Menkeu Bambang Brodjonegoro saat ini tengah melakukan rapat kerja (raker) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)https://economy.okezone.com/read/2016/06/20/320/1420029/menkeu-perjuangkan-pmn-pln-dan-bpjs-kesehatanidhttps://economy.okezone.com/read/2016/06/20/320/1420029/menkeu-perjuangkan-pmn-pln-dan-bpjs-kesehatanhttps://economy.okezone.com/read/2016/06/20/320/1420029/menkeu-perjuangkan-pmn-pln-dan-bpjs-kesehatanSenin 20 Juni 2016 13:28 WIBHendra KusumaMenteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/06/20/320/1420029/menkeu-perjuangkan-pmn-pln-dan-bpjs-kesehatan-vTKHLgW0nW.gifJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro saat ini tengah melakukan rapat kerja (raker) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna memperjuangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) dan BPJS Kesehatan. Bambang menyebutkan, PMN PLN yang sebesar Rp13,6 triliun sejatinya lebih kepada modal bagi perusahaan pelat merah tersebut dalam merealisasikan proyek ketenagalistrikan yang kapasitasnya sebesar 35 ribu mw. "Intinya PLN ikut dalam revaluasi aset pertengahan pertama 2016 dan hasil revaluasi aset mereka mendapat tambahan modal dan membayar pajak Rp13 triliun dan itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai PMN," kata Bambang di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Senin (20/6/2016).  [Baca juga: Jaga Defisit, Banggar Tunda PMN PLN dan BPJS Kesehatan] Sedangkan PMN yang diusulkan untuk BPJS Kesehatan, kata Bambang, adalah sebesar Rp6,827 triliun yang nantinya digunakan untuk menjaga kecukupan DJS kesehatan karena tidak seimbangnya antara jumlah iuran. Lalu, lanjut Bambang, mengusulkan pembiayaan investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset Negara sebesar Rp16 triliun yang tahun ini memberikan dukungan prioritas terhadap fungsi land bank untuk pembangunan jalan tol di Jawa dan Sumatera "Serta cadangan pembiayaan untuk antisipasi Lapindo Rp54,339 miliar untuk menjamin pelunasan pembelian tanah dan bangunan kepada masyarakat korban di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo," tukasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro saat ini tengah melakukan rapat kerja (raker) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna memperjuangkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) dan BPJS Kesehatan. Bambang menyebutkan, PMN PLN yang sebesar Rp13,6 triliun sejatinya lebih kepada modal bagi perusahaan pelat merah tersebut dalam merealisasikan proyek ketenagalistrikan yang kapasitasnya sebesar 35 ribu mw. "Intinya PLN ikut dalam revaluasi aset pertengahan pertama 2016 dan hasil revaluasi aset mereka mendapat tambahan modal dan membayar pajak Rp13 triliun dan itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai PMN," kata Bambang di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Senin (20/6/2016).  [Baca juga: Jaga Defisit, Banggar Tunda PMN PLN dan BPJS Kesehatan] Sedangkan PMN yang diusulkan untuk BPJS Kesehatan, kata Bambang, adalah sebesar Rp6,827 triliun yang nantinya digunakan untuk menjaga kecukupan DJS kesehatan karena tidak seimbangnya antara jumlah iuran. Lalu, lanjut Bambang, mengusulkan pembiayaan investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset Negara sebesar Rp16 triliun yang tahun ini memberikan dukungan prioritas terhadap fungsi land bank untuk pembangunan jalan tol di Jawa dan Sumatera "Serta cadangan pembiayaan untuk antisipasi Lapindo Rp54,339 miliar untuk menjamin pelunasan pembelian tanah dan bangunan kepada masyarakat korban di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo," tukasnya.