Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan pembayaran gaji pegawai negeri sipil di daerah itu dilakukan hanya dengan bukti pelunasan PBBhttps://economy.okezone.com/read/2016/07/19/320/1441711/gaji-pns-kupang-dibayar-jika-lunasi-pbbidhttps://economy.okezone.com/read/2016/07/19/320/1441711/gaji-pns-kupang-dibayar-jika-lunasi-pbbhttps://economy.okezone.com/read/2016/07/19/320/1441711/gaji-pns-kupang-dibayar-jika-lunasi-pbbSelasa 19 Juli 2016 18:31 WIBAntaraIlustrasi : Okezonehttps://img.okezone.com/content/2016/07/19/320/1441711/gaji-pns-kupang-dibayar-jika-lunasi-pbb-kzkLBkNsL4.jpgKUPANG - Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan pembayaran gaji pegawai negeri sipil di daerah itu dilakukan hanya dengan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Jika belum ada bukti pelunasan PBB maka gaji PNS di Kota Kupang pada bulan Agustus nanti tidak dibayarkan. Ini juga akan diberlakukan bagi PNS di lingkup Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kupang yang punya aset tanah dan bangunan di Kota Kupang," kata Jonas saat Pembukaan Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kupang tahun 2016, Selasa. Menurut dia kebijakan itu harus diambil sebagai bagian dari upaya bersama aparatur sipil negara untuk melaksanakan seluruh kewajibannya dalam membayar pajak. Semua hasil pungutan pajak yang dibayarkan termasuk PBB akan digunakan untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan kemasyarakatan di daerah itu. "Karena itulah saya berharap PNS harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat lainnya. Jadi saya tegaskan lagi tidak ada bukti pelunasan PBB gaji tidak dibayarkan," katanya. Mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu mengatakan secara teknis, Sekretaris Daerah akan mengaturnya termasuk menerbitkan sebuah imbauan atau peraturan untuk pelaksanaan instruksi itu. Untuk PNS di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kupang yang memiliki aset di Kota Kupang akan dikoordinasikan untuk dilaksanakan di masing-masing pemerintah yang ada. Diharap para pemimpin dua pemerintahan itu bisa bekerja sama untuk kepentingan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Kupang demi terbayarkannya semua kewajiban pelunasan PBB warga yang bekerja sebagai PNS. Menjadi warga negara yang baik dengan melunasi segala kewajibannya membayar pajak sudah menjadi komitmen pemerintah sehingga Jonas meyakini kebijakan itu akan direspons baik Gubernur dan Bupati Kupang. "Secara teknis kelembagaan Sekretaris Daerah akan mengatur segala bentuk dan modelnya untuk dua pemerintahan ini," kata Jonas. Terkait pengawasan, Jonas meminta para camat dan lurah untuk terus melakukan pendekatan ke masyarakat agar bisa menunaikan kewajibannya itu. Sebagai bagian dari pemerintah di tingkat masyarakat para camat dan lurah harus bisa menunjukkan dedikasi dan pelayanannya untuk membangkitkan semangat sadar bayar pajak bagi warga masyarakat. "Ini untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan kemasyarakatan," katanya. Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Jeffri Eduard Pelt pada kesempatan itu mengatakan, untuk 2016, pemerintah menyebarkan 74.803 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada seluruh wajib pajak di daerah itu. Jumlah itu belum termasuk wajib pajak individual yang saat ini masih melakukan sejumlah pelaksanaan pembangunan ruko atau bangunan lainnya. Target pencapaian PAD dari sektor pajak tersebut pada tahun 2016 adalah Rp11 miliar atau naik dari 2015 yakni sebesar Rp10 miliar. Jumlah itu menurut Jeffri akan terus bertambah seiring dengan perkembangan Kota Kupang sebagai kota jasa dan perdagangan. "Kami yakin potensi ini akan terus bertambah dan kami optimistis akan mencapai target yang ada," katanya. Untuk mengejar target tersebut, Jeffri mengaku akan terus melakukan sejumlah hal agar wajib pajak bisa lebih mudah melakukan transaksi demi pelunasan kewajibannya. "Termasuk kita dorong terus sistem 'online' (daring) pelunasan yang sudah dilakukan sejak 2013 silam," kata Jeffri.KUPANG - Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan pembayaran gaji pegawai negeri sipil di daerah itu dilakukan hanya dengan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Jika belum ada bukti pelunasan PBB maka gaji PNS di Kota Kupang pada bulan Agustus nanti tidak dibayarkan. Ini juga akan diberlakukan bagi PNS di lingkup Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kupang yang punya aset tanah dan bangunan di Kota Kupang," kata Jonas saat Pembukaan Pekan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Kupang tahun 2016, Selasa. Menurut dia kebijakan itu harus diambil sebagai bagian dari upaya bersama aparatur sipil negara untuk melaksanakan seluruh kewajibannya dalam membayar pajak. Semua hasil pungutan pajak yang dibayarkan termasuk PBB akan digunakan untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan kemasyarakatan di daerah itu. "Karena itulah saya berharap PNS harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat lainnya. Jadi saya tegaskan lagi tidak ada bukti pelunasan PBB gaji tidak dibayarkan," katanya. Mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu mengatakan secara teknis, Sekretaris Daerah akan mengaturnya termasuk menerbitkan sebuah imbauan atau peraturan untuk pelaksanaan instruksi itu. Untuk PNS di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kupang yang memiliki aset di Kota Kupang akan dikoordinasikan untuk dilaksanakan di masing-masing pemerintah yang ada. Diharap para pemimpin dua pemerintahan itu bisa bekerja sama untuk kepentingan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Kupang demi terbayarkannya semua kewajiban pelunasan PBB warga yang bekerja sebagai PNS. Menjadi warga negara yang baik dengan melunasi segala kewajibannya membayar pajak sudah menjadi komitmen pemerintah sehingga Jonas meyakini kebijakan itu akan direspons baik Gubernur dan Bupati Kupang. "Secara teknis kelembagaan Sekretaris Daerah akan mengatur segala bentuk dan modelnya untuk dua pemerintahan ini," kata Jonas. Terkait pengawasan, Jonas meminta para camat dan lurah untuk terus melakukan pendekatan ke masyarakat agar bisa menunaikan kewajibannya itu. Sebagai bagian dari pemerintah di tingkat masyarakat para camat dan lurah harus bisa menunjukkan dedikasi dan pelayanannya untuk membangkitkan semangat sadar bayar pajak bagi warga masyarakat. "Ini untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan kemasyarakatan," katanya. Kepala Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Jeffri Eduard Pelt pada kesempatan itu mengatakan, untuk 2016, pemerintah menyebarkan 74.803 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada seluruh wajib pajak di daerah itu. Jumlah itu belum termasuk wajib pajak individual yang saat ini masih melakukan sejumlah pelaksanaan pembangunan ruko atau bangunan lainnya. Target pencapaian PAD dari sektor pajak tersebut pada tahun 2016 adalah Rp11 miliar atau naik dari 2015 yakni sebesar Rp10 miliar. Jumlah itu menurut Jeffri akan terus bertambah seiring dengan perkembangan Kota Kupang sebagai kota jasa dan perdagangan. "Kami yakin potensi ini akan terus bertambah dan kami optimistis akan mencapai target yang ada," katanya. Untuk mengejar target tersebut, Jeffri mengaku akan terus melakukan sejumlah hal agar wajib pajak bisa lebih mudah melakukan transaksi demi pelunasan kewajibannya. "Termasuk kita dorong terus sistem 'online' (daring) pelunasan yang sudah dilakukan sejak 2013 silam," kata Jeffri.