<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Di Markas PBB, Kepala Bappenas Cerita Usaha Indonesia Berantas Kemiskinan</title><description>Agenda sustainable development goals (SDGs) sebagai solusi Pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui tiga strategi.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2017/07/20/320/1740746/di-markas-pbb-kepala-bappenas-cerita-usaha-indonesia-berantas-kemiskinan</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2017/07/20/320/1740746/di-markas-pbb-kepala-bappenas-cerita-usaha-indonesia-berantas-kemiskinan"/><item><title>Di Markas PBB, Kepala Bappenas Cerita Usaha Indonesia Berantas Kemiskinan</title><link>https://economy.okezone.com/read/2017/07/20/320/1740746/di-markas-pbb-kepala-bappenas-cerita-usaha-indonesia-berantas-kemiskinan</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2017/07/20/320/1740746/di-markas-pbb-kepala-bappenas-cerita-usaha-indonesia-berantas-kemiskinan</guid><pubDate>Kamis 20 Juli 2017 16:44 WIB</pubDate><dc:creator>Lidya Julita Sembiring</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2017/07/20/320/1740746/di-markas-pbb-kepala-bappenas-cerita-usaha-indonesia-berantas-kemiskinan-w6wkQdXdjV.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi: (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2017/07/20/320/1740746/di-markas-pbb-kepala-bappenas-cerita-usaha-indonesia-berantas-kemiskinan-w6wkQdXdjV.jpg</image><title>Ilustrasi: (Foto: Okezone)</title></images><description>NEW YORK - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan pentingnya pelaksanaan agenda sustainable development goals (SDGs) sebagai solusi Pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui tiga strategi.

Pertama, perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar dan ketiga, mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan.

&amp;ldquo;Tantangan dalam mengatasi kemiskinan multidimensional membutuhkan intervensi tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi semata tapi juga konsistensi kita melaksanakan agenda SDGs. Ini menjadi jawaban relevan terhadap permasalahan pengentasan kemiskinan,&amp;rdquo; ungkap Bambang di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (20/7/2017).

Menurutnya, Indonesia sejauh ini telah berhasil mengurangi presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari 17,75% pada 2006 menjadi 10,70% pada 2016. Kendati jumlah orang miskin serta tingkat keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan menurun, namun jumlah absolutnya masih cukup signifikan yaitu sekira 22,8 juta orang.

Bambang juga mengatakan salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan sosial yang komprehensif melalui implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan. Jumlah penerima manfaat yang dicakup oleh skema ini pada 2016 mencapai sekira 172 juta orang atau 66,4% dari populasi.

&amp;ldquo;Program ini telah menjadikannya sebagai salah satu skema terbesar di dunia. Sistem Jaminan Sosial Nasional juga telah diterapkan di sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan,&amp;rdquo; jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pemerintah akan memperkuat tiga pilar yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan peluang ekonomi dan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan, dan ekosistem yang mendukung.

Pilar pertama akan diwujudkan melalui indikator kehidupan sehat dan sejahtera (kesehatan), kedua, ketahanan pangan dan ekosistem pertanian yang berkelanjutan, pendidikan berkualitas dan ekosistem laut (perikanan).

Pilar kedua, diwujudkan melalui industri, inovasi dan infrastruktur serta manajemen kelautan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah akan menciptakan ekosistem pendukung berupa kesetaraan gender, kemitraan, pembiayaan, kebijakan, dan ketersediaan data.
</description><content:encoded>NEW YORK - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan pentingnya pelaksanaan agenda sustainable development goals (SDGs) sebagai solusi Pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui tiga strategi.

Pertama, perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar dan ketiga, mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan.

&amp;ldquo;Tantangan dalam mengatasi kemiskinan multidimensional membutuhkan intervensi tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi semata tapi juga konsistensi kita melaksanakan agenda SDGs. Ini menjadi jawaban relevan terhadap permasalahan pengentasan kemiskinan,&amp;rdquo; ungkap Bambang di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (20/7/2017).

Menurutnya, Indonesia sejauh ini telah berhasil mengurangi presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari 17,75% pada 2006 menjadi 10,70% pada 2016. Kendati jumlah orang miskin serta tingkat keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan menurun, namun jumlah absolutnya masih cukup signifikan yaitu sekira 22,8 juta orang.

Bambang juga mengatakan salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan sosial yang komprehensif melalui implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan. Jumlah penerima manfaat yang dicakup oleh skema ini pada 2016 mencapai sekira 172 juta orang atau 66,4% dari populasi.

&amp;ldquo;Program ini telah menjadikannya sebagai salah satu skema terbesar di dunia. Sistem Jaminan Sosial Nasional juga telah diterapkan di sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan,&amp;rdquo; jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pemerintah akan memperkuat tiga pilar yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan peluang ekonomi dan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan, dan ekosistem yang mendukung.

Pilar pertama akan diwujudkan melalui indikator kehidupan sehat dan sejahtera (kesehatan), kedua, ketahanan pangan dan ekosistem pertanian yang berkelanjutan, pendidikan berkualitas dan ekosistem laut (perikanan).

Pilar kedua, diwujudkan melalui industri, inovasi dan infrastruktur serta manajemen kelautan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah akan menciptakan ekosistem pendukung berupa kesetaraan gender, kemitraan, pembiayaan, kebijakan, dan ketersediaan data.
</content:encoded></item></channel></rss>
