Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini dianggap belum memerlukan reklamasi untuk mengatasi permasalahan lahan.https://economy.okezone.com/read/2016/05/10/470/1384852/jakarta-tak-perlu-direklamasiidhttps://economy.okezone.com/read/2016/05/10/470/1384852/jakarta-tak-perlu-direklamasihttps://economy.okezone.com/read/2016/05/10/470/1384852/jakarta-tak-perlu-direklamasiSelasa 10 Mei 2016 19:44 WIBFhirlian Rizqi UtamaIlustrasi: Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2016/05/10/470/1384852/jakarta-tak-perlu-direklamasi-o6Duj6QuD8.jpgJAKARTA - Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini dianggap belum memerlukan reklamasi untuk mengatasi permasalahan lahan. "Jakarta belum perlu reklamasi, dari 1995 sebenarnya sudah dihantam oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tapi lanjut lagi, itu bukti dari adanya demand yang sangat besar," terang Ahli Tata Ruang dari Universitas Indonesia Hendricus Andy Simarmata, di Jakarta, Selasa (10/5/2016). Dia pun mengatakan, kalaupun harus melakukan reklamasi, pemerintah perlu melakukan dedistribusi dan desentralisasi fungsi terlebih dahulu. (Baca juga: Pantai Publik Lebih Penting daripada Kepentingan Investasi) "Kalau memang capital tidak mau pergi, ya harus reklamasi tapi dengan catatan harus didesentralisasi dulu, tapi bukan bisnisnya, misalnya pendidikan, pelabuhan, dan pemerintahan," ucapnya. Andy juga mengatakan, sudah saatnya pemerintah membuat aturan main reklamasi yang benar bagi para pelaku reklamasi. (Baca juga: Penundaan Sementara Reklamasi Tidak Akan Hasilkan Terobosan) "Preventifnya, sebagai poros maritim itu sebenarnya bukan mendaratkan laut, tapi untuk kepentingan wisata, kaya Singapura, menurut saya harus begitu," ungkapnya.JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini dianggap belum memerlukan reklamasi untuk mengatasi permasalahan lahan. "Jakarta belum perlu reklamasi, dari 1995 sebenarnya sudah dihantam oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tapi lanjut lagi, itu bukti dari adanya demand yang sangat besar," terang Ahli Tata Ruang dari Universitas Indonesia Hendricus Andy Simarmata, di Jakarta, Selasa (10/5/2016). Dia pun mengatakan, kalaupun harus melakukan reklamasi, pemerintah perlu melakukan dedistribusi dan desentralisasi fungsi terlebih dahulu. (Baca juga: Pantai Publik Lebih Penting daripada Kepentingan Investasi) "Kalau memang capital tidak mau pergi, ya harus reklamasi tapi dengan catatan harus didesentralisasi dulu, tapi bukan bisnisnya, misalnya pendidikan, pelabuhan, dan pemerintahan," ucapnya. Andy juga mengatakan, sudah saatnya pemerintah membuat aturan main reklamasi yang benar bagi para pelaku reklamasi. (Baca juga: Penundaan Sementara Reklamasi Tidak Akan Hasilkan Terobosan) "Preventifnya, sebagai poros maritim itu sebenarnya bukan mendaratkan laut, tapi untuk kepentingan wisata, kaya Singapura, menurut saya harus begitu," ungkapnya.