Jumlah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) saat ini ada sebanyak 489 TPID. Naik signifikan bila dibandingkan dari posisi sebelumnya.https://economy.okezone.com/read/2016/08/04/20/1454825/gubernur-bi-jumlah-tpid-naik-signifikanidhttps://economy.okezone.com/read/2016/08/04/20/1454825/gubernur-bi-jumlah-tpid-naik-signifikanhttps://economy.okezone.com/read/2016/08/04/20/1454825/gubernur-bi-jumlah-tpid-naik-signifikanKamis 04 Agustus 2016 12:53 WIBDhera Arizona PratiwiIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/08/04/20/1454825/gubernur-bi-jumlah-tpid-naik-signifikan-xvl7kJ4E1u.gifJAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadojo mengatakan, jumlah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) saat ini ada sebanyak 489 TPID atau 90 persen dari total daerah otonom. Angka tersebut naik signifikan bila dibandingkan dari posisi sebelumnya yang hanya sebanyak 432 TPID. "Dengan rincian 34 TPID setingkat provinsi dan 445 di kabupaten/kota," ucapnya dalam Rakornas VII TPID 2016 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8/2016). (Baca Juga: Jokowi Minta Segera Bentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah) Agus menjelaskan, keberadaan 489 TPID itu sudah terbilang cukup merata. Pemerataan ini tidak terlepas dari peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ditambahkannya, bertambahnya jumlah TPID ini maka untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat (pempus) dan pemerintah daerah (pemda). "Maka untuk perkuat kelompok kerja TPID berfungsinya sekretariat kelompok kerja nasional (pokjanas) TPID di Kemenko Perekonomian," sebut Agus. JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowadojo mengatakan, jumlah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) saat ini ada sebanyak 489 TPID atau 90 persen dari total daerah otonom. Angka tersebut naik signifikan bila dibandingkan dari posisi sebelumnya yang hanya sebanyak 432 TPID. "Dengan rincian 34 TPID setingkat provinsi dan 445 di kabupaten/kota," ucapnya dalam Rakornas VII TPID 2016 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8/2016). (Baca Juga: Jokowi Minta Segera Bentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah) Agus menjelaskan, keberadaan 489 TPID itu sudah terbilang cukup merata. Pemerataan ini tidak terlepas dari peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ditambahkannya, bertambahnya jumlah TPID ini maka untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat (pempus) dan pemerintah daerah (pemda). "Maka untuk perkuat kelompok kerja TPID berfungsinya sekretariat kelompok kerja nasional (pokjanas) TPID di Kemenko Perekonomian," sebut Agus.