Diperlukan langkah pengendalian inflasi dari pemerintah dengan menjaga pasokan barang-barang, khususnya bahan kebutuhan pokok.https://economy.okezone.com/read/2015/09/10/20/1211734/jaga-inflasi-bukan-berarti-utak-atik-bi-rateidhttps://economy.okezone.com/read/2015/09/10/20/1211734/jaga-inflasi-bukan-berarti-utak-atik-bi-ratehttps://economy.okezone.com/read/2015/09/10/20/1211734/jaga-inflasi-bukan-berarti-utak-atik-bi-rateKamis 10 September 2015 12:40 WIBPrabawati Sriningrum Ilustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/09/10/20/1211734/jaga-inflasi-bukan-berarti-utak-atik-bi-rate-Z1pl2A5LPx.jpg JAKARTA - Kondisi makroekonomi yang belum kondusif, di tengah pergolakan ekonomi dunia. Oleh karena itu diperlukan langkah pengendalian inflasi dari pemerintah dengan menjaga pasokan barang-barang, khususnya bahan kebutuhan pokok. Head Office of Research Analyst NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada mengungkapkan, pemerintah seharusnya membenahi mekanisme penyaluran bahan-bahan pokok melalui pembenahan jalur distribusi, saran infrastruktur. Maupun pemberantasan pungutan liar pada jalur distribusi. "Maka tentunya harga-harga akan lebih stabil dan inflasi pun dapat dikendalikan dengan sendirinya. Melalui mekanisme pembenahan supply dan demand," papar Reza di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (10/9/2015). Menurut Reza, pemerintah tidak perlu selalu menggunakan instrumen BI rate dalam pengendalian inflasi. Mengingat inflasi yang terjadi di kontribusi dari bahan kebutuhan pokok. " Pemerintah tidak perlu selalu menggunakan instrumen BI Rate dalam pengendalian inflasi," ujarnya. Sementara itu, untuk mengendalikan harga pangan khususnya harga sembako agar tidak semakin melonjak. Di antaranya dengan membenahi alih fungsi lahan sebagai penghasil barang-barang sembako tersebut. "Semakin sempitnya lahan Pertamina akibat alih fungsi lahan sebagai penghasil barang-barang sembako. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini pemerintah harus mengimpornya dari luar negeri," tandasnya. Sekedar informasi, berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi tahun 2015 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2013-2015. Masing-masing sebesar 4,5 persen, 4,5 persen dan 4 persen dengan deviasi plus minus 1 persen. JAKARTA - Kondisi makroekonomi yang belum kondusif, di tengah pergolakan ekonomi dunia. Oleh karena itu diperlukan langkah pengendalian inflasi dari pemerintah dengan menjaga pasokan barang-barang, khususnya bahan kebutuhan pokok. Head Office of Research Analyst NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada mengungkapkan, pemerintah seharusnya membenahi mekanisme penyaluran bahan-bahan pokok melalui pembenahan jalur distribusi, saran infrastruktur. Maupun pemberantasan pungutan liar pada jalur distribusi. "Maka tentunya harga-harga akan lebih stabil dan inflasi pun dapat dikendalikan dengan sendirinya. Melalui mekanisme pembenahan supply dan demand," papar Reza di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (10/9/2015). Menurut Reza, pemerintah tidak perlu selalu menggunakan instrumen BI rate dalam pengendalian inflasi. Mengingat inflasi yang terjadi di kontribusi dari bahan kebutuhan pokok. " Pemerintah tidak perlu selalu menggunakan instrumen BI Rate dalam pengendalian inflasi," ujarnya. Sementara itu, untuk mengendalikan harga pangan khususnya harga sembako agar tidak semakin melonjak. Di antaranya dengan membenahi alih fungsi lahan sebagai penghasil barang-barang sembako tersebut. "Semakin sempitnya lahan Pertamina akibat alih fungsi lahan sebagai penghasil barang-barang sembako. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini pemerintah harus mengimpornya dari luar negeri," tandasnya. Sekedar informasi, berdasarkan PMK No.66/PMK.011/2012 tentang Sasaran Inflasi tahun 2015 sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2013-2015. Masing-masing sebesar 4,5 persen, 4,5 persen dan 4 persen dengan deviasi plus minus 1 persen.