Ada ratusan triliun aset berupa tanah Pemda DKI, Setneg dan BUMN berpotensi hilang dan dimiliki pihak swasta.https://economy.okezone.com/read/2016/01/20/320/1292829/presiden-didesak-bentuk-badan-penyelamat-aset-negaraidhttps://economy.okezone.com/read/2016/01/20/320/1292829/presiden-didesak-bentuk-badan-penyelamat-aset-negarahttps://economy.okezone.com/read/2016/01/20/320/1292829/presiden-didesak-bentuk-badan-penyelamat-aset-negaraRabu 20 Januari 2016 15:32 WIBDanang SugiantoPresiden Joko Widodo. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/01/20/320/1292829/presiden-didesak-bentuk-badan-penyelamat-aset-negara-GZWjYMr1l0.jpgJAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Badan Penyelamatan Aset Negara. Pasalnya diperkirakan ada ratusan triliun aset berupa tanah Pemda DKI, Setneg dan BUMN berpotensi hilang dan dimiliki pihak swasta. "Untuk itu Jokowi perlu menyelamatkan aset negara secara nasional dengan membentuk Badan Penyelamatan Aset Nasional, termasuk untuk kasus BLBI," kata Manager Advokasi Fitra Apung Widadi di Jakarta, Rabu (20/1/2016). Menurut Apung, kalahnya pihak negara dalam mempertahankan aset negara dari pihak swasta lantaran aset negara tidak di inventarisir dengan baik. Selain itu dia menduga adanya oknum bermain untuk mencari keuntungan. "Kerjasama penyewaan aset diduga menjadi permainan antara elit dengan pengusaha yang berdampak pada minimnya pendapatan negara," imbuhnya. Selain itu, Fitra juga mengimbau agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menindak lanjuti temuan KPK dan BPK terkait permasalahan pengelolaan aset tetap tanah. Pasalnya pada semester I 2014 terdapat 35 bidang tanah Pemprov DKI senilai Rp7,976 triliun. Namun, 11 tanah di antaranya senilai Rp259,05 miliar telah digugat oleh pihak ketiga di mana Pemprov DKI dinyatakan kalah. "Gubernur Basuki perlu menindaklanjuti temuan KPK dan BPK untuk menyelamatkan aset itu," tandasnya.JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Badan Penyelamatan Aset Negara. Pasalnya diperkirakan ada ratusan triliun aset berupa tanah Pemda DKI, Setneg dan BUMN berpotensi hilang dan dimiliki pihak swasta. "Untuk itu Jokowi perlu menyelamatkan aset negara secara nasional dengan membentuk Badan Penyelamatan Aset Nasional, termasuk untuk kasus BLBI," kata Manager Advokasi Fitra Apung Widadi di Jakarta, Rabu (20/1/2016). Menurut Apung, kalahnya pihak negara dalam mempertahankan aset negara dari pihak swasta lantaran aset negara tidak di inventarisir dengan baik. Selain itu dia menduga adanya oknum bermain untuk mencari keuntungan. "Kerjasama penyewaan aset diduga menjadi permainan antara elit dengan pengusaha yang berdampak pada minimnya pendapatan negara," imbuhnya. Selain itu, Fitra juga mengimbau agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menindak lanjuti temuan KPK dan BPK terkait permasalahan pengelolaan aset tetap tanah. Pasalnya pada semester I 2014 terdapat 35 bidang tanah Pemprov DKI senilai Rp7,976 triliun. Namun, 11 tanah di antaranya senilai Rp259,05 miliar telah digugat oleh pihak ketiga di mana Pemprov DKI dinyatakan kalah. "Gubernur Basuki perlu menindaklanjuti temuan KPK dan BPK untuk menyelamatkan aset itu," tandasnya.