Pemerintah dinilai belum menempatkan pengembangan kota dan perumahan pada porsi yang seharusnya.https://economy.okezone.com/read/2016/11/07/470/1535228/urus-urbanisasi-indonesia-perlu-belajar-dari-3-negara-iniidhttps://economy.okezone.com/read/2016/11/07/470/1535228/urus-urbanisasi-indonesia-perlu-belajar-dari-3-negara-inihttps://economy.okezone.com/read/2016/11/07/470/1535228/urus-urbanisasi-indonesia-perlu-belajar-dari-3-negara-iniSenin 07 November 2016 18:19 WIBFhirlian Rizqi UtamaIlustrasi: Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2016/11/07/470/1535228/urus-urbanisasi-indonesia-perlu-belajar-dari-3-negara-ini-sLwnZuNGeF.jpgJAKARTA - Pemerintah dinilai belum menempatkan pengembangan kota dan perumahan pada porsi yang seharusnya. Untuk urusan ini, tampaknya Indonesia perlu belajar dari negara lain. Direktur Urban Lab Universitas Tarumanegara Ing Jo Santoso mengatakan, negara-negara yang lebih maju dalam hal pengembangan kota dan urbanisasi di antaranya China, Korea Selatan, dan Jerman. "Semua negara itu punya problem yang sama, tapi yang paling tanggap itu seperti China, urusan perkotaan dipegang langsung sama Wakil Perdana Menteri, kita sangat ketinggalan juga dengan aturan-aturannya," ujar Ing di Jakarta, Senin (7/11/2016). Selain itu, negara-negara lain juga memiliki struktur pemerintahan yang khusus mengurusi urusan perkotaan dan urbanisasi. "Dan kebanyakan negara itu ada menteri urusan perkotaan, kita itu tidak ada, karena salah satu penyebabnya problem itu tidak eksis," tukasnya.JAKARTA - Pemerintah dinilai belum menempatkan pengembangan kota dan perumahan pada porsi yang seharusnya. Untuk urusan ini, tampaknya Indonesia perlu belajar dari negara lain. Direktur Urban Lab Universitas Tarumanegara Ing Jo Santoso mengatakan, negara-negara yang lebih maju dalam hal pengembangan kota dan urbanisasi di antaranya China, Korea Selatan, dan Jerman. "Semua negara itu punya problem yang sama, tapi yang paling tanggap itu seperti China, urusan perkotaan dipegang langsung sama Wakil Perdana Menteri, kita sangat ketinggalan juga dengan aturan-aturannya," ujar Ing di Jakarta, Senin (7/11/2016). Selain itu, negara-negara lain juga memiliki struktur pemerintahan yang khusus mengurusi urusan perkotaan dan urbanisasi. "Dan kebanyakan negara itu ada menteri urusan perkotaan, kita itu tidak ada, karena salah satu penyebabnya problem itu tidak eksis," tukasnya.