Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, harus ada cara yang berbeda dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dilakukanhttps://economy.okezone.com/read/2016/06/12/320/1411490/top-of-the-week-2-000-pns-dipangkas-dan-cara-baru-jokowiidhttps://economy.okezone.com/read/2016/06/12/320/1411490/top-of-the-week-2-000-pns-dipangkas-dan-cara-baru-jokowihttps://economy.okezone.com/read/2016/06/12/320/1411490/top-of-the-week-2-000-pns-dipangkas-dan-cara-baru-jokowiMinggu 12 Juni 2016 07:08 WIBDani Jumadil AkhirIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/06/10/320/1411490/top-of-the-week-2-000-pns-dipangkas-dan-cara-baru-jokowi-06XoZAe7FD.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, harus ada cara yang berbeda dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dilakukan agar dapat bersaing dalam era persaingan global. Untuk itu, pemerintah tengah merencanakan penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai cara efisiensi anggaran belanja negara yang semakin bengkak, tetapi tak ada kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Setidaknya, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah 'memecat' 2.000 PNS yang tidak bekerja dengan baik. Ketiga berita tersebut, merupakan berita-berita yang populer selama akhir pekan kemarin di kanal bisnis Okezone. Berikut berita selengkapnya: 1. Jokowi: Pakai Cara Lama, Sulit Mengubah Negara Ini Di hari kedua bulan suci Ramadan 1437 Hijriah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat dengan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) tingkat eselon II di kementerian/lembaga (KL). Dalam rapat tersebut, Jokowi memberikan arahan kerja. Ada dua poin utama yang dipesankan oleh Jokowi. Pertama, seluruh PNS harus bekerja kompak secara menyeluruh. Kekompakan juga meski dijaga hingga tingkat daerah. "Saya ingin kembali menegaskan bahwa gerak langkah kita semuanya harus padu, harus satu, harus solid, harus satu garis dari atas sampai bawah. Menteri, kepala lembaga, jajaran di bawahnya, eselon I, eselon II, dan seterusnya sampai nanti ke daerah," kata Jokowi. Kedua, menurut Jokowi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah seluruh PNS harus mau berlari dengan cepat. Dalam arti harus mampu beradaptasi mengikuti perubahan zaman dan teknologi. "Saya ingin kita semuanya berlari cepat karena perubahan global perubahan dunia sekarang sangat cepat sekali. Saya kira saudara-saudara tahu semuanya, setiap hari berubah, setiap menit berubah, setiap detik berubah. Perubahan seperti itu harus kita antisipasi juga," imbuhnya. Jokowi menegaskan bahwa berlari cepat sangat penting. Pasalnya, PNS merupakan ujung tombak dari segala implementasi kebijakan yang dibuat pemerintah. "Kalau yang menggerakkan ini benar, yang berkumpul di sini ingin menggerakkan dengan benar, kecepatan itu pasti ada. Tapi kalau yang menggerakan belum berubah, masih dengan cara-cara lama, masih dengan tradisi lama, maka akan sulit kita mengubah negara ini," pungkasnya. 2. Alasan Menteri Yuddy 'PHK' PNS, agar RI Tak seperti Yunani Salah satu yang menjadi alasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi akan melakukan rasionalisasi atau pemangkasan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yakni tingginya anggaran pegawai. Menurut Yuddy jika anggaran negara terus menerus dibebani oleh alokasi anggaran belanja pegawai maka negara bisa bangkrut. Seperti yang terjadi pada negara Yunani. Hal itulah yang mendasari dirinya ingin melakukan rasionalisasi PNS. "Beberapa kegagalan negara-negara di Eropa salah satu contohnya Yunani. Karena dia tidak mau membayar anggaran belanja pegawainya yang sudah sedemikian rupa," tuturnya. Yuddy mengaku tidak ingin Indonesia bernasib sama dengan Yunani. Oleh karena itu menurutnya rasionalisasi penting dilakukan secepatnya sebelum anggaran negara kebobolan. "Nah kita tidak ingin pemerintah Indonesia suatu saat terbebani dengan belanja pegawai yang demikian besar. Karena setiap pengadaan satu orang pegawai pasti akan diikuti belanja barang dan belanja modal," imbuhnya. Menurutnya, jauh lebih baik apabila anggaran belanja pegawai yang mencapai 33,8 persen dari APBN digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan. 3. Diam-Diam, Menteri Yuddy Sudah Pangkas 2.000 PNS Wacana rasionalisasi atau pemangkasan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) masih dalam tahap pembahasan simulasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Bahkan Presiden Joko Widodo pun belum menerima draft kajian kebijakan tersebut. Namun, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi ternyata sudah melakukan pemangkasan sebanyak 2 ribu PNS. Pemangkasan tersebut dilakukan sudah dalam kurun waktu dua tahun. "Saya saja sudah memberhentikan hampir 2 ribu (PNS) yang melanggar disiplin pegawai. Itu sudah diberhentikan, cuma kan tidak saya beritakan. Itu dalam konteks laporan melalui mekanisme atasan langsung. Belum lagi yang lewat pengaduan masyarakat," tuturnya di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Yuddy menjelaskan, pemecatan terhadap 2.000 PNS yang tidak disiplin tersebut dilakukan melalui mekanisme sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang dipimpin langsung olehnya. "Dalam kurun waktu 2 tahun berjalan hampir 2.000 orang itu diberhentikan, bukan dirumahkan lagi. Ada yang tidak hormat, ada yang dengan hormat, ada yang dipecat," imbuhnya. Yuddy juga mengatakan, pemecatan terhadap 2 ribu PNS tersebut dilakukan tersebar di seluruh Indonesia. "Kan kami membuka pengaduan di seluruh Indonesia. Laporan itu kami proses benar-benar, tidak main-main," tegasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, harus ada cara yang berbeda dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dilakukan agar dapat bersaing dalam era persaingan global. Untuk itu, pemerintah tengah merencanakan penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai cara efisiensi anggaran belanja negara yang semakin bengkak, tetapi tak ada kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Setidaknya, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah 'memecat' 2.000 PNS yang tidak bekerja dengan baik. Ketiga berita tersebut, merupakan berita-berita yang populer selama akhir pekan kemarin di kanal bisnis Okezone. Berikut berita selengkapnya: 1. Jokowi: Pakai Cara Lama, Sulit Mengubah Negara Ini Di hari kedua bulan suci Ramadan 1437 Hijriah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat dengan seluruh pegawai negeri sipil (PNS) tingkat eselon II di kementerian/lembaga (KL). Dalam rapat tersebut, Jokowi memberikan arahan kerja. Ada dua poin utama yang dipesankan oleh Jokowi. Pertama, seluruh PNS harus bekerja kompak secara menyeluruh. Kekompakan juga meski dijaga hingga tingkat daerah. "Saya ingin kembali menegaskan bahwa gerak langkah kita semuanya harus padu, harus satu, harus solid, harus satu garis dari atas sampai bawah. Menteri, kepala lembaga, jajaran di bawahnya, eselon I, eselon II, dan seterusnya sampai nanti ke daerah," kata Jokowi. Kedua, menurut Jokowi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah seluruh PNS harus mau berlari dengan cepat. Dalam arti harus mampu beradaptasi mengikuti perubahan zaman dan teknologi. "Saya ingin kita semuanya berlari cepat karena perubahan global perubahan dunia sekarang sangat cepat sekali. Saya kira saudara-saudara tahu semuanya, setiap hari berubah, setiap menit berubah, setiap detik berubah. Perubahan seperti itu harus kita antisipasi juga," imbuhnya. Jokowi menegaskan bahwa berlari cepat sangat penting. Pasalnya, PNS merupakan ujung tombak dari segala implementasi kebijakan yang dibuat pemerintah. "Kalau yang menggerakkan ini benar, yang berkumpul di sini ingin menggerakkan dengan benar, kecepatan itu pasti ada. Tapi kalau yang menggerakan belum berubah, masih dengan cara-cara lama, masih dengan tradisi lama, maka akan sulit kita mengubah negara ini," pungkasnya. 2. Alasan Menteri Yuddy 'PHK' PNS, agar RI Tak seperti Yunani Salah satu yang menjadi alasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi akan melakukan rasionalisasi atau pemangkasan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yakni tingginya anggaran pegawai. Menurut Yuddy jika anggaran negara terus menerus dibebani oleh alokasi anggaran belanja pegawai maka negara bisa bangkrut. Seperti yang terjadi pada negara Yunani. Hal itulah yang mendasari dirinya ingin melakukan rasionalisasi PNS. "Beberapa kegagalan negara-negara di Eropa salah satu contohnya Yunani. Karena dia tidak mau membayar anggaran belanja pegawainya yang sudah sedemikian rupa," tuturnya. Yuddy mengaku tidak ingin Indonesia bernasib sama dengan Yunani. Oleh karena itu menurutnya rasionalisasi penting dilakukan secepatnya sebelum anggaran negara kebobolan. "Nah kita tidak ingin pemerintah Indonesia suatu saat terbebani dengan belanja pegawai yang demikian besar. Karena setiap pengadaan satu orang pegawai pasti akan diikuti belanja barang dan belanja modal," imbuhnya. Menurutnya, jauh lebih baik apabila anggaran belanja pegawai yang mencapai 33,8 persen dari APBN digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan. 3. Diam-Diam, Menteri Yuddy Sudah Pangkas 2.000 PNS Wacana rasionalisasi atau pemangkasan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) masih dalam tahap pembahasan simulasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Bahkan Presiden Joko Widodo pun belum menerima draft kajian kebijakan tersebut. Namun, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi ternyata sudah melakukan pemangkasan sebanyak 2 ribu PNS. Pemangkasan tersebut dilakukan sudah dalam kurun waktu dua tahun. "Saya saja sudah memberhentikan hampir 2 ribu (PNS) yang melanggar disiplin pegawai. Itu sudah diberhentikan, cuma kan tidak saya beritakan. Itu dalam konteks laporan melalui mekanisme atasan langsung. Belum lagi yang lewat pengaduan masyarakat," tuturnya di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Yuddy menjelaskan, pemecatan terhadap 2.000 PNS yang tidak disiplin tersebut dilakukan melalui mekanisme sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang dipimpin langsung olehnya. "Dalam kurun waktu 2 tahun berjalan hampir 2.000 orang itu diberhentikan, bukan dirumahkan lagi. Ada yang tidak hormat, ada yang dengan hormat, ada yang dipecat," imbuhnya. Yuddy juga mengatakan, pemecatan terhadap 2 ribu PNS tersebut dilakukan tersebar di seluruh Indonesia. "Kan kami membuka pengaduan di seluruh Indonesia. Laporan itu kami proses benar-benar, tidak main-main," tegasnya.