Ketiga berita tersebut menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com.https://economy.okezone.com/read/2017/07/27/320/1744458/tren-bisnis-strategi-pemerintah-dalam-divestasi-freeport-hingga-lelang-pelabuhan-patimbanidhttps://economy.okezone.com/read/2017/07/27/320/1744458/tren-bisnis-strategi-pemerintah-dalam-divestasi-freeport-hingga-lelang-pelabuhan-patimbanhttps://economy.okezone.com/read/2017/07/27/320/1744458/tren-bisnis-strategi-pemerintah-dalam-divestasi-freeport-hingga-lelang-pelabuhan-patimbanKamis 27 Juli 2017 06:22 WIBDonald BanjarnahorIlustrasi (shutterstock)https://img.okezone.com/content/2017/07/26/320/1744458/tren-bisnis-strategi-pemerintah-dalam-divestasi-freeport-hingga-lelang-pelabuhan-patimban-IhGtsVi403.jpgJAKARTA - Indonesia masih berupaya untuk memperjuangkan kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini masih berjalan alot. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara intensif telah membahas bersama persoalan tersebut. Sebab hingga saat ini, Indonesia baru memiliki saham Freeport Indonesia di bawah 10%. Baca selengkapnya: Freeport Diminta Terbitkan Saham Baru untuk Divestasi, Bagaimana Mekanismenya? Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah peredaran uang palsu di Indonesia selama tiga tahun terakhir menurun pesat. Hal ini karena koordinasi antara BI dan Mabes Polri serta Kejaksaan Agung yang semakin baik. Sejak awal tahun hingga Juni 2017, jumlah temuan uang palsu sebanyak 63.649 lembar atau dengan rasio 4 lembar dalam Rp1 juta uang yang beredar. Baca selengkapnya: Peredaran Uang Palsu Berkurang sejak 3 Tahun Terakhir, Apa Alasannya? Selanjutnya ada informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang akan membuka lelang kontraktor untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Lelang tersebut bisa dilakukan menyusul adanya kepastian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan menyelesaikan penyusunan Greenbook Pelabuhan Patimban. Baca selengkapnya: Lelang Konstruksi Pelabuhan Patimban Dimulai Agustus, Siapa yang Berminat? Ketiga berita tersebut menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap. Freeport Diminta Terbitkan Saham Baru untuk Divestasi, Bagaimana Mekanismenya? Indonesia masih berupaya untuk memperjuangkan kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini masih berjalan alot. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan beserta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara intensif telah membahas bersama persoalan tersebut. Sebab hingga saat, Indonesia baru memiliki saham Freeport Indonesia di bawah 10%. "Terkait divestasi, sekarang masih ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN bahwa sampai sekarang keinginan pemerintah itu idealnya 51% yang nanti ini kan memang dimiliki oleh Indonesia, kurang lebih baru 9,36%, masih sisa sekian, 41%," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Untuk merealisasikan Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikam saham di atas 51%, Indonesia meminta Freeport menerbitkan saham baru. Saham baru itu nantinya bakal dibeli oleh Indonesia. "Saham nanti pembeliannya, akan diterbitkan saham baru. Jadi bukan saham yang dimiliki Freeport sekarang (yang dibeli Indonesia) tapi dengan menerbitkan saham baru,” lanjutnya. Adapun harga saham baru yang nanti diterbitkan oleh Freeport Indonesia, dia mengatakan akan menyerahkan kepada Independent Value. Independent Value itu yang nantinya kata dia akan memformulasikan berapa harga saham baru itu. "Kita maunya seketika, kalau bisa sekarang (membeli saham Freeport Indonesia) tapi kan uangnya besar. Keinginan dari Freeport bertahap, nah ini masih dalam proses perundingan," tukasnya. Peredaran Uang Palsu Berkurang sejak 3 Tahun Terakhir, Apa Alasannya? Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah peredaran uang palsu di Indonesia selama tiga tahun terakhir menurun pesat. Hal ini karena koordinasi antara BI dan Mabes Polri serta Kejaksaan Agung yang semakin baik. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi mengatakan jika dilihat dari tiga tahun terakhir, jumlah rupiah palsu yang ditemukan semakin menurun pada 2017. Pada 2017 hingga Juni, jumlah temuan uang palsu sebanyak 63.649 lembar atau dengan rasio 4 lembar dalam Rp1 juta uang yang beredar. Jauh lebih rendah dibanding pada 2015 sebanyak 21 lembar untuk setiap Rp1 juta yang beredar dan 2016 ada 13 lembar dari Rp1 juta uang yang beredar. "Jumlah rupiah palsu berkurang sejak tiga tahun terakhir. Karena edukasi ke masyarakat berhasil. Sehingga masyarakat jika temukan uang yang diragukan keasliannya langsung ditanggapi dan ditindak oleh kepolisian," ungkapnya di BI, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Sementara itu Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Agung Setya, mengatakan bahwa hal ini karena sistem yang semakin canggih dan masyarakat semakin pintar. "Ini adalah sistem bagaimana kita punya satu sistem temukan uang palsu di seluruh Indonesia, hari ini kita musnahkan 189.477 lembar ditemukan bank. Saya ingin pastikan bahwa bagaimana cara kita cari dan temukan uang palsu sudah lebih baik. Kami sudah menerima uang palsu dari BI dan sudah masukkan data base dan sudah identifikasi dibuat siapa dan dibuat di mana dan jaringan mana," jelasnya. Selain itu, Suhaedi mengatakan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sudah semakin aman dan tidak mudak untuk ditiru. Hal ini karena mesin pembuatnya yang semakin canggih. "Kita harus menunggu mengenali uang aslinya, ciri-ciri keaslian uang rupiah, miliki tanda-randa dan ciri-ciri yang lebih mudah dilihat dari unsur pengamannya, bisa dilakukan dengan 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) kalau uang Rp100.000 kita tahu warna merah jadi kalau tidak warna merah berarti palsu," tukasnya.Lelang Konstruksi Pelabuhan Patimban Dimulai Agustus, Siapa yang Berminat? Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan membuka lelang kontraktor untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Lelang tersebut bisa dilakukan menyusul adanya kepastian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan menyelesaikan penyusunan Greenbook Pelabuhan Patimban. “Mudah-mudahan Agustus tahun ini kami buka tendernya. Sambil berjalan proses agreement loan-nya di Bappenas dan Kemenkeu. Lelangnya, lelang internasional,” kata Direktur Kepelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mauritz Sibarani di Jakarta. Dia menambahkan, masa lelang tersebut membutuhkan waktu enam hingga 12 bulan. Lamanya proses lelang, mengingat lelang konstruksi bersifat internasional. “Waktunya cukup panjang karena lelang ini sifatnya internasional. Kemudian dokumennya juga banyak sehingga butuh persiapan,” ujar dia. Terpisah, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pendanaan Pembangunan Kennedy Simanjuntak mengatakan, proses penyelesaian perjanjian Pelabuhan Patimban dari Japan International Coporatetion Agency (JICA) bisa selesai sebelum akhir tahun ini. “Tahun ini kami rencanakan bisa selesai sehingga pinjamannya bisa cair,” kata dia. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, akan melakukan koordinasi terkait proses penyelesaian Pelabuhan Patimban. “Pekan ini mau kami finalisasi penyelesaiannya. Terutama hal-hal berkaitan dengan administrasi di Kementerian Perhubungan,” ucapnya. Dia menyebutkan, Pemerintah Jepang telah menyetujui pengoperasian Pelabuhan Patimban yang ditargetkan bisa dibangun pada awal 2019. Selain itu, Jepang juga siap mencairkan pinjaman tahap pertama senilai USD1,7 miliar. Diproyeksikan penandatanganan pinjaman bisa berlangsung pada Agustus 2018. “Satu hal yang saya senang, Jepang sangat update dengan proyek ini dan mereka setuju proyek ini akan dibuka awal 2019. Tanda tangan pinjaman harus tahun ini dan kira-kira pada Agustus,” ungkap Budi Karya.JAKARTA - Indonesia masih berupaya untuk memperjuangkan kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini masih berjalan alot. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara intensif telah membahas bersama persoalan tersebut. Sebab hingga saat ini, Indonesia baru memiliki saham Freeport Indonesia di bawah 10%. Baca selengkapnya: Freeport Diminta Terbitkan Saham Baru untuk Divestasi, Bagaimana Mekanismenya? Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah peredaran uang palsu di Indonesia selama tiga tahun terakhir menurun pesat. Hal ini karena koordinasi antara BI dan Mabes Polri serta Kejaksaan Agung yang semakin baik. Sejak awal tahun hingga Juni 2017, jumlah temuan uang palsu sebanyak 63.649 lembar atau dengan rasio 4 lembar dalam Rp1 juta uang yang beredar. Baca selengkapnya: Peredaran Uang Palsu Berkurang sejak 3 Tahun Terakhir, Apa Alasannya? Selanjutnya ada informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang akan membuka lelang kontraktor untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Lelang tersebut bisa dilakukan menyusul adanya kepastian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan menyelesaikan penyusunan Greenbook Pelabuhan Patimban. Baca selengkapnya: Lelang Konstruksi Pelabuhan Patimban Dimulai Agustus, Siapa yang Berminat? Ketiga berita tersebut menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap. Freeport Diminta Terbitkan Saham Baru untuk Divestasi, Bagaimana Mekanismenya? Indonesia masih berupaya untuk memperjuangkan kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport Indonesia yang hingga saat ini masih berjalan alot. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan beserta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara intensif telah membahas bersama persoalan tersebut. Sebab hingga saat, Indonesia baru memiliki saham Freeport Indonesia di bawah 10%. "Terkait divestasi, sekarang masih ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN bahwa sampai sekarang keinginan pemerintah itu idealnya 51% yang nanti ini kan memang dimiliki oleh Indonesia, kurang lebih baru 9,36%, masih sisa sekian, 41%," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Untuk merealisasikan Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikam saham di atas 51%, Indonesia meminta Freeport menerbitkan saham baru. Saham baru itu nantinya bakal dibeli oleh Indonesia. "Saham nanti pembeliannya, akan diterbitkan saham baru. Jadi bukan saham yang dimiliki Freeport sekarang (yang dibeli Indonesia) tapi dengan menerbitkan saham baru,” lanjutnya. Adapun harga saham baru yang nanti diterbitkan oleh Freeport Indonesia, dia mengatakan akan menyerahkan kepada Independent Value. Independent Value itu yang nantinya kata dia akan memformulasikan berapa harga saham baru itu. "Kita maunya seketika, kalau bisa sekarang (membeli saham Freeport Indonesia) tapi kan uangnya besar. Keinginan dari Freeport bertahap, nah ini masih dalam proses perundingan," tukasnya. Peredaran Uang Palsu Berkurang sejak 3 Tahun Terakhir, Apa Alasannya? Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah peredaran uang palsu di Indonesia selama tiga tahun terakhir menurun pesat. Hal ini karena koordinasi antara BI dan Mabes Polri serta Kejaksaan Agung yang semakin baik. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi mengatakan jika dilihat dari tiga tahun terakhir, jumlah rupiah palsu yang ditemukan semakin menurun pada 2017. Pada 2017 hingga Juni, jumlah temuan uang palsu sebanyak 63.649 lembar atau dengan rasio 4 lembar dalam Rp1 juta uang yang beredar. Jauh lebih rendah dibanding pada 2015 sebanyak 21 lembar untuk setiap Rp1 juta yang beredar dan 2016 ada 13 lembar dari Rp1 juta uang yang beredar. "Jumlah rupiah palsu berkurang sejak tiga tahun terakhir. Karena edukasi ke masyarakat berhasil. Sehingga masyarakat jika temukan uang yang diragukan keasliannya langsung ditanggapi dan ditindak oleh kepolisian," ungkapnya di BI, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Sementara itu Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Agung Setya, mengatakan bahwa hal ini karena sistem yang semakin canggih dan masyarakat semakin pintar. "Ini adalah sistem bagaimana kita punya satu sistem temukan uang palsu di seluruh Indonesia, hari ini kita musnahkan 189.477 lembar ditemukan bank. Saya ingin pastikan bahwa bagaimana cara kita cari dan temukan uang palsu sudah lebih baik. Kami sudah menerima uang palsu dari BI dan sudah masukkan data base dan sudah identifikasi dibuat siapa dan dibuat di mana dan jaringan mana," jelasnya. Selain itu, Suhaedi mengatakan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sudah semakin aman dan tidak mudak untuk ditiru. Hal ini karena mesin pembuatnya yang semakin canggih. "Kita harus menunggu mengenali uang aslinya, ciri-ciri keaslian uang rupiah, miliki tanda-randa dan ciri-ciri yang lebih mudah dilihat dari unsur pengamannya, bisa dilakukan dengan 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) kalau uang Rp100.000 kita tahu warna merah jadi kalau tidak warna merah berarti palsu," tukasnya.Lelang Konstruksi Pelabuhan Patimban Dimulai Agustus, Siapa yang Berminat? Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan membuka lelang kontraktor untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Lelang tersebut bisa dilakukan menyusul adanya kepastian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan menyelesaikan penyusunan Greenbook Pelabuhan Patimban. “Mudah-mudahan Agustus tahun ini kami buka tendernya. Sambil berjalan proses agreement loan-nya di Bappenas dan Kemenkeu. Lelangnya, lelang internasional,” kata Direktur Kepelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Mauritz Sibarani di Jakarta. Dia menambahkan, masa lelang tersebut membutuhkan waktu enam hingga 12 bulan. Lamanya proses lelang, mengingat lelang konstruksi bersifat internasional. “Waktunya cukup panjang karena lelang ini sifatnya internasional. Kemudian dokumennya juga banyak sehingga butuh persiapan,” ujar dia. Terpisah, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pendanaan Pembangunan Kennedy Simanjuntak mengatakan, proses penyelesaian perjanjian Pelabuhan Patimban dari Japan International Coporatetion Agency (JICA) bisa selesai sebelum akhir tahun ini. “Tahun ini kami rencanakan bisa selesai sehingga pinjamannya bisa cair,” kata dia. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, akan melakukan koordinasi terkait proses penyelesaian Pelabuhan Patimban. “Pekan ini mau kami finalisasi penyelesaiannya. Terutama hal-hal berkaitan dengan administrasi di Kementerian Perhubungan,” ucapnya. Dia menyebutkan, Pemerintah Jepang telah menyetujui pengoperasian Pelabuhan Patimban yang ditargetkan bisa dibangun pada awal 2019. Selain itu, Jepang juga siap mencairkan pinjaman tahap pertama senilai USD1,7 miliar. Diproyeksikan penandatanganan pinjaman bisa berlangsung pada Agustus 2018. “Satu hal yang saya senang, Jepang sangat update dengan proyek ini dan mereka setuju proyek ini akan dibuka awal 2019. Tanda tangan pinjaman harus tahun ini dan kira-kira pada Agustus,” ungkap Budi Karya.