SP berencana melakukan aksi demo terkait penolakan penetapan pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2015https://economy.okezone.com/read/2016/11/29/320/1554236/menaker-imbau-buruh-tidak-ikut-aksi-demo-2-desemberidhttps://economy.okezone.com/read/2016/11/29/320/1554236/menaker-imbau-buruh-tidak-ikut-aksi-demo-2-desemberhttps://economy.okezone.com/read/2016/11/29/320/1554236/menaker-imbau-buruh-tidak-ikut-aksi-demo-2-desemberSelasa 29 November 2016 15:51 WIBFeby NovaliusIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/11/29/320/1554236/menaker-imbau-buruh-tidak-ikut-aksi-demo-2-desember-aRA2n5lWrk.jpg JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) berencana melakukan aksi demo terkait penolakan penetapan pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2015 tentang Pengupahan. Rencananya aksi tersebut akan dilakukan pada 2 Desember 2016. Menanggapi aksi demo serikat pekerja tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan jangan memperkeruh suasana yang sedang hangat. Maksudnya, pada 2 Desember akan terjadi aksi lanjutan terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). "Terkait 2 Desember temen-temen tidak usah turun lah. Ini kan situasi lagi anget, gak usah nambahin anget. Fokus saja pada isu-isu perburuhan. Kita kan ingin banyak buruh yang berserikat," tuturnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/11/2016). Sementara itu, orang nomor satu di Kemenaker ini mengatakan kenaikan UMP sudah ditetapkan sesuai aturan yang ada yaitu PP No.78/2015. Menurutnya, kenaikan UMP 2017 sebesar 8,25% sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak. "Ini kan kebijakan yang terbaik. Jadi UMP yang sudah ditetapkan oleh PP 78 dan harus diterima. Kalau misal ada yang kurang ini itu segala macem itu kita bisa pahami," tuturnya. JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) berencana melakukan aksi demo terkait penolakan penetapan pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2015 tentang Pengupahan. Rencananya aksi tersebut akan dilakukan pada 2 Desember 2016. Menanggapi aksi demo serikat pekerja tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan jangan memperkeruh suasana yang sedang hangat. Maksudnya, pada 2 Desember akan terjadi aksi lanjutan terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). "Terkait 2 Desember temen-temen tidak usah turun lah. Ini kan situasi lagi anget, gak usah nambahin anget. Fokus saja pada isu-isu perburuhan. Kita kan ingin banyak buruh yang berserikat," tuturnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/11/2016). Sementara itu, orang nomor satu di Kemenaker ini mengatakan kenaikan UMP sudah ditetapkan sesuai aturan yang ada yaitu PP No.78/2015. Menurutnya, kenaikan UMP 2017 sebesar 8,25% sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak. "Ini kan kebijakan yang terbaik. Jadi UMP yang sudah ditetapkan oleh PP 78 dan harus diterima. Kalau misal ada yang kurang ini itu segala macem itu kita bisa pahami," tuturnya.