Kementerian Keuangan saat ini tengah melalukan revisi UU terkait pajak, di antaranya adalah PPh dan PPN.https://economy.okezone.com/read/2016/11/17/20/1543846/apa-kabar-revisi-undang-undang-pajakidhttps://economy.okezone.com/read/2016/11/17/20/1543846/apa-kabar-revisi-undang-undang-pajakhttps://economy.okezone.com/read/2016/11/17/20/1543846/apa-kabar-revisi-undang-undang-pajakKamis 17 November 2016 12:05 WIBDedy AfriantoIlustrasi : Okezonehttps://img.okezone.com/content/2016/11/17/20/1543846/apa-kabar-revisi-undang-undang-pajak-upplV0WVyz.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan saat ini tengah melalukan revisi UU terkait pajak, di antaranya adalah PPh dan PPN. Saat ini, pembahasan tersebut masih dilakukan antara pemerintah dan DPR RI. "Ya kita on going terus bekerja, tadi saya sampaikan amnesty ini kita bicara reformasi perpajakan di antaranya kan untuk reformasi policy di aturan perpajakan. Kita terus bergerak terus, kalau KUP sudah di DPR kan," tutur Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo di Four Season Hotel, Jakarta, Kamis (17/11/2016). Belum diketahui kapan UU ini akan selesai dibahas. Hanya saja, pada tahun depan UU ini menjadi prioritas pembahasan dari pemerintah. "Jadi masih di DPR," tuturnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih mengkaji mengenai Undang-Undang (UU) Perpajakan. Adapun Undang-Undang (UU) yang berencana untuk dilakukan adalah KUP, UU PPH dan UU PPN. "Saat ini di UU KUP sudah dimasukkan ke dewan, kita tentu masih di dalam proses termasuk pandangan fraksi, mini fraksi, dari pemerintah tentu kita akan melakukan evaluasi berdasarkan kinerja pajak dan juga dari hasil tax amnesty apa," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Menurut dia, ada beberapa UU tersebut yang sedang dimasukkan dalam kajian akademis. Menurutnya, revisi tersebut akan mengambil berbagai macam pertimbangan terutama keadaan di dalam negeri. "Dan dari berbagai masukan, sekali lagi juga dari kondisi perekonomian akan menjadi masukan untuk menyempurnakan apa-apa yang perlu dimasukkan di dalam UU PPH ataupun PPN," sambungnya. JAKARTA - Kementerian Keuangan saat ini tengah melalukan revisi UU terkait pajak, di antaranya adalah PPh dan PPN. Saat ini, pembahasan tersebut masih dilakukan antara pemerintah dan DPR RI. "Ya kita on going terus bekerja, tadi saya sampaikan amnesty ini kita bicara reformasi perpajakan di antaranya kan untuk reformasi policy di aturan perpajakan. Kita terus bergerak terus, kalau KUP sudah di DPR kan," tutur Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo di Four Season Hotel, Jakarta, Kamis (17/11/2016). Belum diketahui kapan UU ini akan selesai dibahas. Hanya saja, pada tahun depan UU ini menjadi prioritas pembahasan dari pemerintah. "Jadi masih di DPR," tuturnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih mengkaji mengenai Undang-Undang (UU) Perpajakan. Adapun Undang-Undang (UU) yang berencana untuk dilakukan adalah KUP, UU PPH dan UU PPN. "Saat ini di UU KUP sudah dimasukkan ke dewan, kita tentu masih di dalam proses termasuk pandangan fraksi, mini fraksi, dari pemerintah tentu kita akan melakukan evaluasi berdasarkan kinerja pajak dan juga dari hasil tax amnesty apa," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu. Menurut dia, ada beberapa UU tersebut yang sedang dimasukkan dalam kajian akademis. Menurutnya, revisi tersebut akan mengambil berbagai macam pertimbangan terutama keadaan di dalam negeri. "Dan dari berbagai masukan, sekali lagi juga dari kondisi perekonomian akan menjadi masukan untuk menyempurnakan apa-apa yang perlu dimasukkan di dalam UU PPH ataupun PPN," sambungnya.