Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklarifikasi beredarnya kabar bahwa ESDM telah menyetujui perpanjangan operasi Freeport menjadi 2041.https://economy.okezone.com/read/2017/07/05/320/1728998/bukan-perpanjangan-kontrak-menteri-jonan-menkeu-bahas-pajak-freeportidhttps://economy.okezone.com/read/2017/07/05/320/1728998/bukan-perpanjangan-kontrak-menteri-jonan-menkeu-bahas-pajak-freeporthttps://economy.okezone.com/read/2017/07/05/320/1728998/bukan-perpanjangan-kontrak-menteri-jonan-menkeu-bahas-pajak-freeportRabu 05 Juli 2017 11:47 WIBFeby NovaliusFoto: Feby Novalius/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2017/07/05/320/1728998/bukan-perpanjangan-kontrak-menteri-jonan-menkeu-bahas-pajak-freeport-S7oeRGY0bl.jpgJAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklarifikasi beredarnya kabar bahwa ESDM telah menyetujui perpanjangan operasi Freeport menjadi 2041. Kabar tersebut beredar usai rapat yang dilakukan di Kementerian Keuangan, Selasa 4 Juli 2017. Jonan menerangkan, rapat di Kementerian Keuangan merupakan inisiatif Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rangka membahas Freeport khusus bagian perpajakan dan retribusi daerah serta royalti. "Karena ada perubahan kerjasama (KK menjadi IUPK) pemerintah Indonesia dengan Freeport maka ada pertemuan yang diinisitif dari Menkeu karena beliau akan membahas khusus bagian perpajakan Freeport," ujarnya usai halalbihalal di Ruang Sarulla, Gedung Sekretaris Jenderal ESDM, Jakarta, Rabu (5/7/2017). Menurut Jonan, perubahan kerjasama tersebut yang membuat Kementerian Keuangan akhirnya menginisiasi melakukan koordinasi dengan membuat sistem pajak baru. Sistem baru tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan, otonomi daerah, dan keuangan negara. "Jadi pembahasan kenapa di Menkeu, karena mau sinkroniasasi lagi soal pajak," tuturnya. Dengan demikian, lanjut Jonan, yang akan berubah adalah sistem pajaknya. Namun seperti apakah sistemnya nail down atau prevailing belum ada keputusan dari Kementerian Keuangan. "Jadi belum ada kesepakatan, itu (pajak) masuk bagian perundingan," pungkasnya.JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklarifikasi beredarnya kabar bahwa ESDM telah menyetujui perpanjangan operasi Freeport menjadi 2041. Kabar tersebut beredar usai rapat yang dilakukan di Kementerian Keuangan, Selasa 4 Juli 2017. Jonan menerangkan, rapat di Kementerian Keuangan merupakan inisiatif Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rangka membahas Freeport khusus bagian perpajakan dan retribusi daerah serta royalti. "Karena ada perubahan kerjasama (KK menjadi IUPK) pemerintah Indonesia dengan Freeport maka ada pertemuan yang diinisitif dari Menkeu karena beliau akan membahas khusus bagian perpajakan Freeport," ujarnya usai halalbihalal di Ruang Sarulla, Gedung Sekretaris Jenderal ESDM, Jakarta, Rabu (5/7/2017). Menurut Jonan, perubahan kerjasama tersebut yang membuat Kementerian Keuangan akhirnya menginisiasi melakukan koordinasi dengan membuat sistem pajak baru. Sistem baru tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan, otonomi daerah, dan keuangan negara. "Jadi pembahasan kenapa di Menkeu, karena mau sinkroniasasi lagi soal pajak," tuturnya. Dengan demikian, lanjut Jonan, yang akan berubah adalah sistem pajaknya. Namun seperti apakah sistemnya nail down atau prevailing belum ada keputusan dari Kementerian Keuangan. "Jadi belum ada kesepakatan, itu (pajak) masuk bagian perundingan," pungkasnya.