Aturan ini, membuka kembali keran ekspor bijih mentah dengan kuota 8 juta ton.https://economy.okezone.com/read/2017/08/07/320/1751444/duh-ekspor-bijih-mentah-malah-hancurkan-harga-nikelidhttps://economy.okezone.com/read/2017/08/07/320/1751444/duh-ekspor-bijih-mentah-malah-hancurkan-harga-nikelhttps://economy.okezone.com/read/2017/08/07/320/1751444/duh-ekspor-bijih-mentah-malah-hancurkan-harga-nikelSenin 07 Agustus 2017 19:47 WIBUlfa AriezaIlustrasi Nikel. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2017/08/07/320/1751444/duh-ekspor-bijih-mentah-malah-hancurkan-harga-nikel-NPCzJw78jh.jpgJAKARTA - Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian dinilai memengaruhi harga nikel. Aturan ini, membuka kembali keran ekspor bijih mentah dengan kuota 8 juta ton. Direktur Utama PT Vale Indonesia Niko Kanter mengungkapkan, harga nikel saat ini sangat rendah, bahkan 25% produsen nikel di dunia beroperasi dengan arus kas negatif. "Kondisi harga nikel yang rendah saat ini tidak terlepas dari dampak diterbitkannya peraturan Pemerintah yang memperbolehkan ekspor bijih mentah sejak awaI tahun 2017 ini," ujar Febrianty di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (7/8/2017). Menurut Niko, sebelum aturan relaksasi ekspor nikel terbit, para analis internasional memprediksi harga nikel pada 2017 berada pada kisaran USD11.000-USD12.250 per ton. Namun, setelah adanya aturan tersebut, analis merevisi prediksi harga nikel menjadi USD9.800-USD10.300 per ton. Dia menjelaskan, keputusan pemerintah membuka keran ekspor sebanyak 8 juta ton nikel dalam kurun waktu kurang dari tujuh bulan, membuat pasar memperhitungkan jumlah tersebut dalam mengkalkulasi suplai bijih nikel dunia. Jumlah 8 juta ton ini, kata Niko, mencerminkan sekira 4% dari suplai bijih nikel dunia. Kondisi ini pun tidak bisa dianggap remeh, lantaran menimbulkan gejolak di pasar. Meskipun, saat ini realisasi ekspor bijih nikel masih rendah.  "Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan lebih banyak lagi volume ekspor bijih nikel yang akan diizinkan sampai lima tahun ke depan," terang dia. Kondisi ini sangat disayangkan oleh Niko. Apalagi, Indonesia sebenarnya mempunyai posisi yang sangat kuat untuk mendorong investor menanamkan modalnya di dalam negeri dalam bentuk pembangunan smelter. Hal ini bisa dilihat sejak pelarangan ekspor bijih nikel mentah sampai akhir 2016, telah terjadi paling tidak investasi senilai USD6 milliar. "Namun dengan diperbolehkan kembali ekspor bijih nikel (walaupun secara terbatas) akan mengurangi insentif membangun di dalam negeri karena pasokan bijih mentah menjadi tersedia di China. Sehingga tidak lagi menjadi keharusan bagi para investor untuk membangun smelter di Indonesia," paparnya. "Hal ini juga menyebabkan sulitnya kami mendapatkan potensi mitra untuk berinvestasi di Pomalaa dan Bahodopi. Oleh karenanya, kami akan terus berdialog dengan pemerintah untuk mendapatkan solusi yang terbaik," tutup dia.JAKARTA - Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian dinilai memengaruhi harga nikel. Aturan ini, membuka kembali keran ekspor bijih mentah dengan kuota 8 juta ton. Direktur Utama PT Vale Indonesia Niko Kanter mengungkapkan, harga nikel saat ini sangat rendah, bahkan 25% produsen nikel di dunia beroperasi dengan arus kas negatif. "Kondisi harga nikel yang rendah saat ini tidak terlepas dari dampak diterbitkannya peraturan Pemerintah yang memperbolehkan ekspor bijih mentah sejak awaI tahun 2017 ini," ujar Febrianty di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (7/8/2017). Menurut Niko, sebelum aturan relaksasi ekspor nikel terbit, para analis internasional memprediksi harga nikel pada 2017 berada pada kisaran USD11.000-USD12.250 per ton. Namun, setelah adanya aturan tersebut, analis merevisi prediksi harga nikel menjadi USD9.800-USD10.300 per ton. Dia menjelaskan, keputusan pemerintah membuka keran ekspor sebanyak 8 juta ton nikel dalam kurun waktu kurang dari tujuh bulan, membuat pasar memperhitungkan jumlah tersebut dalam mengkalkulasi suplai bijih nikel dunia. Jumlah 8 juta ton ini, kata Niko, mencerminkan sekira 4% dari suplai bijih nikel dunia. Kondisi ini pun tidak bisa dianggap remeh, lantaran menimbulkan gejolak di pasar. Meskipun, saat ini realisasi ekspor bijih nikel masih rendah.  "Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan lebih banyak lagi volume ekspor bijih nikel yang akan diizinkan sampai lima tahun ke depan," terang dia. Kondisi ini sangat disayangkan oleh Niko. Apalagi, Indonesia sebenarnya mempunyai posisi yang sangat kuat untuk mendorong investor menanamkan modalnya di dalam negeri dalam bentuk pembangunan smelter. Hal ini bisa dilihat sejak pelarangan ekspor bijih nikel mentah sampai akhir 2016, telah terjadi paling tidak investasi senilai USD6 milliar. "Namun dengan diperbolehkan kembali ekspor bijih nikel (walaupun secara terbatas) akan mengurangi insentif membangun di dalam negeri karena pasokan bijih mentah menjadi tersedia di China. Sehingga tidak lagi menjadi keharusan bagi para investor untuk membangun smelter di Indonesia," paparnya. "Hal ini juga menyebabkan sulitnya kami mendapatkan potensi mitra untuk berinvestasi di Pomalaa dan Bahodopi. Oleh karenanya, kami akan terus berdialog dengan pemerintah untuk mendapatkan solusi yang terbaik," tutup dia.