Dalam menyusun struktur dan skala upah, pengusaha mengacu pada upah pokok.https://economy.okezone.com/read/2017/08/03/320/1749249/terapkan-kewajiban-struktur-dan-skala-upah-pemerintah-dinilai-lindungi-tenaga-kerjaidhttps://economy.okezone.com/read/2017/08/03/320/1749249/terapkan-kewajiban-struktur-dan-skala-upah-pemerintah-dinilai-lindungi-tenaga-kerjahttps://economy.okezone.com/read/2017/08/03/320/1749249/terapkan-kewajiban-struktur-dan-skala-upah-pemerintah-dinilai-lindungi-tenaga-kerjaKamis 03 Agustus 2017 16:36 WIBMartin Bagya KertiyasaIlustrasi gaji. (Foto: Cermati)https://img.okezone.com/content/2017/08/03/320/1749249/terapkan-kewajiban-struktur-dan-skala-upah-pemerintah-dinilai-lindungi-tenaga-kerja-N5pcqjjDke.jpgJAKARTA - Pemerintah meminta seluruh pengusaha yang beroperasi di Indonesia untuk menyusun struktur dan skala upah hingga batas waktu 23 Oktober 2017. Bagi pengusaha yang melalaikan instruksi pemerintah ini terancam sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan usaha. Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya, yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Dalam menyusun struktur dan skala upah, pengusaha mengacu pada upah pokok. Senior Researcher MUC Tax Research Institute Kiki Amaruly Utami menuturkan, penyusunan stuktur dan skala upah sudah lazim diterapkan di luar negeri, terutama oleh perusahaan-perusahaan multinasional. “Bagi pemerintah tentu untuk meberikan perlindungan bagi pekerja mengenai standar upah yang akan diterimanya,” ujar Kiki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. “Melalui kebijakan ini, pemerintah bisa memantau mana saja perusahaan yang patuh membuat Peraturan Perusahaan dan mana yang tidak. Karena ada upaya paksa dari pemerintah, yang diikuti dengan (sidak) inspeksi mendadak standar upah berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Perusahaan,” lanjutnya.  Menurutnya, stuktur dan skala upah wajib disosialisasikan pengusaha ke pekerja, maka pekerja juga akan mendapatkan jaminan dan kepastian promosi jabatan dan kenaikan upah berdasarkan kinerjanya. “Sementara bagi pengusaha, dia bisa melihat posisinya di market dan ke depannya akan berpengaruh langsung ke kesejahteraan karyawan,” tutur Kiki. Namun, dia tidak menampik akan ada tambahan beban operasional bagi pengusaha untuk membuat stuktur dan skala upah. Hal ini juga terkait dengan profesionalitas pengusaha dalam menyiapkan sistem evaluasi kinerja (performance appraisal) dan promosi, serta upaya untuk meningkatkan kapabilitas karyawan. Sekadar informasi, instruksi ini tertuang dalam Peraturan Menteri tenaga Kerja (Permenaker) No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, yang efektif berlaku sejak 21 Maret 2017. Beleid ini menegaskan bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memerhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Kriteria pengusaha yang ditentukan dalam Permenaker No.1 Tahun 2017 meliputi individu, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan, baik milik sendiri maupun pihak lain, yang mempekerjakan minimal 10 orang pekerja atau buruh. Kriteria pengusaha ini mengacu pada Pasal 108 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Struktur dan Skala Upah  ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan dalam Bentuk Surat Keputusan. Struktur dan Skala Upah harus dilampirkan pada saat pendaftaran, perpanjangan atau pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan, dengan  diperlihatkan  kepada pejabat terkait. Permenaker ini juga dilengkapi dengan lampiran struktur dan skala upah dengan menggunakan 3 (tiga) metode, yakni Metode Ranking Sederhana, Metode Dua Titik, dan Poin Faktor. Bagi pengusaha yang tidak menyusun stuktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada pekerjanya akan dikenai sanksi administrative yang diatur dalam Permenaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, bahkan penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.JAKARTA - Pemerintah meminta seluruh pengusaha yang beroperasi di Indonesia untuk menyusun struktur dan skala upah hingga batas waktu 23 Oktober 2017. Bagi pengusaha yang melalaikan instruksi pemerintah ini terancam sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan usaha. Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya, yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Dalam menyusun struktur dan skala upah, pengusaha mengacu pada upah pokok. Senior Researcher MUC Tax Research Institute Kiki Amaruly Utami menuturkan, penyusunan stuktur dan skala upah sudah lazim diterapkan di luar negeri, terutama oleh perusahaan-perusahaan multinasional. “Bagi pemerintah tentu untuk meberikan perlindungan bagi pekerja mengenai standar upah yang akan diterimanya,” ujar Kiki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. “Melalui kebijakan ini, pemerintah bisa memantau mana saja perusahaan yang patuh membuat Peraturan Perusahaan dan mana yang tidak. Karena ada upaya paksa dari pemerintah, yang diikuti dengan (sidak) inspeksi mendadak standar upah berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Perusahaan,” lanjutnya.  Menurutnya, stuktur dan skala upah wajib disosialisasikan pengusaha ke pekerja, maka pekerja juga akan mendapatkan jaminan dan kepastian promosi jabatan dan kenaikan upah berdasarkan kinerjanya. “Sementara bagi pengusaha, dia bisa melihat posisinya di market dan ke depannya akan berpengaruh langsung ke kesejahteraan karyawan,” tutur Kiki. Namun, dia tidak menampik akan ada tambahan beban operasional bagi pengusaha untuk membuat stuktur dan skala upah. Hal ini juga terkait dengan profesionalitas pengusaha dalam menyiapkan sistem evaluasi kinerja (performance appraisal) dan promosi, serta upaya untuk meningkatkan kapabilitas karyawan. Sekadar informasi, instruksi ini tertuang dalam Peraturan Menteri tenaga Kerja (Permenaker) No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, yang efektif berlaku sejak 21 Maret 2017. Beleid ini menegaskan bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memerhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Kriteria pengusaha yang ditentukan dalam Permenaker No.1 Tahun 2017 meliputi individu, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan, baik milik sendiri maupun pihak lain, yang mempekerjakan minimal 10 orang pekerja atau buruh. Kriteria pengusaha ini mengacu pada Pasal 108 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Struktur dan Skala Upah  ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan dalam Bentuk Surat Keputusan. Struktur dan Skala Upah harus dilampirkan pada saat pendaftaran, perpanjangan atau pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan, dengan  diperlihatkan  kepada pejabat terkait. Permenaker ini juga dilengkapi dengan lampiran struktur dan skala upah dengan menggunakan 3 (tiga) metode, yakni Metode Ranking Sederhana, Metode Dua Titik, dan Poin Faktor. Bagi pengusaha yang tidak menyusun stuktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada pekerjanya akan dikenai sanksi administrative yang diatur dalam Permenaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, bahkan penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.