Menurut Susi, banyaknya SPJ yang harus dilaporkan tidak efektif untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan dan mencegah korupsi.https://economy.okezone.com/read/2016/12/08/320/1561744/menteri-susi-jumlah-spj-banyak-tapi-tetap-korupsiidhttps://economy.okezone.com/read/2016/12/08/320/1561744/menteri-susi-jumlah-spj-banyak-tapi-tetap-korupsihttps://economy.okezone.com/read/2016/12/08/320/1561744/menteri-susi-jumlah-spj-banyak-tapi-tetap-korupsiKamis 08 Desember 2016 11:00 WIBDedy AfriantoIlustrasi : Okezonehttps://img.okezone.com/content/2016/12/08/320/1561744/menteri-susi-jumlah-spj-banyak-tapi-tetap-korupsi-SZBUNWRxYH.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo belakangan ini sering menyinggung surat pertanggungjawaban (SPJ) yang selalu menguras waktu dan energi para PNS daerah. Hal ini pun juga turut menjadi perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut Susi, banyaknya SPJ yang harus dilaporkan tidak efektif untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Hal ini pun juga tidak efektif untuk mencegah korupsi. "Jumlah SPJ banyak, digunakan pun tetap korupsi mark up besar. SPJ hanya membuat pekerjaan lebih banyak, tapi enggak mengurangi korupsi dengan panjangnya proses administrasi pertanggungjawaban," tuturnya di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Kamis (8/12/2016). Butuh profesionalitas dari pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah korupsi. Dana KKP pun harus dimanfaatkan oleh jajaran KKP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya punya keyakinan uang negara kita kelola harus betul-betul sampai ke masyarakat," tutupnya. (kmj)JAKARTA - Presiden Joko Widodo belakangan ini sering menyinggung surat pertanggungjawaban (SPJ) yang selalu menguras waktu dan energi para PNS daerah. Hal ini pun juga turut menjadi perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut Susi, banyaknya SPJ yang harus dilaporkan tidak efektif untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Hal ini pun juga tidak efektif untuk mencegah korupsi. "Jumlah SPJ banyak, digunakan pun tetap korupsi mark up besar. SPJ hanya membuat pekerjaan lebih banyak, tapi enggak mengurangi korupsi dengan panjangnya proses administrasi pertanggungjawaban," tuturnya di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Kamis (8/12/2016). Butuh profesionalitas dari pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah korupsi. Dana KKP pun harus dimanfaatkan oleh jajaran KKP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Saya punya keyakinan uang negara kita kelola harus betul-betul sampai ke masyarakat," tutupnya. (kmj)