Fadli Zon mendorong pemerintah agar terus menjaga konsumsi rumah tangga sebagai motor perekonomian agar dapat terus terjaga.https://economy.okezone.com/read/2017/08/16/20/1757201/saran-untuk-rapbn-2018-konsumsi-rumah-tangga-harus-dijagaidhttps://economy.okezone.com/read/2017/08/16/20/1757201/saran-untuk-rapbn-2018-konsumsi-rumah-tangga-harus-dijagahttps://economy.okezone.com/read/2017/08/16/20/1757201/saran-untuk-rapbn-2018-konsumsi-rumah-tangga-harus-dijagaRabu 16 Agustus 2017 17:01 WIBLidya Julita SembiringFoto: Okezonehttps://img.okezone.com/content/2017/08/16/20/1757201/saran-untuk-rapbn-2018-konsumsi-rumah-tangga-harus-dijaga-8E8Jdeh5tJ.jpgJAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon memimpin rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018. Adapun RAPBN tahun depan ini disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam pidato pembukaannya, Fadli Zon mendorong pemerintah agar terus menjaga konsumsi rumah tangga sebagai motor perekonomian agar dapat terus terjaga. Meski sektor penggerak ekonomi baru sudah ada, menurutnya sektor konsumsi harus tetap didorong. "Walaupun keinginan pemerintah untuk menambah penggerak pertumbuhan perekonomian baru dari sisi investasi sudah dapat terukur. Selain alternatif pembiayaan infrastruktur, pemerintah juga harus mampu menentukan pembangunan infrastruktur mana yang mampu mendongkrak roda perekonomian," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017). "Sehingga manfaat infrastruktur yang dibangun bisa langsung dirasakan masyarakat dan mampu menjadi alat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," imbuhnya. Baca Juga: Terbitkan Utang Baru Rp414,7 Triliun pada 2018, Pemerintah Bayar Bunga hingga Rp247,6 Triliun NOTA KEUANGAN: DPR Minta Pemerintah Waspadai Dampak Capital Outflow Selain itu, Fadli juga mengatakan agar dampak pemulihan global bisa dirasakan, perekonomian Indonesia harus senantiasa dicemati. Seperti, pemulihan harga komoditas internasional harus direspons dengan peningkatan nilai barang yang dijual sehingga mampu meningkatkan sisi produksi dalam menghasilkan barang jadi. Selanjutnya, dari sisi perekonomian di beberapa negara maju terutama Amerika Serikat (AS), juga harus diantisipasi dampaknya terhadap capital outflow Indonesia. Pasalnya, dana yang keluar akan berdampak pada kestabilan nilai tukar Rupiah. "APBN 2018 diharapkan dapat mengakselerasikan perekonomian nasional sehingga Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi berbagai macam perubahan baik global maupun domestik," jelasnya. Baca Juga: Jaga Kedaulatan Pangan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Produksi Cabai dan Bawang RAPBN 2018 Ekonomi Dipatok 5,4%, Dinilai Masih Bisa Lebih Tinggi Lagi Sementara itu, menurutnya, pengelolaan utang juga harus terus diperhatikan agar di kemudian hari tidak membebani Indonesia yang akan juga berdampak kepada masyarakat. "Meskipun utang di Indonesia terhadap PDB masih berada dalam koridor, namun pemerintah harus mewaspadai komposisi kepemilikan SUN maupun obligasi oleh asing yang dapat mengganggu kestabilan Rupiah pada saat jatuh tempo," tukasnya. JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon memimpin rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018. Adapun RAPBN tahun depan ini disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam pidato pembukaannya, Fadli Zon mendorong pemerintah agar terus menjaga konsumsi rumah tangga sebagai motor perekonomian agar dapat terus terjaga. Meski sektor penggerak ekonomi baru sudah ada, menurutnya sektor konsumsi harus tetap didorong. "Walaupun keinginan pemerintah untuk menambah penggerak pertumbuhan perekonomian baru dari sisi investasi sudah dapat terukur. Selain alternatif pembiayaan infrastruktur, pemerintah juga harus mampu menentukan pembangunan infrastruktur mana yang mampu mendongkrak roda perekonomian," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017). "Sehingga manfaat infrastruktur yang dibangun bisa langsung dirasakan masyarakat dan mampu menjadi alat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," imbuhnya. Baca Juga: Terbitkan Utang Baru Rp414,7 Triliun pada 2018, Pemerintah Bayar Bunga hingga Rp247,6 Triliun NOTA KEUANGAN: DPR Minta Pemerintah Waspadai Dampak Capital Outflow Selain itu, Fadli juga mengatakan agar dampak pemulihan global bisa dirasakan, perekonomian Indonesia harus senantiasa dicemati. Seperti, pemulihan harga komoditas internasional harus direspons dengan peningkatan nilai barang yang dijual sehingga mampu meningkatkan sisi produksi dalam menghasilkan barang jadi. Selanjutnya, dari sisi perekonomian di beberapa negara maju terutama Amerika Serikat (AS), juga harus diantisipasi dampaknya terhadap capital outflow Indonesia. Pasalnya, dana yang keluar akan berdampak pada kestabilan nilai tukar Rupiah. "APBN 2018 diharapkan dapat mengakselerasikan perekonomian nasional sehingga Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi berbagai macam perubahan baik global maupun domestik," jelasnya. Baca Juga: Jaga Kedaulatan Pangan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Produksi Cabai dan Bawang RAPBN 2018 Ekonomi Dipatok 5,4%, Dinilai Masih Bisa Lebih Tinggi Lagi Sementara itu, menurutnya, pengelolaan utang juga harus terus diperhatikan agar di kemudian hari tidak membebani Indonesia yang akan juga berdampak kepada masyarakat. "Meskipun utang di Indonesia terhadap PDB masih berada dalam koridor, namun pemerintah harus mewaspadai komposisi kepemilikan SUN maupun obligasi oleh asing yang dapat mengganggu kestabilan Rupiah pada saat jatuh tempo," tukasnya.