Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia mencatat sedikitnya ada 17 kabupaten/kota yang berencana bakal melakukan reklamasi.https://economy.okezone.com/read/2016/05/11/470/1384857/mau-reklamasi-17-daerah-ini-harus-belajar-dari-jakartaidhttps://economy.okezone.com/read/2016/05/11/470/1384857/mau-reklamasi-17-daerah-ini-harus-belajar-dari-jakartahttps://economy.okezone.com/read/2016/05/11/470/1384857/mau-reklamasi-17-daerah-ini-harus-belajar-dari-jakartaRabu 11 Mei 2016 06:28 WIBFhirlian Rizqi UtamaIlustrasi: lyon.ushttps://img.okezone.com/content/2016/05/10/470/1384857/mau-reklamasi-17-daerah-ini-harus-belajar-dari-jakarta-fHobFuLIo3.jpgJAKARTA - Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia mencatat sedikitnya ada 17 kabupaten/kota yang berencana bakal melakukan reklamasi. Ketua Bidang Pengembangan Profesi IAP, Hendricus Andy Simarmata mengimbau, agar pemerintah daerah dapat mengambil pelajaran dari Jakarta sebelum melakukan reklamasi. (Baca juga: Polemik Reklamasi, di Mana Peran Kementerian Agraria?) "Pelajaran paling mahal, kota itu harus pintar menata dirinya, smart dalam bagaimana memberikan ruang untuk investasi tapi untuk pantai harus diprioritaskan untuk pantai publik," terang Andy kepada Okezone, di Jakarta. Dia juga menyebut, rencana reklamasi merupakan rencana jangka panjang, yang idealnya dipersiapkan dalam kurun waktu 10 tahun. (Baca juga: Reklamasi Tak Bisa Dilakukan secara Sembarangan) "Saya pikir harus jangka panjang, ada tahapan yang harus dilewati, sampai konstruksi pulau dan bangunan di atas pulau, karena kalau sudah jadi mau diambil lagi enggak bisa, cost-nya akan lebih besar," sambungnya.JAKARTA - Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia mencatat sedikitnya ada 17 kabupaten/kota yang berencana bakal melakukan reklamasi. Ketua Bidang Pengembangan Profesi IAP, Hendricus Andy Simarmata mengimbau, agar pemerintah daerah dapat mengambil pelajaran dari Jakarta sebelum melakukan reklamasi. (Baca juga: Polemik Reklamasi, di Mana Peran Kementerian Agraria?) "Pelajaran paling mahal, kota itu harus pintar menata dirinya, smart dalam bagaimana memberikan ruang untuk investasi tapi untuk pantai harus diprioritaskan untuk pantai publik," terang Andy kepada Okezone, di Jakarta. Dia juga menyebut, rencana reklamasi merupakan rencana jangka panjang, yang idealnya dipersiapkan dalam kurun waktu 10 tahun. (Baca juga: Reklamasi Tak Bisa Dilakukan secara Sembarangan) "Saya pikir harus jangka panjang, ada tahapan yang harus dilewati, sampai konstruksi pulau dan bangunan di atas pulau, karena kalau sudah jadi mau diambil lagi enggak bisa, cost-nya akan lebih besar," sambungnya.