<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Menkeu Keluhkan Banyak yang Hobi Tanya Rupiah</title><description>Menkeu Bambang PS Brodjonegoro mengeluhkan banjir pertanyaan Rupiah. Pasalnya, hal tersebut bukan menjadi kewenangannya.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2015/08/04/278/1190221/menkeu-keluhkan-banyak-yang-hobi-tanya-rupiah</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2015/08/04/278/1190221/menkeu-keluhkan-banyak-yang-hobi-tanya-rupiah"/><item><title>Menkeu Keluhkan Banyak yang Hobi Tanya Rupiah</title><link>https://economy.okezone.com/read/2015/08/04/278/1190221/menkeu-keluhkan-banyak-yang-hobi-tanya-rupiah</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2015/08/04/278/1190221/menkeu-keluhkan-banyak-yang-hobi-tanya-rupiah</guid><pubDate>Selasa 04 Agustus 2015 12:56 WIB</pubDate><dc:creator>Raisa Adila</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2015/08/04/278/1190221/menkeu-keluhkan-banyak-yang-hobi-tanya-rupiah-laHzWY99YR.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2015/08/04/278/1190221/menkeu-keluhkan-banyak-yang-hobi-tanya-rupiah-laHzWY99YR.jpg</image><title>Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (Foto: Okezone)</title></images><description>
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengeluhkan seringnya ditanyai mengenai nilai tukar (kurs) Rupiah. Pasalnya, hal tersebut bukan menjadi kewenangannya, melainkan wewenang Bank Indonesia (BI).
&quot;Otoritas moneter dan kurs ada di BI. Karena masih banyak yang hobi nanya kurs Rupiah ke saya. Jadi saya tekankan berulang-ulang,&quot; keluh Bambang di Gedung BI, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Sebagai otoritas fiskal, lanjut Bambang, tugas pemerintah yaitu menjaga kondisi fiskal untuk tetap stabil dan sustainable serta sinkron dengan kebijakan moneter. Sehingga, mengenai Rupiah tidak menjadi tugas Pemerintah untuk melakukan intervensi.
&amp;lt;img src=&quot;http://i.okezone.tv/photos/2015/03/10/18823/117508_medium.jpg&quot; alt=&quot;Nilai Tukar Rupiah Melemah&quot;&amp;nbsp; width=&quot;100%&quot; /&amp;gt;
&quot;Kami coba dorong pertumbuhan ekonomi dan jaga kestabilan. Kestabilan penting karena kondisi global mengancam ekonomi,&quot; tambah Bambang.
Selain itu, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi akan terdorong dengan total belanja pemerintah yang segera maksimal. Terlebih, hingga Senin kemarin, Bambang mengaku sudah 45 persen total belanja yang keluar atau sekira Rp900 triliun dari APBN.

</description><content:encoded>
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengeluhkan seringnya ditanyai mengenai nilai tukar (kurs) Rupiah. Pasalnya, hal tersebut bukan menjadi kewenangannya, melainkan wewenang Bank Indonesia (BI).
&quot;Otoritas moneter dan kurs ada di BI. Karena masih banyak yang hobi nanya kurs Rupiah ke saya. Jadi saya tekankan berulang-ulang,&quot; keluh Bambang di Gedung BI, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Sebagai otoritas fiskal, lanjut Bambang, tugas pemerintah yaitu menjaga kondisi fiskal untuk tetap stabil dan sustainable serta sinkron dengan kebijakan moneter. Sehingga, mengenai Rupiah tidak menjadi tugas Pemerintah untuk melakukan intervensi.
&amp;lt;img src=&quot;http://i.okezone.tv/photos/2015/03/10/18823/117508_medium.jpg&quot; alt=&quot;Nilai Tukar Rupiah Melemah&quot;&amp;nbsp; width=&quot;100%&quot; /&amp;gt;
&quot;Kami coba dorong pertumbuhan ekonomi dan jaga kestabilan. Kestabilan penting karena kondisi global mengancam ekonomi,&quot; tambah Bambang.
Selain itu, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi akan terdorong dengan total belanja pemerintah yang segera maksimal. Terlebih, hingga Senin kemarin, Bambang mengaku sudah 45 persen total belanja yang keluar atau sekira Rp900 triliun dari APBN.

</content:encoded></item></channel></rss>
