Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan sejauh ini wacana pajak progresif belum ada pembicaraan lebih lanjuthttps://economy.okezone.com/read/2017/04/07/470/1661932/ide-pajak-progresif-properti-masih-cooling-downidhttps://economy.okezone.com/read/2017/04/07/470/1661932/ide-pajak-progresif-properti-masih-cooling-downhttps://economy.okezone.com/read/2017/04/07/470/1661932/ide-pajak-progresif-properti-masih-cooling-downJum'at 07 April 2017 20:05 WIBGiri HartomoIlustrasi: Shutterstockhttps://img.okezone.com/content/2017/04/07/470/1661932/ide-pajak-progresif-properti-masih-cooling-down-iTecqZK2ca.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan sejauh ini wacana pajak progresif belum ada pembicaraan lebih lanjut. Menurutnya, saat ini kondisi properti sedang sulit. Oleh karena itu, ide tersebut di-cooling down lebih dulu. "Belum, itu kita pikirkan, soalnya kondisi properti lagi sulit jadi kita cooldown ide itu," ujarnya di Kantor Kementrian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/4/2017). Darmin melanjutkan, hal seperti ini perlu pembahasan lebih lanjut, dan keputusan tersebut dibutuhkan pada tingkat yang lebih tinggi. "Jadi belum bisa, tidak akan ada keputusan. Itu kan wacana awal-awal. Wacananya kita harus pikirkan kembali dan keputusannya itu harus di tingkat yang lebih tinggi," kata Darmin. Menurutnya, terkait pajak progresif properti akan selesaikan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Alasannya, karena Kementrian ATR yang mempunyai ide tersebut. "Itu inisiatif policy, jadi kan ATR punya ide dalam rangka ini. Policy-nya juga bagus, tapi waktunya kurang tepat, gitu aja," jelas Darmin. Darmin juga menegaskan jika tidak adanya penghematan anggaran untuk sertifikasi tanah. Darmin menjelaskan yang ada hanya lah penghematan anggaran untuk yang tidak produktif. "Jadi anggaran tidak produktif dialokasikan ke yang produktif. Untuk anggaran produktif kita adalah terutama program mempercepat sertifikasi lahan rakyat," kata Darmin. "Anggaran dinas, macam-macam akan kita lihat satu persatu kalo nggak produktif kita alihkan," imbuhnya. (tro)JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan sejauh ini wacana pajak progresif belum ada pembicaraan lebih lanjut. Menurutnya, saat ini kondisi properti sedang sulit. Oleh karena itu, ide tersebut di-cooling down lebih dulu. "Belum, itu kita pikirkan, soalnya kondisi properti lagi sulit jadi kita cooldown ide itu," ujarnya di Kantor Kementrian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/4/2017). Darmin melanjutkan, hal seperti ini perlu pembahasan lebih lanjut, dan keputusan tersebut dibutuhkan pada tingkat yang lebih tinggi. "Jadi belum bisa, tidak akan ada keputusan. Itu kan wacana awal-awal. Wacananya kita harus pikirkan kembali dan keputusannya itu harus di tingkat yang lebih tinggi," kata Darmin. Menurutnya, terkait pajak progresif properti akan selesaikan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Alasannya, karena Kementrian ATR yang mempunyai ide tersebut. "Itu inisiatif policy, jadi kan ATR punya ide dalam rangka ini. Policy-nya juga bagus, tapi waktunya kurang tepat, gitu aja," jelas Darmin. Darmin juga menegaskan jika tidak adanya penghematan anggaran untuk sertifikasi tanah. Darmin menjelaskan yang ada hanya lah penghematan anggaran untuk yang tidak produktif. "Jadi anggaran tidak produktif dialokasikan ke yang produktif. Untuk anggaran produktif kita adalah terutama program mempercepat sertifikasi lahan rakyat," kata Darmin. "Anggaran dinas, macam-macam akan kita lihat satu persatu kalo nggak produktif kita alihkan," imbuhnya. (tro)