BPK mengungkap terdapat biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery pada tujuh wilayah KKKS.https://economy.okezone.com/read/2016/04/22/320/1369955/sudirman-said-minta-skk-migas-konfirmasi-hasil-audit-bpkidhttps://economy.okezone.com/read/2016/04/22/320/1369955/sudirman-said-minta-skk-migas-konfirmasi-hasil-audit-bpkhttps://economy.okezone.com/read/2016/04/22/320/1369955/sudirman-said-minta-skk-migas-konfirmasi-hasil-audit-bpkJum'at 22 April 2016 15:08 WIBFeby NovaliusIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/04/22/320/1369955/sudirman-said-minta-skk-migas-konfirmasi-hasil-audit-bpk-O0ExgUObRd.jpg JAKARTA - Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya perhitungan bagi hasil minyak dan gas yang tidak sesuai dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). BPK mengungkap terdapat biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery pada tujuh wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp4 triliun. Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta SKK Migas mengonfirmasi apa hasil audit BPK tersebut. Pasalnya, ada perhitungan bagi hasil minyak dan gas yang tidak sesuai dilakukan SKK Migas. "Saya percaya pada sistem yang bekerja, di mana auditor bertugas memberikan satu rekomendasi hal-hal yang ditemukan. Mereka (SKK Migas) dialog lah," ujar Sudirman di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (22/4/2016). Menurutnya, jika benar-benar terbukti bersalah akan ada tindaklanjut tindakan. Detail tindakan tersebut, sudirman belum mengetahuinya. "Saya kita kalau ada kesalahan akan ditindaklanjuti. Tindakannya tergantung nanti lah,"tuturnya. JAKARTA - Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya perhitungan bagi hasil minyak dan gas yang tidak sesuai dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). BPK mengungkap terdapat biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery pada tujuh wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp4 triliun. Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta SKK Migas mengonfirmasi apa hasil audit BPK tersebut. Pasalnya, ada perhitungan bagi hasil minyak dan gas yang tidak sesuai dilakukan SKK Migas. "Saya percaya pada sistem yang bekerja, di mana auditor bertugas memberikan satu rekomendasi hal-hal yang ditemukan. Mereka (SKK Migas) dialog lah," ujar Sudirman di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (22/4/2016). Menurutnya, jika benar-benar terbukti bersalah akan ada tindaklanjut tindakan. Detail tindakan tersebut, sudirman belum mengetahuinya. "Saya kita kalau ada kesalahan akan ditindaklanjuti. Tindakannya tergantung nanti lah,"tuturnya.