Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dan memohon maaf jika aturan ini belum dapat memuaskan seluruh pihak.https://economy.okezone.com/read/2017/07/04/320/1728331/beri-waktu-taksi-online-6-bulan-menhub-kita-sadar-belum-memuaskanidhttps://economy.okezone.com/read/2017/07/04/320/1728331/beri-waktu-taksi-online-6-bulan-menhub-kita-sadar-belum-memuaskanhttps://economy.okezone.com/read/2017/07/04/320/1728331/beri-waktu-taksi-online-6-bulan-menhub-kita-sadar-belum-memuaskanSelasa 04 Juli 2017 14:45 WIBGiri HartomoFoto: Giri Hamdani/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2017/07/04/320/1728331/beri-waktu-taksi-online-6-bulan-menhub-kita-sadar-belum-memuaskan-fy4IE3xJsL.jpgJAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan toleransi 6 bulan kepada para operator taksi online untuk menjalankan aturan Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2017. Di antaranya adalah mengenai tarif, KIR, kuota, dan STNK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dan memohon maaf jika aturan ini belum dapat memuaskan seluruh pihak. Hal tersebut guna melindungi pengguna jasa sekaligus pengemudi khususnya taksi online. "Kita sadar kalau ini belum memenuhi keinginan semua pihak, tapi paling tidak ada suatu lead kesamaan agar yang paling utama adalah penumpang dan sopir itu terlindung," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (4/7/2017). Meski begitu, setelah 6 bulan Budi akan tegas kepada operator taksi online yang juga belum mengikuti aturan. Pasalnya, waktu 6 yang diberikan pemerintah kepada pihak taksi online sudah cukup lama. "Nanti kita mulai apa, mulai apa, tapi nanti setelah 6 bulan enggak ada cerita lagi kita bertoleransi. Saya pikir kita sudah 9 bulan ditambah 6 bulan, 1 tahun 3 bulan sudah sangat cukup," tegas BudiJAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan toleransi 6 bulan kepada para operator taksi online untuk menjalankan aturan Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2017. Di antaranya adalah mengenai tarif, KIR, kuota, dan STNK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dan memohon maaf jika aturan ini belum dapat memuaskan seluruh pihak. Hal tersebut guna melindungi pengguna jasa sekaligus pengemudi khususnya taksi online. "Kita sadar kalau ini belum memenuhi keinginan semua pihak, tapi paling tidak ada suatu lead kesamaan agar yang paling utama adalah penumpang dan sopir itu terlindung," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (4/7/2017). Meski begitu, setelah 6 bulan Budi akan tegas kepada operator taksi online yang juga belum mengikuti aturan. Pasalnya, waktu 6 yang diberikan pemerintah kepada pihak taksi online sudah cukup lama. "Nanti kita mulai apa, mulai apa, tapi nanti setelah 6 bulan enggak ada cerita lagi kita bertoleransi. Saya pikir kita sudah 9 bulan ditambah 6 bulan, 1 tahun 3 bulan sudah sangat cukup," tegas Budi