Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, stagnannya pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,01% karena regulasi investasi.https://economy.okezone.com/read/2017/08/08/20/1751969/jk-pertumbuhan-ekonomi-stagnan-karena-regulasi-investasi-masih-tumpang-tindihidhttps://economy.okezone.com/read/2017/08/08/20/1751969/jk-pertumbuhan-ekonomi-stagnan-karena-regulasi-investasi-masih-tumpang-tindihhttps://economy.okezone.com/read/2017/08/08/20/1751969/jk-pertumbuhan-ekonomi-stagnan-karena-regulasi-investasi-masih-tumpang-tindihSelasa 08 Agustus 2017 16:17 WIBReni LestariIlustrasi: (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2017/08/08/20/1751969/jk-pertumbuhan-ekonomi-stagnan-karena-regulasi-investasi-masih-tumpang-tindih-kc2yuVIAnD.jpgJAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, stagnannya pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,01% karena regulasi investasi yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah, sehingga menyulitkan para investor. Karena persoalan tersebut, masyarakat dan pengusaha menunda investasinya. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,01%. Angka ini sama dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2017. "Saya kira sifat menunggu dari masyarakat, dari pengusaha. Karena kalau kita lihat tabungan likuiditas perbankan cukup baik dan juga keinginan investasi cukup dan mungkin karena melihat kondisi juga dunia, kondisi nasional, maka banyak yang menunda investasi," kata JK di kantornya, Selasa (8/8/2017). Baca Juga: BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa di Atas 5,2%, Ini Alasannya! Pertumbuhan Ekonomi 5,01% di Kuartal II, Begini Reaksi Gubernur BI JK mengakui, tumpang tindih aturan di pusat dan daerah dikeluhkan banyak pengusaha dan investor. "Pokoknya ada keluhan-keluhan tentang banyak aturan baik di pusat dan daerah yang menyebabkan kesulitan," ujar dia. Hal tersebut menjadi bahasan rapat JK dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri di Istana Negara pagi ini, antara lain Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. JK menugaskan para menteri mengurai benang kusut regulasi yang ada untuk mendorong percepatan investasi. "Karena itu kita mendorong untuk mempercepat investasi yang ada, apakah itu investasi pemerintah atau investasi swasta dan juga dari luar, karena keinginan itu banyak sebenarnya, cuma ini agak stagnan," jelas JK.JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, stagnannya pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,01% karena regulasi investasi yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah, sehingga menyulitkan para investor. Karena persoalan tersebut, masyarakat dan pengusaha menunda investasinya. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,01%. Angka ini sama dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2017. "Saya kira sifat menunggu dari masyarakat, dari pengusaha. Karena kalau kita lihat tabungan likuiditas perbankan cukup baik dan juga keinginan investasi cukup dan mungkin karena melihat kondisi juga dunia, kondisi nasional, maka banyak yang menunda investasi," kata JK di kantornya, Selasa (8/8/2017). Baca Juga: BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa di Atas 5,2%, Ini Alasannya! Pertumbuhan Ekonomi 5,01% di Kuartal II, Begini Reaksi Gubernur BI JK mengakui, tumpang tindih aturan di pusat dan daerah dikeluhkan banyak pengusaha dan investor. "Pokoknya ada keluhan-keluhan tentang banyak aturan baik di pusat dan daerah yang menyebabkan kesulitan," ujar dia. Hal tersebut menjadi bahasan rapat JK dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri di Istana Negara pagi ini, antara lain Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. JK menugaskan para menteri mengurai benang kusut regulasi yang ada untuk mendorong percepatan investasi. "Karena itu kita mendorong untuk mempercepat investasi yang ada, apakah itu investasi pemerintah atau investasi swasta dan juga dari luar, karena keinginan itu banyak sebenarnya, cuma ini agak stagnan," jelas JK.