Pemerintah daerah didesak untuk mengedepankan pengembangan pantai publik ketimbang hanya sekedar memuaskan kepentingan investasihttps://economy.okezone.com/read/2016/05/10/470/1384720/pantai-publik-lebih-penting-daripada-kepentingan-investasiidhttps://economy.okezone.com/read/2016/05/10/470/1384720/pantai-publik-lebih-penting-daripada-kepentingan-investasihttps://economy.okezone.com/read/2016/05/10/470/1384720/pantai-publik-lebih-penting-daripada-kepentingan-investasiSelasa 10 Mei 2016 18:26 WIBFhirlian Rizqi UtamaIlustrasi: Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2016/05/10/470/1384720/pantai-publik-lebih-penting-daripada-kepentingan-investasi-pfaXilgd3V.jpgJAKARTA - Pemerintah daerah didesak untuk mengedepankan pengembangan pantai publik ketimbang hanya sekedar memuaskan kepentingan investasi, ketika berencana untuk melakukan reklamasi. "Belajarlah dari Jakarta, sebelum lakukan reklamasi, taati prosedur perencanaannya sebelum reklamasi, harus kuat juga argumentasi mengapa mereka harus reklamasi," ujar Ketua Bidang Pengembangan Profesi Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia, Hendricus Andy Simarmata kepada Okezone, Selasa (10/5/2016). Dia mengatakan, untuk menjaga ekosistem di laut, pemda perlu mengkaji semua persyaratan teknis sebelum konstruksi dimulai, seperti Amdal misalnya. (Baca juga: Polemik Reklamasi, di Mana Peran Kementerian Agraria?) "Selain itu juga perlu pemda menjaga harga lahan, supaya tidak melambung, karena itu bahaya bagi semua aspek kota. Sebenarnya yang mereka butuh pemerintah kota cukup menyediakan ruang investasi lebih saja," ucap Andy. Ahli tata ruang dari Universitas Indonesia itu menyampaikan, sedikitnya terdapat 17 daerah yang memiliki rencana melakukan reklamasi. Dua di antaranya adalah Lampung dan Palu. (Baca juga: Pemerintah Harus Berani Mendesentralisasi Fungsi Jakarta) "Saya tidak bisa sebutkan lengkap karena datanya masih di KPK, tapi di antaranya Lampung sama Palu," pungkasnya.JAKARTA - Pemerintah daerah didesak untuk mengedepankan pengembangan pantai publik ketimbang hanya sekedar memuaskan kepentingan investasi, ketika berencana untuk melakukan reklamasi. "Belajarlah dari Jakarta, sebelum lakukan reklamasi, taati prosedur perencanaannya sebelum reklamasi, harus kuat juga argumentasi mengapa mereka harus reklamasi," ujar Ketua Bidang Pengembangan Profesi Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia, Hendricus Andy Simarmata kepada Okezone, Selasa (10/5/2016). Dia mengatakan, untuk menjaga ekosistem di laut, pemda perlu mengkaji semua persyaratan teknis sebelum konstruksi dimulai, seperti Amdal misalnya. (Baca juga: Polemik Reklamasi, di Mana Peran Kementerian Agraria?) "Selain itu juga perlu pemda menjaga harga lahan, supaya tidak melambung, karena itu bahaya bagi semua aspek kota. Sebenarnya yang mereka butuh pemerintah kota cukup menyediakan ruang investasi lebih saja," ucap Andy. Ahli tata ruang dari Universitas Indonesia itu menyampaikan, sedikitnya terdapat 17 daerah yang memiliki rencana melakukan reklamasi. Dua di antaranya adalah Lampung dan Palu. (Baca juga: Pemerintah Harus Berani Mendesentralisasi Fungsi Jakarta) "Saya tidak bisa sebutkan lengkap karena datanya masih di KPK, tapi di antaranya Lampung sama Palu," pungkasnya.