Dalam APBN-P 2017, pihak Bappenas mengusulkan tambahan dana Rp7 miliar untuk kajian awal.https://economy.okezone.com/read/2017/07/14/20/1736100/rp7-miliar-untuk-kajian-pemindahan-ibu-kota-bappenas-sudah-kirim-surat-ke-sri-mulyaniidhttps://economy.okezone.com/read/2017/07/14/20/1736100/rp7-miliar-untuk-kajian-pemindahan-ibu-kota-bappenas-sudah-kirim-surat-ke-sri-mulyanihttps://economy.okezone.com/read/2017/07/14/20/1736100/rp7-miliar-untuk-kajian-pemindahan-ibu-kota-bappenas-sudah-kirim-surat-ke-sri-mulyaniJum'at 14 Juli 2017 10:35 WIBLidya Julita SembiringIlustrasi: (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2017/07/14/20/1736100/rp7-miliar-untuk-kajian-pemindahan-ibu-kota-bappenas-sudah-kirim-surat-ke-sri-mulyani-jovoWO5IKp.jpgJAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terus berupaya agar kajian pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa bisa dilakukan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2017, pihak Bappenas mengusulkan tambahan dana Rp7 miliar untuk kajian awal. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk anggaran kajian tersebut pihaknya telah mengajukan ke Kemenkeu sehingga ia yakin kajian akan tetap terlaksana. "Kita sudah kirim surat, nanti saja kita lihat. Pokoknya kajian tetap jalan, akan lebih baik jika ada tambahan anggaran," ungkap Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017 malam. Hanya saja, anggaran sebesar Rp7 miliar tersebut belum mendapatkan respons dari Kementerian Keuangan. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam setiap kesempatan selalu bungkam dan tak mau berkomentar mengenai anggaran untuk kajian tersebut. Bambang Brodjonegoro juga menegaskan,  terjadinya reshuffle tidak akan memengaruhi kajian tersebut. Kajian awal akan tetap terlaksana seperti yang telah direncanakan. "Kajiannya tetap jalan lah wong studi kok. Itu kan diperlukan oleh pengambil keputusan nantinya," ungkapnya. Bambang menambahkan, saat Menteri PPN/Kepala Bappenas nantinya berganti maka kajian tetap dilaksanakan karena kajian awal merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "(Menteri baru) Ya enggak masalah, itu kan Presiden yang minta harus ada kajian yang komprehensif dan menugaskan ke Bappenas," tukasnya.JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terus berupaya agar kajian pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa bisa dilakukan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2017, pihak Bappenas mengusulkan tambahan dana Rp7 miliar untuk kajian awal. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk anggaran kajian tersebut pihaknya telah mengajukan ke Kemenkeu sehingga ia yakin kajian akan tetap terlaksana. "Kita sudah kirim surat, nanti saja kita lihat. Pokoknya kajian tetap jalan, akan lebih baik jika ada tambahan anggaran," ungkap Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 13 Juli 2017 malam. Hanya saja, anggaran sebesar Rp7 miliar tersebut belum mendapatkan respons dari Kementerian Keuangan. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam setiap kesempatan selalu bungkam dan tak mau berkomentar mengenai anggaran untuk kajian tersebut. Bambang Brodjonegoro juga menegaskan,  terjadinya reshuffle tidak akan memengaruhi kajian tersebut. Kajian awal akan tetap terlaksana seperti yang telah direncanakan. "Kajiannya tetap jalan lah wong studi kok. Itu kan diperlukan oleh pengambil keputusan nantinya," ungkapnya. Bambang menambahkan, saat Menteri PPN/Kepala Bappenas nantinya berganti maka kajian tetap dilaksanakan karena kajian awal merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "(Menteri baru) Ya enggak masalah, itu kan Presiden yang minta harus ada kajian yang komprehensif dan menugaskan ke Bappenas," tukasnya.