"Sudah selesai itu. Sudah ada surat, enggak ada lagi cerita monorel di Jakarta," tukas Ahok di TMII, Jakarta, Rabu (9/9/2015).https://economy.okezone.com/read/2015/09/09/320/1211041/ahok-tak-ada-lagi-cerita-monorel-di-jakartaidhttps://economy.okezone.com/read/2015/09/09/320/1211041/ahok-tak-ada-lagi-cerita-monorel-di-jakartahttps://economy.okezone.com/read/2015/09/09/320/1211041/ahok-tak-ada-lagi-cerita-monorel-di-jakartaRabu 09 September 2015 13:27 WIBDani Jumadil AkhirGubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/09/09/320/1211041/ahok-tak-ada-lagi-cerita-monorel-di-jakarta-rfnF7voija.jpgJAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya batal merealisasikan pembangunan monorel. Hal tersebut dikarenakan kontraktor tidak bisa memenuhi kewajiban yang dituntut Pemprov DKI. "Sudah selesai itu. Sudah ada surat, enggak ada lagi cerita monorel di Jakarta," tukas Ahok di TMII, Jakarta, Rabu (9/9/2015). Pembatalan proyek disebabkan PT Jakarta Monorail (JM) tidak bisa memenuhi 15 syarat yang diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebelum melanjutkan kembali pembangunan monorel. Atas dasar belasan syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh PT JM itu, maka Ahok melalui Biro Hukum DKI akan menyiapkan surat jawaban kepada PT JM. Meski demikian, pemutusan perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dengan PT JM sampai saat ini belum dapat dipastikan. Sebab ada juga klausul bahwa perjanjian kerja sama dapat dihidupkan kembali. JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya batal merealisasikan pembangunan monorel. Hal tersebut dikarenakan kontraktor tidak bisa memenuhi kewajiban yang dituntut Pemprov DKI. "Sudah selesai itu. Sudah ada surat, enggak ada lagi cerita monorel di Jakarta," tukas Ahok di TMII, Jakarta, Rabu (9/9/2015). Pembatalan proyek disebabkan PT Jakarta Monorail (JM) tidak bisa memenuhi 15 syarat yang diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebelum melanjutkan kembali pembangunan monorel. Atas dasar belasan syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh PT JM itu, maka Ahok melalui Biro Hukum DKI akan menyiapkan surat jawaban kepada PT JM. Meski demikian, pemutusan perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dengan PT JM sampai saat ini belum dapat dipastikan. Sebab ada juga klausul bahwa perjanjian kerja sama dapat dihidupkan kembali.