Kondisi itu, dinilai mampu memunculkan keraguan oleh para pelaku pasar.https://economy.okezone.com/read/2015/08/22/20/1200710/para-menteri-jokowi-diminta-tak-buat-kebijakan-berlandaskan-dendamidhttps://economy.okezone.com/read/2015/08/22/20/1200710/para-menteri-jokowi-diminta-tak-buat-kebijakan-berlandaskan-dendamhttps://economy.okezone.com/read/2015/08/22/20/1200710/para-menteri-jokowi-diminta-tak-buat-kebijakan-berlandaskan-dendamSabtu 22 Agustus 2015 14:34 WIBPrabawati Sriningrum Menteri Ekonomi Jokowi. (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2015/08/22/20/1200710/para-menteri-jokowi-diminta-tak-buat-kebijakan-berlandaskan-dendam-U1ZlLLW8Ih.jpgJAKARTA - Para pejabat kabinet Joko Widodo Jokowi- Jusuf Kalla (JK) diminta tidak menyalahgunakan aturan hukum bagi kepentingan pribadi. Kondisi itu, dinilai mampu memunculkan keraguan oleh para pelaku pasar. "Agar pemerintah tunjukkan ke dunia usaha dan pelaku pasar kalau hukum itu bukan alat lakukan kriminalisasi. Transaksi atau menghabisi lawan politik dan dendam pribadi," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Ismed Hasan Putro di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/8/2015). Lebih lanjut dia menjelaskan, para pejabat kabinet pemerintahan seharusnya saling berkonsolidasi dan solid. Agar mampu mengubah persepsi buruk pemerintahan di kalangan para pelaku pasar. "Kalau hukum seperti itu maka akan membuat reaksi oleh pasar. Karena itu menjadi salah satu yang disoroti oleh pelaku pasar," imbuh dia. Di sisi lain, pemerintah harus segera mengeluarkan kejelasan kebijakan ekonomi. Terutama untuk mendorong stabilisasi nilai tukar mata uang Rupiah. "Ingin menekankan terhadap pemerintah terkait fiskal dan moneter, untuk stabilkan nilai rupiah pada angka yang pasti. Karena itu munculkan kepercayaan pasar," tandasnya. JAKARTA - Para pejabat kabinet Joko Widodo Jokowi- Jusuf Kalla (JK) diminta tidak menyalahgunakan aturan hukum bagi kepentingan pribadi. Kondisi itu, dinilai mampu memunculkan keraguan oleh para pelaku pasar. "Agar pemerintah tunjukkan ke dunia usaha dan pelaku pasar kalau hukum itu bukan alat lakukan kriminalisasi. Transaksi atau menghabisi lawan politik dan dendam pribadi," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Ismed Hasan Putro di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/8/2015). Lebih lanjut dia menjelaskan, para pejabat kabinet pemerintahan seharusnya saling berkonsolidasi dan solid. Agar mampu mengubah persepsi buruk pemerintahan di kalangan para pelaku pasar. "Kalau hukum seperti itu maka akan membuat reaksi oleh pasar. Karena itu menjadi salah satu yang disoroti oleh pelaku pasar," imbuh dia. Di sisi lain, pemerintah harus segera mengeluarkan kejelasan kebijakan ekonomi. Terutama untuk mendorong stabilisasi nilai tukar mata uang Rupiah. "Ingin menekankan terhadap pemerintah terkait fiskal dan moneter, untuk stabilkan nilai rupiah pada angka yang pasti. Karena itu munculkan kepercayaan pasar," tandasnya.