Menurut Susi, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi membahas topik yang membuatnya kesal yakni tentang garam impor.https://economy.okezone.com/read/2015/08/06/320/1191571/dipanggil-jokowi-ini-isi-curhatan-susi-pudjiastutiidhttps://economy.okezone.com/read/2015/08/06/320/1191571/dipanggil-jokowi-ini-isi-curhatan-susi-pudjiastutihttps://economy.okezone.com/read/2015/08/06/320/1191571/dipanggil-jokowi-ini-isi-curhatan-susi-pudjiastutiKamis 06 Agustus 2015 14:03 WIBDani Jumadil AkhirMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/08/06/320/1191571/dipanggil-jokowi-ini-isi-curhatan-susi-pudjiastuti-QutnoHan3G.jpgJAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti baru saja dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Jokowi juga memanggil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.   Menurut Susi, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi membahas topik yang membuatnya kesal beberapa belakangan hari terakhir ini, yakni tentang garam impor. "Tentang garam, satgas illegal fishing, RAPBN 2016," kata Susi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8/2015). Menurut Susi, pada dasarnya sebelum melakukan impor garam harus melihat kondisi yang ada dan jangan sampai membuat petani dalam negeri merugi. "Impor garam harus diatur yang betul supaya tak merugikan petani dan masyarakat," sebutnya. Susi pun mengerti bahwa impor garam yang dilakukan memang dibutuhkan beberapa industri karena kualitasnya, namun harus tetap memperhatikan kuota atau besar garam impor yang masuk ke Indonesia. "Saya mengerti bahwa beberapa industri membutuhkan garam yang sudah pasti kualitasnya, tapi kan tidak sebesar kuota yang mereka buka sekarang ini," paparnya. Sekedar informasi, tahun ini KKP menargetkan dapat mengurangi impor garam industri hingga tinggal 1 juta ton dengan meningkatkan produksi garam substisusi impor hingga 1 juta ton. Peningkatan produksi 1 juta ton tersebut diperoleh dari PT Garam sebanyak 350 ribu ton, dan sisanya dari program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah. JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti baru saja dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Jokowi juga memanggil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.   Menurut Susi, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi membahas topik yang membuatnya kesal beberapa belakangan hari terakhir ini, yakni tentang garam impor. "Tentang garam, satgas illegal fishing, RAPBN 2016," kata Susi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8/2015). Menurut Susi, pada dasarnya sebelum melakukan impor garam harus melihat kondisi yang ada dan jangan sampai membuat petani dalam negeri merugi. "Impor garam harus diatur yang betul supaya tak merugikan petani dan masyarakat," sebutnya. Susi pun mengerti bahwa impor garam yang dilakukan memang dibutuhkan beberapa industri karena kualitasnya, namun harus tetap memperhatikan kuota atau besar garam impor yang masuk ke Indonesia. "Saya mengerti bahwa beberapa industri membutuhkan garam yang sudah pasti kualitasnya, tapi kan tidak sebesar kuota yang mereka buka sekarang ini," paparnya. Sekedar informasi, tahun ini KKP menargetkan dapat mengurangi impor garam industri hingga tinggal 1 juta ton dengan meningkatkan produksi garam substisusi impor hingga 1 juta ton. Peningkatan produksi 1 juta ton tersebut diperoleh dari PT Garam sebanyak 350 ribu ton, dan sisanya dari program pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah.