Untuk mencapai target tersebut pemerintah menyiapkan anggaran sekira pada tahun ini sekira Rp7,6 triliun, sedangkan untuk tahun depan meningkat sekira Rp8 triliun.https://economy.okezone.com/read/2016/03/28/470/1347632/pembangunan-rumah-khusus-pemerintah-anggarkan-rp7-6-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2016/03/28/470/1347632/pembangunan-rumah-khusus-pemerintah-anggarkan-rp7-6-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2016/03/28/470/1347632/pembangunan-rumah-khusus-pemerintah-anggarkan-rp7-6-triliunSenin 28 Maret 2016 19:04 WIBFhirlian Rizqi UtamaIlustrasi: Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2016/03/28/470/1347632/pembangunan-rumah-khusus-pemerintah-anggarkan-rp7-6-triliun-awLRv3a7hw.jpgJAKARTA - Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2019 jumlah backlog kepemilikan rumah berkurang menjadi 6,8 juta unit, sedangkan backlog penghunian rumah menjadi 5 juta unit, serta tidak layak huni berkurang menjadi 1,9 juta unit. Untuk mencapai target tersebut pemerintah menyiapkan anggaran sekira pada tahun ini sekira Rp7,6 triliun, sedangkan untuk tahun depan meningkat sekira Rp8 triliun. "Tapi untuk 2018 dan 2019 turun karena memang tidak terlalu banyak rumah dibangun, puncaknya itu pada 2017," ujar Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dedi Permadi, di Jakarta, Senin (28/3/2016). Sedangkan, penyerapannya lanjut Dedi mengatakan, hingga saat ini mencapai 7,6 persen dari anggaran tahun 2016. Sebelumnya seperti yang sudah disampaikan, pencapaian fisik pembangunan dari Ditjen Penyediaan Perumahan baru mencapai 0,43 persen. "Sedangkan penyerapannya baru untuk uang muka," pungkasnya. JAKARTA - Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2019 jumlah backlog kepemilikan rumah berkurang menjadi 6,8 juta unit, sedangkan backlog penghunian rumah menjadi 5 juta unit, serta tidak layak huni berkurang menjadi 1,9 juta unit. Untuk mencapai target tersebut pemerintah menyiapkan anggaran sekira pada tahun ini sekira Rp7,6 triliun, sedangkan untuk tahun depan meningkat sekira Rp8 triliun. "Tapi untuk 2018 dan 2019 turun karena memang tidak terlalu banyak rumah dibangun, puncaknya itu pada 2017," ujar Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dedi Permadi, di Jakarta, Senin (28/3/2016). Sedangkan, penyerapannya lanjut Dedi mengatakan, hingga saat ini mencapai 7,6 persen dari anggaran tahun 2016. Sebelumnya seperti yang sudah disampaikan, pencapaian fisik pembangunan dari Ditjen Penyediaan Perumahan baru mencapai 0,43 persen. "Sedangkan penyerapannya baru untuk uang muka," pungkasnya.