<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Kapal Asing Ilegal Dihibahkan untuk Nelayan?</title><description>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, mengadakan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)</description><link>https://economy.okezone.com/read/2017/04/08/320/1662325/kapal-asing-ilegal-dihibahkan-untuk-nelayan</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2017/04/08/320/1662325/kapal-asing-ilegal-dihibahkan-untuk-nelayan"/><item><title>Kapal Asing Ilegal Dihibahkan untuk Nelayan?</title><link>https://economy.okezone.com/read/2017/04/08/320/1662325/kapal-asing-ilegal-dihibahkan-untuk-nelayan</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2017/04/08/320/1662325/kapal-asing-ilegal-dihibahkan-untuk-nelayan</guid><pubDate>Sabtu 08 April 2017 14:08 WIB</pubDate><dc:creator>Ulfa Arieza</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2017/04/08/320/1662325/kapal-asing-ilegal-dihibahkan-untuk-nelayan-npVQmYFvs0.jpeg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2017/04/08/320/1662325/kapal-asing-ilegal-dihibahkan-untuk-nelayan-npVQmYFvs0.jpeg</image><title>Ilustrasi</title></images><description>MALUKU &amp;ndash; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bersama seluruh perangkat Pemda Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Musrenbang berlangsung di atas kapal KM Dorolonda yang bersandar di Pelabuhan Samudra Bitung, pada Jumat (7/4/2017) kemarin.&amp;nbsp;
Adapun poin &amp;ndash; poin yang dibahas dalam Musrenbang kali ini meliputi peningkatan pendapatan perikanan, pengelolaan wisata Bunaken oleh Pemda, kenaikan Dana Alokasi Umum, dan sebagainya.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Masukan-masukan tersebut harus saya dengar, supaya apa yang dianggap penting oleh daerah juga dapat dianggap penting oleh pusat,&amp;rdquo; ujar Menko Luhut dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/4/2017).&amp;nbsp;
Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff memberi usulan tentang penenggelaman kapal asing yang marak terjadi. Assegaf menilai baiknya kapal-kapal tersebut disita saja, dan dihibahkan untuk para nelayan guna dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
&quot;Sebagai Gubernur saya sudah berkirim surat ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung untuk tidak lagi menenggelamkan kapal-kapal itu,&quot; ujar Assegaf.&amp;nbsp;
Menko Luhut mengatakan, masukan - masukan tersebut akan bicarakan dengan Kementerian/Lembaga terkait di pusat dan akan dibawa ke rapat di Istana Negara, jika dipandang perlu.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Setelah diputuskan, kami akan cek implementasinya di bawah. Demikianlah pola kerja pemerintah sekarang,&amp;rdquo; tukasnya. (ulf)</description><content:encoded>MALUKU &amp;ndash; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bersama seluruh perangkat Pemda Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Musrenbang berlangsung di atas kapal KM Dorolonda yang bersandar di Pelabuhan Samudra Bitung, pada Jumat (7/4/2017) kemarin.&amp;nbsp;
Adapun poin &amp;ndash; poin yang dibahas dalam Musrenbang kali ini meliputi peningkatan pendapatan perikanan, pengelolaan wisata Bunaken oleh Pemda, kenaikan Dana Alokasi Umum, dan sebagainya.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Masukan-masukan tersebut harus saya dengar, supaya apa yang dianggap penting oleh daerah juga dapat dianggap penting oleh pusat,&amp;rdquo; ujar Menko Luhut dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/4/2017).&amp;nbsp;
Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff memberi usulan tentang penenggelaman kapal asing yang marak terjadi. Assegaf menilai baiknya kapal-kapal tersebut disita saja, dan dihibahkan untuk para nelayan guna dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
&quot;Sebagai Gubernur saya sudah berkirim surat ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung untuk tidak lagi menenggelamkan kapal-kapal itu,&quot; ujar Assegaf.&amp;nbsp;
Menko Luhut mengatakan, masukan - masukan tersebut akan bicarakan dengan Kementerian/Lembaga terkait di pusat dan akan dibawa ke rapat di Istana Negara, jika dipandang perlu.&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Setelah diputuskan, kami akan cek implementasinya di bawah. Demikianlah pola kerja pemerintah sekarang,&amp;rdquo; tukasnya. (ulf)</content:encoded></item></channel></rss>
