Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta mampu memaksimalkan potensi aset perkebunan yang dimiliki.https://economy.okezone.com/read/2017/03/20/320/1647172/aset-perkebunan-jateng-belum-maksimalidhttps://economy.okezone.com/read/2017/03/20/320/1647172/aset-perkebunan-jateng-belum-maksimalhttps://economy.okezone.com/read/2017/03/20/320/1647172/aset-perkebunan-jateng-belum-maksimalSenin 20 Maret 2017 13:16 WIBKoran SINDOIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/03/20/320/1647172/aset-perkebunan-jateng-belum-maksimal-sL7WMmmaeI.jpgSEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta mampu memaksimalkan potensi aset perkebunan yang dimiliki. Sejauh ini penetapan target pendapatan perkebunan terbilang kecil, tapi biaya operasional tinggi. “Jadi belum berbanding lurus. Harus lebih optimal lagi pengelolaannya,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sri Hartini kemarin. Beberapa waktu lalu Komisi C melakukan kunjungan kerja ke Kebun Dinas Kandeman, Batang. Kebun seluas 6 hektare ini memiliki lahan produksi benih kopi robusta, kakao, dan kapuk randu. “Target pendapatan pada 2017 sebesar Rp40 juta, sementara anggaran yang dialokasikan mencapai Rp22,7 juta. Ini baru sebatas target,” kata Sri. Tahun lalu target pendapatan kebun ini Rp35 juta. Namun, target itu hanya terealisasi Rp27 juta atau 77%. “Karena itu, perlu dipikirkan ulang agar pengelolaan aset perkebunan memberikan hasil yang optimal. Apakah itu sistemnya atau sumber daya manusianya,” kata legislator Partai Gerindra itu. Anggota Komisi C DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly melihat fenomena tersebut sangat tidak proporsional. Dia khawatir masyarakat gagal paham bahwa berkebun atau bertani memang tidak menjanjikan apa pun, kecuali merugi. “Fungsi penting yang tidak boleh diabaikan, pemerintah gagal memberi contoh bahwa berkebun betapa pun lahannya luas tidak menjadi pilihan bagi masyarakat,” ungkap dia. Mereka melihat Pemprov Jateng yang mengelola kebun seluas ratusan hektare hasilnya minus. “Karena itu, tolonglah, beri contoh masyarakat dengan keberhasilan memberdayakan kebun-kebun ini dengan hasil yang bagus,” ujar legislator PAN itu. (kmj)SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta mampu memaksimalkan potensi aset perkebunan yang dimiliki. Sejauh ini penetapan target pendapatan perkebunan terbilang kecil, tapi biaya operasional tinggi. “Jadi belum berbanding lurus. Harus lebih optimal lagi pengelolaannya,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sri Hartini kemarin. Beberapa waktu lalu Komisi C melakukan kunjungan kerja ke Kebun Dinas Kandeman, Batang. Kebun seluas 6 hektare ini memiliki lahan produksi benih kopi robusta, kakao, dan kapuk randu. “Target pendapatan pada 2017 sebesar Rp40 juta, sementara anggaran yang dialokasikan mencapai Rp22,7 juta. Ini baru sebatas target,” kata Sri. Tahun lalu target pendapatan kebun ini Rp35 juta. Namun, target itu hanya terealisasi Rp27 juta atau 77%. “Karena itu, perlu dipikirkan ulang agar pengelolaan aset perkebunan memberikan hasil yang optimal. Apakah itu sistemnya atau sumber daya manusianya,” kata legislator Partai Gerindra itu. Anggota Komisi C DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly melihat fenomena tersebut sangat tidak proporsional. Dia khawatir masyarakat gagal paham bahwa berkebun atau bertani memang tidak menjanjikan apa pun, kecuali merugi. “Fungsi penting yang tidak boleh diabaikan, pemerintah gagal memberi contoh bahwa berkebun betapa pun lahannya luas tidak menjadi pilihan bagi masyarakat,” ungkap dia. Mereka melihat Pemprov Jateng yang mengelola kebun seluas ratusan hektare hasilnya minus. “Karena itu, tolonglah, beri contoh masyarakat dengan keberhasilan memberdayakan kebun-kebun ini dengan hasil yang bagus,” ujar legislator PAN itu. (kmj)