Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN 2016 sebesar Rp40 triliun di tolak dalam sidang Paripurna DPR.https://economy.okezone.com/read/2015/10/31/20/1241335/ajukan-pmn-terlalu-besar-jokowi-harus-evaluasi-rini-soemarnoidhttps://economy.okezone.com/read/2015/10/31/20/1241335/ajukan-pmn-terlalu-besar-jokowi-harus-evaluasi-rini-soemarnohttps://economy.okezone.com/read/2015/10/31/20/1241335/ajukan-pmn-terlalu-besar-jokowi-harus-evaluasi-rini-soemarnoSabtu 31 Oktober 2015 13:49 WIBKurniasih Miftakhul JannahMenteri BUMN Rini Soemarno. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/10/31/20/1241335/ajukan-pmn-terlalu-besar-jokowi-harus-evaluasi-rini-somarno-1k8x0qxtFn.jpgJAKARTA - Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN 2016 sebesar Rp40 triliun di tolak dalam sidang Paripurna DPR. Hal tersebut, lantaran PMN yang diajukan dianggap terlalu besar. Anggota Komisi XI DPR RI F-PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurutnya Rini layak dicopot dari jabatannya sebagai menteri, lantaran meminta anggaran yang tidak pantas. ‪"Pikir dong pakai teori ekonomi, bangun sinergitas. Kalau seperti ini enggak benar. Sebelum penyakit berulang lagi, baiknya di-stop," kata dia dalam diskusi Polemik yang digelar oleh Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (31/10/2015). Menurutnya, pengajuan PMN kepada BUMN patut dipertanyakan. Pasalnya, selain dicurigai hanya untuk menutupi kerugian BUMN, pengajuan PMN yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dianggap asal-asalan. ‪"Laporannya cuma lima lembar. Kalau dibandingkan sama laporan kami di Dapil, lebih bagus kami. Pengelolaan kayak bukan milik negara tapi badan usaha milik nenek moyang," cetus Hendra dalam Hendra memandang, nilai PMN yang akan digelontorkan sekitar Rp40 triliun merupakan angka yang terlalu besar. Nilai tersebut juga dipandang memberatkan APBN sehingga menambah beban negara.JAKARTA - Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN 2016 sebesar Rp40 triliun di tolak dalam sidang Paripurna DPR. Hal tersebut, lantaran PMN yang diajukan dianggap terlalu besar. Anggota Komisi XI DPR RI F-PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurutnya Rini layak dicopot dari jabatannya sebagai menteri, lantaran meminta anggaran yang tidak pantas. ‪"Pikir dong pakai teori ekonomi, bangun sinergitas. Kalau seperti ini enggak benar. Sebelum penyakit berulang lagi, baiknya di-stop," kata dia dalam diskusi Polemik yang digelar oleh Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (31/10/2015). Menurutnya, pengajuan PMN kepada BUMN patut dipertanyakan. Pasalnya, selain dicurigai hanya untuk menutupi kerugian BUMN, pengajuan PMN yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dianggap asal-asalan. ‪"Laporannya cuma lima lembar. Kalau dibandingkan sama laporan kami di Dapil, lebih bagus kami. Pengelolaan kayak bukan milik negara tapi badan usaha milik nenek moyang," cetus Hendra dalam Hendra memandang, nilai PMN yang akan digelontorkan sekitar Rp40 triliun merupakan angka yang terlalu besar. Nilai tersebut juga dipandang memberatkan APBN sehingga menambah beban negara.