Jika wacana itu direalisasikan pihak dunia usaha enggan dibebankan untuk program tersebut.https://economy.okezone.com/read/2016/11/08/320/1536324/pengusaha-tak-mau-dibebankan-asuransi-pengangguranidhttps://economy.okezone.com/read/2016/11/08/320/1536324/pengusaha-tak-mau-dibebankan-asuransi-pengangguranhttps://economy.okezone.com/read/2016/11/08/320/1536324/pengusaha-tak-mau-dibebankan-asuransi-pengangguranSelasa 08 November 2016 19:20 WIBDanang SugiantoIlustrasi pengangguran. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2016/11/08/320/1536324/pengusaha-tak-mau-dibebankan-asuransi-pengangguran-RiqQ6GXo44.jpgJAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionla (PPN)/Bappenas menggulirkan wacana untuk mengeluarkan program asuransi bagi penganggur (unemployment insurance). Namun, wacana tersebut ditanggapi miring oleh dunia usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rosan Roeslani menegaskan, jika wacana itu direalisasikan pihak dunia usaha enggan dibebankan untuk program tersebut. "Padahal sudah ada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Tapera, kalau dibebankan lagi ke pengusaha saya enggak tahu lagi deh," tuturnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (8/11/2016). Rosan berharap, wacana asuransi bagi penganggur tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Pihak pengusaha sudah merasa dibebankan dengan adanya iuran BPJS Kerjaan. "Maksudnya baik, jangan ada duplikasi, jangan pengusaha, katanya harus kompetitif," imbuhnya. Menurutnya jika hal itu dibebankan kepada pengusaha, maka pengusaha sulit untuk mempertahankan daya saingnya. "Jangan ada moral hazard karena ada jaminan di asuransi jadi moral hazard. Analisanya mesti tajam. Diteliti lebih dalam jangan beban dunia usaha lagi," tuturnya.JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionla (PPN)/Bappenas menggulirkan wacana untuk mengeluarkan program asuransi bagi penganggur (unemployment insurance). Namun, wacana tersebut ditanggapi miring oleh dunia usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rosan Roeslani menegaskan, jika wacana itu direalisasikan pihak dunia usaha enggan dibebankan untuk program tersebut. "Padahal sudah ada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Tapera, kalau dibebankan lagi ke pengusaha saya enggak tahu lagi deh," tuturnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (8/11/2016). Rosan berharap, wacana asuransi bagi penganggur tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Pihak pengusaha sudah merasa dibebankan dengan adanya iuran BPJS Kerjaan. "Maksudnya baik, jangan ada duplikasi, jangan pengusaha, katanya harus kompetitif," imbuhnya. Menurutnya jika hal itu dibebankan kepada pengusaha, maka pengusaha sulit untuk mempertahankan daya saingnya. "Jangan ada moral hazard karena ada jaminan di asuransi jadi moral hazard. Analisanya mesti tajam. Diteliti lebih dalam jangan beban dunia usaha lagi," tuturnya.