Menurutnya, sudah semestinya, pemerintah mengikuti harga minyak dunia, bukan nilai tukar rupiahhttps://economy.okezone.com/read/2015/09/06/19/1209267/acuan-penentu-harga-bbm-itu-minyak-dunia-bukan-rupiahidhttps://economy.okezone.com/read/2015/09/06/19/1209267/acuan-penentu-harga-bbm-itu-minyak-dunia-bukan-rupiahhttps://economy.okezone.com/read/2015/09/06/19/1209267/acuan-penentu-harga-bbm-itu-minyak-dunia-bukan-rupiahMinggu 06 September 2015 17:29 WIBFeby NovaliusIlustrasi: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/09/06/19/1209267/acuan-penentu-harga-bbm-itu-minyak-dunia-bukan-rupiah-BDFYzxkDZ4.jpgJAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VII menilai pertimbangan, konsultasi, dan perhitungan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam menetapkan harga bahan bakar minya (BBM) non subsidi tidak masuk akal. Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menjabarkan jika bicara BBM, dari eksistensi ekonomi, waktu kita menetapkan harga BBM dimana Premium itu Rp7.300 dengan asumsi harga minyak dunia saat itu mencapai USD60 per barel dengan kurs Rupiah di level Rp12.500 per USD,harga premium dinyatakan Rp7.300. Sekarang lihat, kurs rupiah Rp14.000 per USD berarti nilai tukar rupiah anjlok 12 persen, lalu harga minyak saat itu USD60 per barel dimana saat ini harga minyak USD40 per barel dengan rata 28 persen. "Artinya ini tren 28 persen lebih bahaya dibandingkan dengan kurs yang hanya 12 persen. Jadi bandingkan mana yang dampaknya besar. Rupiah atau harga minyak dunia,"ujar Kardaya dalam diskusi Energi Kita, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/9/2015). Menurutnya, sudah semestinya, pemerintah mengikuti harga minyak dunia, bukan nilai tukar rupiah. Dimana, dengan mengikuti harga minyak dunia seharusnya pemerintah sudah menurunkan harga BBM. Kardaya mencontohkan, PLN waktu lalu menurunkan tarif listrik dengan alasan harga minyak dunia mengalami penurunan. "Sekarang PLN yang enggak langsung saja bisa turun, Pertamina kok tidak mau nurunin. Kebijakan harga energi itu tidak singkron. Seharusnya BBM sesuai logika harus turun,"turutnya. Hal tersebut, yang harus dikaji ulang pemerintah dalam melakukan perhitungan agar semua hasilnya relevan dan masuk logika masyarakat. JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VII menilai pertimbangan, konsultasi, dan perhitungan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam menetapkan harga bahan bakar minya (BBM) non subsidi tidak masuk akal. Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menjabarkan jika bicara BBM, dari eksistensi ekonomi, waktu kita menetapkan harga BBM dimana Premium itu Rp7.300 dengan asumsi harga minyak dunia saat itu mencapai USD60 per barel dengan kurs Rupiah di level Rp12.500 per USD,harga premium dinyatakan Rp7.300. Sekarang lihat, kurs rupiah Rp14.000 per USD berarti nilai tukar rupiah anjlok 12 persen, lalu harga minyak saat itu USD60 per barel dimana saat ini harga minyak USD40 per barel dengan rata 28 persen. "Artinya ini tren 28 persen lebih bahaya dibandingkan dengan kurs yang hanya 12 persen. Jadi bandingkan mana yang dampaknya besar. Rupiah atau harga minyak dunia,"ujar Kardaya dalam diskusi Energi Kita, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/9/2015). Menurutnya, sudah semestinya, pemerintah mengikuti harga minyak dunia, bukan nilai tukar rupiah. Dimana, dengan mengikuti harga minyak dunia seharusnya pemerintah sudah menurunkan harga BBM. Kardaya mencontohkan, PLN waktu lalu menurunkan tarif listrik dengan alasan harga minyak dunia mengalami penurunan. "Sekarang PLN yang enggak langsung saja bisa turun, Pertamina kok tidak mau nurunin. Kebijakan harga energi itu tidak singkron. Seharusnya BBM sesuai logika harus turun,"turutnya. Hal tersebut, yang harus dikaji ulang pemerintah dalam melakukan perhitungan agar semua hasilnya relevan dan masuk logika masyarakat.