Pemerintah diminta untuk senantiasa waspada akan dampak susulan dari ketidakpastian ekonomi global.https://economy.okezone.com/read/2017/08/16/20/1757165/nota-keuangan-dpr-minta-pemerintah-waspadai-dampak-capital-outflowidhttps://economy.okezone.com/read/2017/08/16/20/1757165/nota-keuangan-dpr-minta-pemerintah-waspadai-dampak-capital-outflowhttps://economy.okezone.com/read/2017/08/16/20/1757165/nota-keuangan-dpr-minta-pemerintah-waspadai-dampak-capital-outflowRabu 16 Agustus 2017 16:22 WIBUlfa AriezaFoto: Antarahttps://img.okezone.com/content/2017/08/16/20/1757165/nota-keuangan-dpr-minta-pemerintah-waspadai-dampak-capital-outflow-72xuqcisHX.jpgJAKARTA - Kondisi perekonomian global masih dibayangi dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk senantiasa waspada akan dampak susulan dari ketidakpastian ekonomi global.  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon mengatakan bahwa perekonomian di beberapa negara maju terutama Amerika Serikat, perlu diantisipasi lantaran dapat menimbulkan aliran dana keluar (capital outflow).  "Dana yang keluar akan berdampak pada kestabilan nilai tukar Rupiah," ujarnya dalam Pidato Pengantar Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2018 Beserta Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Baca Juga: NOTA KEUANGAN: Jokowi Targetkan Penerimaan Negara Rp1.878 Triliun, Pendapatan Pajak Rp1.609 Triliun Dana Desa Capai Rp127 Triliun, DPR: Uang Besar Marak Penyimpangan! Oleh karena itu, dia mengharapkan postur APBN 2018 lebih kukuh menopang perekonomian nasional. Sehingga, fondasi perekonomian negara lebih tangguh dan siap dalam menyambut tantangan perekonomian global.  "APBN 2018 diharapkan dapat mengakselerasikan perekonomian nasional sehingga Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi berbagai macam perubahan baik global maupun domestik," kata dia.  Baca Juga: NOTA KEUANGAN: Nilai Tukar Rupiah Ditetapkan Rp13.500/USD dalam RAPBN 2018 Jaga Kedaulatan Pangan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Produksi Cabai dan Bawang Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan RAPBN 2018 di hadapan MPR-DPR pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2018 Beserta Nota Keuangan.  Pemerintah menjelaskan, RAPBN 2018 disusun dengan berpedoman pada 3 kebijakan utama. Intinya, pemerintah di bawah Presiden Jokowi ingin memaksimalkan penggunaan anggaran.JAKARTA - Kondisi perekonomian global masih dibayangi dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk senantiasa waspada akan dampak susulan dari ketidakpastian ekonomi global.  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon mengatakan bahwa perekonomian di beberapa negara maju terutama Amerika Serikat, perlu diantisipasi lantaran dapat menimbulkan aliran dana keluar (capital outflow).  "Dana yang keluar akan berdampak pada kestabilan nilai tukar Rupiah," ujarnya dalam Pidato Pengantar Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2018 Beserta Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Baca Juga: NOTA KEUANGAN: Jokowi Targetkan Penerimaan Negara Rp1.878 Triliun, Pendapatan Pajak Rp1.609 Triliun Dana Desa Capai Rp127 Triliun, DPR: Uang Besar Marak Penyimpangan! Oleh karena itu, dia mengharapkan postur APBN 2018 lebih kukuh menopang perekonomian nasional. Sehingga, fondasi perekonomian negara lebih tangguh dan siap dalam menyambut tantangan perekonomian global.  "APBN 2018 diharapkan dapat mengakselerasikan perekonomian nasional sehingga Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi berbagai macam perubahan baik global maupun domestik," kata dia.  Baca Juga: NOTA KEUANGAN: Nilai Tukar Rupiah Ditetapkan Rp13.500/USD dalam RAPBN 2018 Jaga Kedaulatan Pangan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Produksi Cabai dan Bawang Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan RAPBN 2018 di hadapan MPR-DPR pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2018 Beserta Nota Keuangan.  Pemerintah menjelaskan, RAPBN 2018 disusun dengan berpedoman pada 3 kebijakan utama. Intinya, pemerintah di bawah Presiden Jokowi ingin memaksimalkan penggunaan anggaran.