Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memaparkan potensi PHK secara masal tinggal menunggu waktu sajahttps://economy.okezone.com/read/2015/07/31/320/1188294/kspi-potensi-phk-massal-tinggal-menunggu-waktu-sajaidhttps://economy.okezone.com/read/2015/07/31/320/1188294/kspi-potensi-phk-massal-tinggal-menunggu-waktu-sajahttps://economy.okezone.com/read/2015/07/31/320/1188294/kspi-potensi-phk-massal-tinggal-menunggu-waktu-sajaJum'at 31 Juli 2015 09:32 WIBDani Jumadil AkhirIlustrasi: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/07/31/320/1188294/kspi-potensi-phk-massal-tinggal-menunggu-waktu-saja-L5ZjtiiNpm.jpg JAKARTA - Potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal di tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK kemungkinan akan terjadi. Hal tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian yang melambat atau hanya tumbuh 4,7 persen di kuartal II-2015. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memaparkan potensi PHK secara masal tinggal menunggu waktu saja, jika pemerintahan saat ini tidak cepat tanggap dalam mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. "Diperkirakan jutaaan pekerja dari sektor padat modal (capital intesive) terancam PHK dan ini mendekati 1998 bisa krisis. Pertama krisis moneter, ini kan moneter dolar AS terua menguat, IHSG menurun," kata Said, Jakarta, Jumat (31/7/2015) Said menjelaskan, hal ini berkaca dengan banyaknya investor yang menunggu dan melihat (wait and see) mengenai kondisi ekonomi. Sehingga, sektor capital intensive seperti industri motor, elektronik melemah. "Akibatnya krisis moneter menjadi krisis ekonomi kan hubungannya daya beli," paparnya, Dirinya pun sudah mendapat laporan mengenai potensi PHK secara masal. Indikasi tersebut terlihat dari kinerja perusahaan, lantaran di beberapa perusahaan sudah melakukan efisiensi dengan mengurangi jam kerja pada buruh atau pekerjanya. "Yang di capital intensive, kaya otomotif dan lain-lain belum ada laporan terjadi PHK. Yang terjadi adalah merumahkan karyawan, maksudnya itu dalam seminggu 5 hari kerja, 3 hari kerja, 2 hari di rumah," ungkap Said. Untuk industri padat karya (labour intensive) sendiri, lanjut Said mengatakan telah menerima laporan PHK, namun PHK tersebut karena habisnya masa kontrak. "PHK yang terjadi kepada karyawan kontrak yang sudah habis masa kontraknya, yang tidak diperpanjang kontrak nya. Jadi ini sebenarnya kelaziman menjelang lebaran, sebelum-sebelumnya juga gitu," imbuh dia. Dirinya mengklaim, perlambatan ekonomi yang terjadi disumbang di dalam negeri karena melemahnya daya beli masyarakat, akibat pemerintah telah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada beberapa bulan lalu. Padahal, kebijakan pemerintah menaikan BBM tidak tepat karena harga minyak dunia sedang turun. "Harga-harga melambung tinggi bukan hanya faktor Ramadan dan Lebaran. Jauh hari sebelum Ramadan harga melambung tinggi gara-gara lebaran, transportasi melambung tinggi, sewa rumah melambung tinggi, padahal gaji enggak naik, itu yang buat daya beli turun. Daya beli masyarakat turun akibat kenaikan harga BBM tidak tepat saat itu, padahal di saat yang bersamaan harga minyak mentah dunia turun di level terendah," cetusnya. Dirinya kembali mengkritik pemerintah yang tidak mau menurunkan harga BBM dengan harga minyak dunia yang semakin turun, padahal disatu sisi persoalan nuklir Iran sudah hampir selesai, sehingga Iran tidak di blokade dan dapat memborbardir, menjual minyak mentahnya ke dunia. "Tetapi pemerintah tidak mau menurunkan harga minyak, malah menerbitkan Pertalite. Apa akibatnya, ya daya beli masyarakat atau buruh makin turun, karena tidak ada kenaikan gaji tadi. Minyak mentah sudah makin turun, alasannya karena Pertamina masih rugi, masa kerugian Pertamina ditanggung rakyat. Itu yang harus dipahami," tandasnya. JAKARTA - Potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal di tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK kemungkinan akan terjadi. Hal tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian yang melambat atau hanya tumbuh 4,7 persen di kuartal II-2015. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memaparkan potensi PHK secara masal tinggal menunggu waktu saja, jika pemerintahan saat ini tidak cepat tanggap dalam mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. "Diperkirakan jutaaan pekerja dari sektor padat modal (capital intesive) terancam PHK dan ini mendekati 1998 bisa krisis. Pertama krisis moneter, ini kan moneter dolar AS terua menguat, IHSG menurun," kata Said, Jakarta, Jumat (31/7/2015) Said menjelaskan, hal ini berkaca dengan banyaknya investor yang menunggu dan melihat (wait and see) mengenai kondisi ekonomi. Sehingga, sektor capital intensive seperti industri motor, elektronik melemah. "Akibatnya krisis moneter menjadi krisis ekonomi kan hubungannya daya beli," paparnya, Dirinya pun sudah mendapat laporan mengenai potensi PHK secara masal. Indikasi tersebut terlihat dari kinerja perusahaan, lantaran di beberapa perusahaan sudah melakukan efisiensi dengan mengurangi jam kerja pada buruh atau pekerjanya. "Yang di capital intensive, kaya otomotif dan lain-lain belum ada laporan terjadi PHK. Yang terjadi adalah merumahkan karyawan, maksudnya itu dalam seminggu 5 hari kerja, 3 hari kerja, 2 hari di rumah," ungkap Said. Untuk industri padat karya (labour intensive) sendiri, lanjut Said mengatakan telah menerima laporan PHK, namun PHK tersebut karena habisnya masa kontrak. "PHK yang terjadi kepada karyawan kontrak yang sudah habis masa kontraknya, yang tidak diperpanjang kontrak nya. Jadi ini sebenarnya kelaziman menjelang lebaran, sebelum-sebelumnya juga gitu," imbuh dia. Dirinya mengklaim, perlambatan ekonomi yang terjadi disumbang di dalam negeri karena melemahnya daya beli masyarakat, akibat pemerintah telah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada beberapa bulan lalu. Padahal, kebijakan pemerintah menaikan BBM tidak tepat karena harga minyak dunia sedang turun. "Harga-harga melambung tinggi bukan hanya faktor Ramadan dan Lebaran. Jauh hari sebelum Ramadan harga melambung tinggi gara-gara lebaran, transportasi melambung tinggi, sewa rumah melambung tinggi, padahal gaji enggak naik, itu yang buat daya beli turun. Daya beli masyarakat turun akibat kenaikan harga BBM tidak tepat saat itu, padahal di saat yang bersamaan harga minyak mentah dunia turun di level terendah," cetusnya. Dirinya kembali mengkritik pemerintah yang tidak mau menurunkan harga BBM dengan harga minyak dunia yang semakin turun, padahal disatu sisi persoalan nuklir Iran sudah hampir selesai, sehingga Iran tidak di blokade dan dapat memborbardir, menjual minyak mentahnya ke dunia. "Tetapi pemerintah tidak mau menurunkan harga minyak, malah menerbitkan Pertalite. Apa akibatnya, ya daya beli masyarakat atau buruh makin turun, karena tidak ada kenaikan gaji tadi. Minyak mentah sudah makin turun, alasannya karena Pertamina masih rugi, masa kerugian Pertamina ditanggung rakyat. Itu yang harus dipahami," tandasnya.