Rizal Ramli meminta agar PT PLN (persero) tidak lagi mewajibkan masyarakat menggunakan listrik menggunakan pulsa.https://economy.okezone.com/read/2015/09/07/19/1209764/masyarakat-harus-bisa-pilih-listrik-prabayar-atau-pascabayaridhttps://economy.okezone.com/read/2015/09/07/19/1209764/masyarakat-harus-bisa-pilih-listrik-prabayar-atau-pascabayarhttps://economy.okezone.com/read/2015/09/07/19/1209764/masyarakat-harus-bisa-pilih-listrik-prabayar-atau-pascabayarSenin 07 September 2015 15:30 WIBHendra KusumaIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/09/07/19/1209764/masyarakat-harus-bisa-pilih-listrik-prabayar-atau-pascabayar-NUeu4rYfIR.jpg JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta agar PT PLN (persero) tidak lagi mewajibkan masyarakat menggunakan listrik menggunakan pulsa. Pasalnya, ada permainan mafia yang terjadi dalam transaksi tersebut. "Rakyat bisa punya pilihan meteran atau pulsa," ujarnya, Jakarta, Senin (7/9/2015). Menurutnya, penggunaan transaksi listrik menggunakan pulsa dinilai adanya tindakan monopoli. "Saya minta itu ke depan tidak lagi diharuskan, itu monopoli," ujarnya. Sebelumnya, Rizal Ramli menyebutkan, ada mafia dalam transaksi listrik pulsa atau pra bayar. Rizal menuturkan, adanya pemakaian listrik pra bayar dikarenakan adanya pemain-pemain monopoli pada masa lalu di PT PLN (Persero). JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta agar PT PLN (persero) tidak lagi mewajibkan masyarakat menggunakan listrik menggunakan pulsa. Pasalnya, ada permainan mafia yang terjadi dalam transaksi tersebut. "Rakyat bisa punya pilihan meteran atau pulsa," ujarnya, Jakarta, Senin (7/9/2015). Menurutnya, penggunaan transaksi listrik menggunakan pulsa dinilai adanya tindakan monopoli. "Saya minta itu ke depan tidak lagi diharuskan, itu monopoli," ujarnya. Sebelumnya, Rizal Ramli menyebutkan, ada mafia dalam transaksi listrik pulsa atau pra bayar. Rizal menuturkan, adanya pemakaian listrik pra bayar dikarenakan adanya pemain-pemain monopoli pada masa lalu di PT PLN (Persero).