Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat (Jabar)https://economy.okezone.com/read/2016/05/02/320/1378517/instruksi-jokowi-soal-pelabuhan-patimban-jangan-hanya-nurut-sajaidhttps://economy.okezone.com/read/2016/05/02/320/1378517/instruksi-jokowi-soal-pelabuhan-patimban-jangan-hanya-nurut-sajahttps://economy.okezone.com/read/2016/05/02/320/1378517/instruksi-jokowi-soal-pelabuhan-patimban-jangan-hanya-nurut-sajaSenin 02 Mei 2016 19:18 WIBHendra KusumaIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/05/02/320/1378517/instruksi-jokowi-soal-pelabuhan-patimban-jangan-hanya-nurut-saja-xXW5ViVPC2.gifJAKARTA - Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat (Jabar), belum masuk ke dalam 30 proyek strategis yang diusung oleh pemerintah. Akan tetapi, kata Pramono, pemerintah akan mempercepat realisasi Pelabuhan Patimban yang menjadi pengganti Pelabuhan Cilamaya. Pada proses awal, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan diinstruksikan untuk melakukan negoisasi dengan pihak-pihak terkait yang dapat mempercepat pembangunan pelabuhan tersebut. "Negoisasi tanpa harus menyebut satu pihak agar didapatkan hal yang menguntungkan bagi bangsa kita. Karena Presiden tidak mau kita hanya nurut saja dan mendapatkan sesuatu seperti dalam pola-pola lama. Harus dilakukan negosiasi yang fight, dan Presiden sudah memerintahkan Seskab untuk mempersiapkan Perpres tersebut," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/5/2016). (Baca Juga: Pelabuhan Patimban Dorong Ekspor Industri Jabar) Pramono melanjutkan, instruksi negoisasi tanpa harus menyebutkan pihak mana saja yang akan terlibat pada realisasi Pelabuhan Patimban, lantaran pada 26 Mei hingga 27 Mei Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan ke Jepang. "Tentunya pasti dalam pertemuan dengan pimpinan Jepang ini pasti akan jadi pertanyaan. Walaupun pada 16-17 Mei Presiden juga akan ke Korea dan Rusia," tambahnya. Mengenai tata ruang pembangunan Pelabuhan Patimban, Pramono menegaskan, sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah daerah sudah tidak ada masalah yang berarti. "Karena yang ada hanya perubahan dari pelabuhan regional menjadi pelabuhan utama atau internasional. Itu segera bisa diselesaikan karena itu jadi domain dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga secara prinsip RTRW tidak ada masalah," tukasnya. (dni)JAKARTA - Sekertaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat (Jabar), belum masuk ke dalam 30 proyek strategis yang diusung oleh pemerintah. Akan tetapi, kata Pramono, pemerintah akan mempercepat realisasi Pelabuhan Patimban yang menjadi pengganti Pelabuhan Cilamaya. Pada proses awal, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan diinstruksikan untuk melakukan negoisasi dengan pihak-pihak terkait yang dapat mempercepat pembangunan pelabuhan tersebut. "Negoisasi tanpa harus menyebut satu pihak agar didapatkan hal yang menguntungkan bagi bangsa kita. Karena Presiden tidak mau kita hanya nurut saja dan mendapatkan sesuatu seperti dalam pola-pola lama. Harus dilakukan negosiasi yang fight, dan Presiden sudah memerintahkan Seskab untuk mempersiapkan Perpres tersebut," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/5/2016). (Baca Juga: Pelabuhan Patimban Dorong Ekspor Industri Jabar) Pramono melanjutkan, instruksi negoisasi tanpa harus menyebutkan pihak mana saja yang akan terlibat pada realisasi Pelabuhan Patimban, lantaran pada 26 Mei hingga 27 Mei Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan ke Jepang. "Tentunya pasti dalam pertemuan dengan pimpinan Jepang ini pasti akan jadi pertanyaan. Walaupun pada 16-17 Mei Presiden juga akan ke Korea dan Rusia," tambahnya. Mengenai tata ruang pembangunan Pelabuhan Patimban, Pramono menegaskan, sesuai dengan yang disampaikan oleh pemerintah daerah sudah tidak ada masalah yang berarti. "Karena yang ada hanya perubahan dari pelabuhan regional menjadi pelabuhan utama atau internasional. Itu segera bisa diselesaikan karena itu jadi domain dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga secara prinsip RTRW tidak ada masalah," tukasnya. (dni)