Ini Sanksi untuk Pemda yang Tidak Punya Perda Bangunan GedungDia mengatakan, dalam memberikan bantuan dukungan tersebut, pihaknya akan lebih menggunakan konsep berbasis kebutuhanhttps://economy.okezone.com/read/2016/11/22/470/1548156/ini-sanksi-untuk-pemda-yang-tidak-punya-perda-bangunan-gedungidIni Sanksi untuk Pemda yang Tidak Punya Perda Bangunan Gedunghttps://economy.okezone.com/read/2016/11/22/470/1548156/ini-sanksi-untuk-pemda-yang-tidak-punya-perda-bangunan-gedunghttps://economy.okezone.com/read/2016/11/22/470/1548156/ini-sanksi-untuk-pemda-yang-tidak-punya-perda-bangunan-gedungSelasa 22 November 2016 15:31 WIBFhirlian Rizqi UtamaIlustrasi: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2016/11/22/470/1548156/ini-sanksi-untuk-pemda-yang-tidak-punya-perda-bangunan-gedung-KgD3zdwnfW.jpgIlustrasi: OkezoneJAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyoroti kabupaten dan kota yang belum memiliki peraturan daerah (perda) tentang bangunan gedung. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, jika pemerintah daerah (pemda) tidak memiliki perda tersebut ada sanksi yang bakal kenakan. "Kalau enggak punya perda, program dukungan dari pemerintah pusat akan kita batasi atau kita enggak berikan dukungan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah," kata Sri di Jakarta, Selasa (22/11-2016). Dia mengatakan, dalam memberikan bantuan dukungan tersebut, pihaknya akan lebih menggunakan konsep berbasis kebutuhan. "Perda itu nantinya bisa berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan bangunan gedung, termasuk bagaimana menerbitkan sertifikat layak fungsi dan izin mendirikan bangunan," ucapnya.JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyoroti kabupaten dan kota yang belum memiliki peraturan daerah (perda) tentang bangunan gedung. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, jika pemerintah daerah (pemda) tidak memiliki perda tersebut ada sanksi yang bakal kenakan. "Kalau enggak punya perda, program dukungan dari pemerintah pusat akan kita batasi atau kita enggak berikan dukungan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah," kata Sri di Jakarta, Selasa (22/11-2016). Dia mengatakan, dalam memberikan bantuan dukungan tersebut, pihaknya akan lebih menggunakan konsep berbasis kebutuhan. "Perda itu nantinya bisa berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan bangunan gedung, termasuk bagaimana menerbitkan sertifikat layak fungsi dan izin mendirikan bangunan," ucapnya.