Pengembangan Blok East Natuna perlu dilakukan revisi karena perjanjian yang lalu kita hanya manfaatkan pajaknya sajahttps://economy.okezone.com/read/2017/01/04/320/1583424/menko-luhut-blok-east-natuna-4-kali-lebih-besar-dari-maselaidhttps://economy.okezone.com/read/2017/01/04/320/1583424/menko-luhut-blok-east-natuna-4-kali-lebih-besar-dari-maselahttps://economy.okezone.com/read/2017/01/04/320/1583424/menko-luhut-blok-east-natuna-4-kali-lebih-besar-dari-maselaRabu 04 Januari 2017 20:58 WIBDedy AfriantoMenteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2017/01/04/320/1583424/luhut-blok-east-natuna-4-kali-lebih-besar-dari-masela-3iNUN3Q9KI.jpgBOGOR - Pemerintah saat ini kian serius mengembangkan Blok East Natuna. Besarnya potensi minyak dan gas pada ujung utara Indonesia ini membuat pemerintah yakin bahwa kawasan ini akan memberikan keuntungan untuk negara. Hanya saja, rencana kerja sama pengembangan blok ini direvisi oleh pemerintah. Sebab, disinyalir Indonesia tak akan memperoleh keuntungan dengan pengembangan blok ini. "Pengembangan Blok East Natuna perlu kita melakukan revisi karena pada perjanjian yang lalu kita hanya manfaatkan pajaknya saja, sehingga Menteri Jonan melakukan revisi di sana sini agar kondisinya lebih bagus lagi bagi Indonesia," jelas Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Bogor, Rabu (4/1/2016). Menurutnya, Blok East Natuna 4 kali lebih besar dari Blok Masela. Untuk itu, butuh pengembangan teknologi dalam mengatasi hal ini. Hal ini pun harus menjadi salah satu fokus kementerian ESDM sepanjang tahun 2016. Selain Blok Natuna, Luhut menuturkan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM juga memiliki program utama lainnya. Di antaranya adalah energi baru terbaru kan dan pelarangan ekspor pada sektor tertentu. Sebab, hal ini dibutuhkan untuk kedaulatan energi di Indonesia. "Pelarangan bijih mineral, UU minerba, sudah membuat hasil, misalnya di Morowali, sekarang nikel proses, bauksit proses jadi apa stainless steel. Investasi tahun lalu sudah USD5,45 miliar, tahun ini total kira USD 8,4 miliar, akibatnya apa, pertumbuhan ekonomi di sana 15,7%, ini membantu pertumbuhan ekonomi di seluruh Pulau Sulawesi 6,6%," jelasnya. Hanya saja, Luhut masih berhati-hati terkait kebijakan ekspor mineral. Jangan sampai hal ini justru akan merugikan masyarakat. "Saya pikir kami masih ingin berhati-hati, jadi kalau sampai melanggar UU, itu dampak tidak baik, jadi untuk nikel dan bauksit belum terpikirkan untuk membuka itu lagi, karena itu sangat positif terhadap ekonomi kita. Kita lihat saja nanti karena masih perdebatan. Saya sih hanya sampaikan saya enggak mau ada pelanggaran UU yang bisa berdampak macam-macam," tukasnya.BOGOR - Pemerintah saat ini kian serius mengembangkan Blok East Natuna. Besarnya potensi minyak dan gas pada ujung utara Indonesia ini membuat pemerintah yakin bahwa kawasan ini akan memberikan keuntungan untuk negara. Hanya saja, rencana kerja sama pengembangan blok ini direvisi oleh pemerintah. Sebab, disinyalir Indonesia tak akan memperoleh keuntungan dengan pengembangan blok ini. "Pengembangan Blok East Natuna perlu kita melakukan revisi karena pada perjanjian yang lalu kita hanya manfaatkan pajaknya saja, sehingga Menteri Jonan melakukan revisi di sana sini agar kondisinya lebih bagus lagi bagi Indonesia," jelas Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Bogor, Rabu (4/1/2016). Menurutnya, Blok East Natuna 4 kali lebih besar dari Blok Masela. Untuk itu, butuh pengembangan teknologi dalam mengatasi hal ini. Hal ini pun harus menjadi salah satu fokus kementerian ESDM sepanjang tahun 2016. Selain Blok Natuna, Luhut menuturkan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM juga memiliki program utama lainnya. Di antaranya adalah energi baru terbaru kan dan pelarangan ekspor pada sektor tertentu. Sebab, hal ini dibutuhkan untuk kedaulatan energi di Indonesia. "Pelarangan bijih mineral, UU minerba, sudah membuat hasil, misalnya di Morowali, sekarang nikel proses, bauksit proses jadi apa stainless steel. Investasi tahun lalu sudah USD5,45 miliar, tahun ini total kira USD 8,4 miliar, akibatnya apa, pertumbuhan ekonomi di sana 15,7%, ini membantu pertumbuhan ekonomi di seluruh Pulau Sulawesi 6,6%," jelasnya. Hanya saja, Luhut masih berhati-hati terkait kebijakan ekspor mineral. Jangan sampai hal ini justru akan merugikan masyarakat. "Saya pikir kami masih ingin berhati-hati, jadi kalau sampai melanggar UU, itu dampak tidak baik, jadi untuk nikel dan bauksit belum terpikirkan untuk membuka itu lagi, karena itu sangat positif terhadap ekonomi kita. Kita lihat saja nanti karena masih perdebatan. Saya sih hanya sampaikan saya enggak mau ada pelanggaran UU yang bisa berdampak macam-macam," tukasnya.