Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan masyarakat memiliki hak untuk menentukan transaksi listrik yang dipakai.https://economy.okezone.com/read/2015/09/08/19/1210431/ylki-konsumen-tidak-boleh-dipaksa-pakai-listrik-pulsaidhttps://economy.okezone.com/read/2015/09/08/19/1210431/ylki-konsumen-tidak-boleh-dipaksa-pakai-listrik-pulsahttps://economy.okezone.com/read/2015/09/08/19/1210431/ylki-konsumen-tidak-boleh-dipaksa-pakai-listrik-pulsaSelasa 08 September 2015 15:17 WIBKurniasih Miftakhul JannahIlustrasi: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2015/09/08/19/1210431/ylki-konsumen-tidak-boleh-dipaksa-pakai-listrik-pulsa-z249w3g6jb.jpg JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan masyarakat memiliki hak untuk menentukan transaksi listrik yang dipakai. Mewajibkan masyarakat menggunakan listrik prabayar atau pulsa listrik bisa memicu monopoli. Ketua Harian YLKI Husna Zahir menegaskan, konsumen harus boleh memilih ingin menggunakan listrik prabayar atau pasca bayar. Karena hal itu menjadi hak dari konsumen. "Tapi apakah diterapkan atau tidak, itu persoalannya," ungkapnya kepada Okezone, Selasa (8/9/2015). Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus melakukan pengawasan. Jangan sampai ada akal-akalan, katanya. "Kita memang belum terima aduan, tapi belum ada pengaduan ke kita belum tentu enggak ada masalah ya, mungkin saja ngadunya ke ESDM," tukasnya. Pada kenyataannya, seorang warga Bintaro mengaku harus mengganti meteran listriknya karena ingin menambah daya listrik. Widi (29) mengaku harus mengganti meteran listrik menjadi prabayar lantaran meningkatkan daya dari 1.300 kwh menjadi 2.200 kwh. "Saya tambah daya harus ganti, enggak bisa tetap pakai pasca bayar, akhirnya ganti meteran dan kena biaya ganti meteran dan lain-lain," sebutnya. JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan masyarakat memiliki hak untuk menentukan transaksi listrik yang dipakai. Mewajibkan masyarakat menggunakan listrik prabayar atau pulsa listrik bisa memicu monopoli. Ketua Harian YLKI Husna Zahir menegaskan, konsumen harus boleh memilih ingin menggunakan listrik prabayar atau pasca bayar. Karena hal itu menjadi hak dari konsumen. "Tapi apakah diterapkan atau tidak, itu persoalannya," ungkapnya kepada Okezone, Selasa (8/9/2015). Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus melakukan pengawasan. Jangan sampai ada akal-akalan, katanya. "Kita memang belum terima aduan, tapi belum ada pengaduan ke kita belum tentu enggak ada masalah ya, mungkin saja ngadunya ke ESDM," tukasnya. Pada kenyataannya, seorang warga Bintaro mengaku harus mengganti meteran listriknya karena ingin menambah daya listrik. Widi (29) mengaku harus mengganti meteran listrik menjadi prabayar lantaran meningkatkan daya dari 1.300 kwh menjadi 2.200 kwh. "Saya tambah daya harus ganti, enggak bisa tetap pakai pasca bayar, akhirnya ganti meteran dan kena biaya ganti meteran dan lain-lain," sebutnya.