Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengungkapkan, tugas dan kewenangan BPK dalam melakukan audit saat ini semakin luas.https://economy.okezone.com/read/2016/06/02/320/1404249/dapat-wtp-ini-komentar-menhub-jonanidhttps://economy.okezone.com/read/2016/06/02/320/1404249/dapat-wtp-ini-komentar-menhub-jonanhttps://economy.okezone.com/read/2016/06/02/320/1404249/dapat-wtp-ini-komentar-menhub-jonanKamis 02 Juni 2016 11:07 WIBHendra KusumaMenteri Perhubungan Ignasius Jonan (Foto : Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/06/02/320/1404249/dapat-wtp-ini-komentar-menhub-jonan-9MmugpKCh3.gifJAKARTA - Auditoriat Keuangan Negara (AKN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Kementerian Perhubungan yang sekaligus mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). AKN I BPK yang membawahi 19 kementerian/lembaga telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) tahun 2015. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengungkapkan, tugas dan kewenangan BPK dalam melakukan audit saat ini semakin luas.  [Baca juga: Kemenhub Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK] Bahkan, Jonan menyebutkan, sebagai pengguna anggaran negara sangat mengapresiasi telah diaudit secara gratis oleh lembaga pemerintahan sekelas BPK. "Peringkat WTP ini saya enggak tahu kenapa siapa yang bergerak, apa jangan-jangan Inspektur Jenderal saya dari BPK," kata Jonan di Pusdiklat BPK, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Lanjut Jonan, penilaian WTP yang didapat Kementerian Perhubungan tidak serta merta tidak melakukan reformasi-reformasi. Kata Jonan, Kementerian Perhubungan akan tetap menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan BPK. "Yang penting itu saran dan tindak lanjutnya," tandasnya.JAKARTA - Auditoriat Keuangan Negara (AKN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Kementerian Perhubungan yang sekaligus mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). AKN I BPK yang membawahi 19 kementerian/lembaga telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) tahun 2015. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengungkapkan, tugas dan kewenangan BPK dalam melakukan audit saat ini semakin luas.  [Baca juga: Kemenhub Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK] Bahkan, Jonan menyebutkan, sebagai pengguna anggaran negara sangat mengapresiasi telah diaudit secara gratis oleh lembaga pemerintahan sekelas BPK. "Peringkat WTP ini saya enggak tahu kenapa siapa yang bergerak, apa jangan-jangan Inspektur Jenderal saya dari BPK," kata Jonan di Pusdiklat BPK, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Lanjut Jonan, penilaian WTP yang didapat Kementerian Perhubungan tidak serta merta tidak melakukan reformasi-reformasi. Kata Jonan, Kementerian Perhubungan akan tetap menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan BPK. "Yang penting itu saran dan tindak lanjutnya," tandasnya.