirnya Go-Jek bisa menjadi pertanda bagi pemerintah untuk membenahi transportasi umum di seluruh sektornya. Stigma positif dari masyarakat dengan adanya fasilitas berbayar Go-Jek akibat transportasi umum yang ada saat ini masih jauh dari kata memuaskan. "Itu fenomena ketika transportasi umum masih kurang bagus layanannya," jelas dia.