BUMN mendapatkan opini wajar tanpa (WTP) pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).https://economy.okezone.com/read/2015/08/13/320/1195560/rini-soemarno-bangga-bumn-dapat-opini-wtp-dari-bpkidhttps://economy.okezone.com/read/2015/08/13/320/1195560/rini-soemarno-bangga-bumn-dapat-opini-wtp-dari-bpkhttps://economy.okezone.com/read/2015/08/13/320/1195560/rini-soemarno-bangga-bumn-dapat-opini-wtp-dari-bpkKamis 13 Agustus 2015 13:18 WIBHendra KusumaGedung BUMN (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/08/13/320/1195560/rini-soemarno-bangga-bumn-dapat-opini-wtp-dari-bpk-yOeHpgFeOT.jpgJAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, untuk kali ke-8 Kementerian BUMN mendapatkan opini wajar tanpa (WTP) pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Rini, pencapaian tersebut lantaran adanya komunikasi yang baik antara BUMN dengan BPK. "Itu tidak terlepas kerja keras BPK untuk membuka jalur komunikasi yang efektif dan ramah, sehingga kita dapat koordinasi dengan baik," kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (13/8/2015). Rini melanjutkan, bimbingan BPK kepada BUMN juga tidak sebatas pada capaian opini wajar tanpa pengecualian. BPK, kata Rini, juga akan mendukung program-program BUMN ke depan. Menurut Rini, sudah saatnya semua program BUMN bisa memberikan manfaat secara menyeluruh kepada masyarakat. "Selama delapan bulan, saya berbusa-busa bicara saking semangatnya dengan para deputi dan sebagian direksi bagaimana BUMN harus bisa menunjukkan ke rakyat Indonesia bahwa BUMN keberadaannya untuk kepentingan bangsa, dan mendorong Indonesia jadi makmur," tandasnya. JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, untuk kali ke-8 Kementerian BUMN mendapatkan opini wajar tanpa (WTP) pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Rini, pencapaian tersebut lantaran adanya komunikasi yang baik antara BUMN dengan BPK. "Itu tidak terlepas kerja keras BPK untuk membuka jalur komunikasi yang efektif dan ramah, sehingga kita dapat koordinasi dengan baik," kata Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (13/8/2015). Rini melanjutkan, bimbingan BPK kepada BUMN juga tidak sebatas pada capaian opini wajar tanpa pengecualian. BPK, kata Rini, juga akan mendukung program-program BUMN ke depan. Menurut Rini, sudah saatnya semua program BUMN bisa memberikan manfaat secara menyeluruh kepada masyarakat. "Selama delapan bulan, saya berbusa-busa bicara saking semangatnya dengan para deputi dan sebagian direksi bagaimana BUMN harus bisa menunjukkan ke rakyat Indonesia bahwa BUMN keberadaannya untuk kepentingan bangsa, dan mendorong Indonesia jadi makmur," tandasnya.