Pemerintah memiliki komitmen dalam hal percepatan penyedia infrastruktur di Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2017/04/04/320/1658265/menko-darmin-44-masalah-proyek-strategis-adalah-lahanidhttps://economy.okezone.com/read/2017/04/04/320/1658265/menko-darmin-44-masalah-proyek-strategis-adalah-lahanhttps://economy.okezone.com/read/2017/04/04/320/1658265/menko-darmin-44-masalah-proyek-strategis-adalah-lahanSelasa 04 April 2017 10:04 WIBFeby NovaliusIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/04/04/320/1658265/menko-darmin-44-masalah-proyek-strategis-adalah-lahan-WjOzkPPfgb.jpgJAKARTA - Pemerintah memiliki komitmen dalam hal percepatan penyedia infrastruktur di Indonesia. Hal ini tentu sebagai langkah mewujudkan nawacita dengan penyedian infrastruktur yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Namun langkah ataupun komitmen pemerintah tersebut dihambat oleh berbagai masalah. Salah satu hambatan terbesar adalah lahan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam mendukung penyediaan proyek strategis nasional telah diterbitakn Peraturan Presiden Nomor 13 tentang 225 proyek istimewa. Seperti pembangunan 2.600 km jalan, pembangunan 3.258 km jalur kereta api, pengembangan 24 pelabuhan dan 15 bandara baru, hingga program 35.000 mw disektor kelistrikan. Akan tetapi, Darmin mengakui, proyek istimewa tidak serta merta dimudahkan pembangunannya. Banyak isu yang dihadapi dalam percepatan pembangunannya, misalnya masalah lahan. "Masalah lahan itu, 44% dari permasalahan yang dilaporkan. Persiapan yang kurang memadai atau berlarut-larut 25%, keterbatasan pendanaan 17%, dan perizinan 12%. Dari berbagai masalah pembebasan lahan masalah terbesar,"tuturnya saat memberikan pengarahan dalam Launcing Skema Pendanaan Pengadaan Tanah, di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (4/4/2017). Darmin melanjutkan, dari laporan yang diterima masalah lahan mulai dari realisasi pengadaan mundur dari jadwal negosiasi, adanya sengketa lahan, dan dana pembebasan lahan sangat tinggi. Guna menyelesaikan pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan yang frontal dengan memindahkan alokasi belanja modal tanah diganti dengan belanja tanah yang dilakukan perusahaan oleh Kementerian Keuangan melalui BLU LMAN. "Dalam APBN 2016 alokasi untuk BLU LMAN dalam pengadaan tanah sebesar Rp16 triliun, itu akan dipakai sebagai pembayaran pengganti dengan skema pengunaan dana oleh badan usaha lebih dahulu yang nantinya dikembalikan cost of fund. Untuk 2017 LMAN dianggarkan Rp20 triliun,"tuturnya. Melalui skema pembiayaan seperti itu, Darmin yakin, pembangunan proyek strategis nasional yang sering terhambat karena lahan bisa diselesaikan sesuai target. Hasilnya tentu ditunjukan bagi kesejahteraan masyarakat.JAKARTA - Pemerintah memiliki komitmen dalam hal percepatan penyedia infrastruktur di Indonesia. Hal ini tentu sebagai langkah mewujudkan nawacita dengan penyedian infrastruktur yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Namun langkah ataupun komitmen pemerintah tersebut dihambat oleh berbagai masalah. Salah satu hambatan terbesar adalah lahan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam mendukung penyediaan proyek strategis nasional telah diterbitakn Peraturan Presiden Nomor 13 tentang 225 proyek istimewa. Seperti pembangunan 2.600 km jalan, pembangunan 3.258 km jalur kereta api, pengembangan 24 pelabuhan dan 15 bandara baru, hingga program 35.000 mw disektor kelistrikan. Akan tetapi, Darmin mengakui, proyek istimewa tidak serta merta dimudahkan pembangunannya. Banyak isu yang dihadapi dalam percepatan pembangunannya, misalnya masalah lahan. "Masalah lahan itu, 44% dari permasalahan yang dilaporkan. Persiapan yang kurang memadai atau berlarut-larut 25%, keterbatasan pendanaan 17%, dan perizinan 12%. Dari berbagai masalah pembebasan lahan masalah terbesar,"tuturnya saat memberikan pengarahan dalam Launcing Skema Pendanaan Pengadaan Tanah, di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (4/4/2017). Darmin melanjutkan, dari laporan yang diterima masalah lahan mulai dari realisasi pengadaan mundur dari jadwal negosiasi, adanya sengketa lahan, dan dana pembebasan lahan sangat tinggi. Guna menyelesaikan pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan yang frontal dengan memindahkan alokasi belanja modal tanah diganti dengan belanja tanah yang dilakukan perusahaan oleh Kementerian Keuangan melalui BLU LMAN. "Dalam APBN 2016 alokasi untuk BLU LMAN dalam pengadaan tanah sebesar Rp16 triliun, itu akan dipakai sebagai pembayaran pengganti dengan skema pengunaan dana oleh badan usaha lebih dahulu yang nantinya dikembalikan cost of fund. Untuk 2017 LMAN dianggarkan Rp20 triliun,"tuturnya. Melalui skema pembiayaan seperti itu, Darmin yakin, pembangunan proyek strategis nasional yang sering terhambat karena lahan bisa diselesaikan sesuai target. Hasilnya tentu ditunjukan bagi kesejahteraan masyarakat.